Mohon tunggu...
Zabidi Mutiullah
Zabidi Mutiullah Mohon Tunggu... Wiraswasta - Concern pada soal etika sosial politik

Sebaik-baik manusia, adalah yang bermanfaat bagi orang lain

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Kinerja Pj Gubernur Jakarta Bisa Pengaruhi Pencapresan Anies

19 Oktober 2022   08:12 Diperbarui: 19 Oktober 2022   08:18 1911
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kritik Anies pada Pak Ahok yang juga masih saya rekam adalah soal obyek pembangunan. Kata Pak Anies ketika itu, jika hanya bangun fisik, Raja Mesir Kuno Fira’un juga bisa. Cuma tak mampu menghadirkan rasa keadilan. Karena itu, lima tahun kedepan Anies punya rencana pembangunan juga dilakukan kepada manusianya.

Membangun manusia, tentu yang dimaksud bukan hanya badan. Yang lebih utama adalah mental. Pertanyaanya sekarang, apakah selama lima tahun jadi Gubernur Pak Anies sukses membangun mental manusia..? Tak tahulah. Karena saya bukan warga Ibu Kota. Yang bisa menjawab ya tentu warga Jakarta sendiri. Sebab mereka yang merasakan langsung dampak kepemimpinan Anies.

Hanya saja, saat program pengaduan di Pendopo Balai Kota di buka kembali oleh Pj. Gubernur Heru Budi, ada yang menarik untuk diungkap. Karena punya korelasi kuat terhadap pembangunan manusia yang dicanangkan Pak Anies ketika nyalon dan saat sudah jadi Gubernur. Ini sekaligus sebagai indikator kemampuan seorang pejabat eksekutif dalam mewujudkan janji program.

Anda tahu, ada seorang wanita bernama Martina Gunawan  warga Jakarta, melaporkan soal pungli pengurusan tanah. Dikutip dari Tempo.co 18/10/2022, Martina mengaku sering dimintai uang oleh pejabat DKI di UPT. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp. 150 juta sampai 2.5 persen dari harga tanah.

Masih dari sumber yang sama. Seorang warga Kebayoran Lama bernama Tommy juga mengadu soal sejenis. Kata Tommy, dia diminta uang sebesar Rp. 1.5 juta saat mencalonkan diri menjadi Ketua Rukun Tetangga atau RT di Grogol Utara. Jelasnya, Pak Tommy mempertanyakan tentang asal muasal aturan itu. Apakah benar seorang calon Ketua RT mesti bayar sejumlah dana..? Kalau benar, darimana aturan itu berasal..?

Sekedar tahu, apa yang dikeluhkan oleh Bu Martina dan Pak Tommy diatas terjadi sebelum PJ. Gubernur Heru Budi menggantikan Anies Baswedan. Lalu apa maknanya..? Sekali lagi, karena bukan warga Jakarta, saya tak kompeten menjawab. Cuma, beberapa kasus diatas bisa dijadikan parameter tentang kesuksesan Pak Anies membangun mental sebagaimana janji saat melakukan kritik pembangunan fisik yang dilakukan terhadap Pak Ahok.

Saat ini, start sudah dilakukan Pak Heru Budi dalam rangka mengatasi berbagai masalah Ibu Kota. Saya amati, ada beda orientasi dan jenis komentar antara Pak PJ. Gubernur dibanding Sang Mantan Pak Anies. Kalau Pak Heru to the point langsung kepada cara mengatasi masalah, maka Pak Anies cenderung pada konsep dan fokus membicarakan masalah itu sendiri. 

Akibatnya, ada yang menjuluki Pak Anies sebagai gubernur yang hanya pandai menata kata, bukan menata kota. Jika Pak Heru dalam dua tahun kedepan sanggup membuktikan berbagai strategi tekhnis yang digaungkan, maka bisa berbahaya bagi stabilitas suara Pak Anies pada pilpres 2024. Hasil kepemimpinan Pak Heru, akan dijadikan penentu untuk memilih Anies atau tidak.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun