Baru sekian hari gantikan posisi Anies Baswedan, Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi bergerak cepat. Terpantau pada 18/10/2022, Pak Heru meninjau program 942 projek di kali Ciliwung. Dihari yang sama, kasih pengarahan kepada Lurah dan Wali Kota se-Ibu Kota Jakarta. Tempatnya di Taman Ismail Marzuki Jakarta Pusat.
Yang sangat menarik adalah, Pak Pj. Gubernur langsung tunjukkan aksi kongkrit. Memberi arahan-arahan tekhnis penanganan masalah. Bukan hanya itu, arahan diikuti peringatan. Tentu hal ini jadi pelecut kinerja para pembantu Heru. Mulai level Kepala Dinas hingga staf terbawah. Agar bekerja lebih fokus dan terarah.
Contoh arahan tekhnis itu misal soal penanganan kebersihan. Kata Heru, jika petugas menemukan orang buang sampah sembarang, segera rekam video pakai drone lalu tayangkan di YouTube. Arahan tekhnis lain, para Wali Kota dilarang cuti saat musim hujan dan menghimbau warga supaya bekerja dari rumah atau WFH jika terjadi banjir.
Yang lebih menarik, secara tersirat arahan Heru juga disertai “ancaman”. Misal ketika ingin mengatasi soal tempat kotor. Para Lurah diwajibkan melaporkannya melalui foto. Untuk kemudian pada tiga bulan berikutnya, harus sudah bersih. Kata Pak Heru, “Difoto (lokasi yang kotor), tiga bulan lagi, kita (Heru-Pak Lurah) ketemu, itu sudah bersih dan lain-lain” (Kompas.com, 18/10/2022).
Ngeri juga ya langkah tekhnis dan peringatan Pak Heru. Juga mengandung potensi sukses besar. Bukan hanya dibidang kebersihan. Keyakinan saya, pada bidang lain tentu berlaku hal yang sama, walau bentuknya beda. Cuma pastinya, secara periodik pada tiap bidang ada target waktu penyelesaian. Yang bisa membuat para pembantu Pak Heru tak nyenyak tidur jika target tak tercapai.
Mari kita tunggu model kerja Pak Heru. Kalau ternyata gagal, Presiden Jokowi wajib melakukan evaluasi. Karena beliaulah yang mengangkat lewat Mendagri. Tapi kalau sukses, secara politik justru jadi ancaman bagi pencapresan Pak Anies Baswedan. Mengapa, karena publik punya perbandingan faktual. Baik yang secara langsung dirasakan oleh warga Jakarta. Maupun yang terlihat atau didengar lewat media oleh masyarakat luar Jakarta.
Pastinya, sebagai ukuran utama adalah banjir dan macet. Jangankan sampai pada tingkat berhasil seratus persen yang saya kira tak mungkin. Cukup dapat mengurangi saja, hingga ada pengaruh signifikan yang langsung bisa dirasakan warga Jakarta, niscaya dijadikan alat pembanding kinerja Heru-Anies. Dan ingat, kinerja itulah yang nanti akan dibaca oleh publik Indonesia saat pilih capres.
Anda tahu, soal banjir dan juga macet merupakan janji utama Anies saat nyalon Gubernur DKI Jakarta pada 2017 silam. Bahkan dijadikan senjata utama tembak kinerja incumbent. Beberapa langkah Ahok-Jarot atasi banjir, di blejeti oleh pasangan calon Anies-Sandi ketika itu. Puncaknya, Anies menang pilkada. Membuatnya duduk sebagai Gubernur hingga lengser pada 16 Oktober 2022 barusan.
Saya ingat, kritik Anies pada Ahok hingga menyentuh ranah ajaran agama. Rancangan program Ahok atasi banjir dengan cara alirkan air ke laut, salah menurut Anies. Mengapa, karena air turun ke bumi harusnya masuk tanah. Bukan dibuang kelaut lewat gorong-gorong raksasa. Ini, kata Anies, melawan sunnatullah.
Saat menjabat, Anies coba tawarkan cara lain yang tak sama dibanding program Ahok. Salah satunya, yang paling trend karena relatif masih baru adalah sumur resapan. Namun ternyata juga belum sanggup atasi banjir di Ibu Kota. Malah timbulkan efek muncul masalah lain. Bukannya serap air genangan, sumur resapan justru membuat beberapa kendaraan, baik motor maupun mobil, jatuh terperosok.
Kritik Anies pada Pak Ahok yang juga masih saya rekam adalah soal obyek pembangunan. Kata Pak Anies ketika itu, jika hanya bangun fisik, Raja Mesir Kuno Fira’un juga bisa. Cuma tak mampu menghadirkan rasa keadilan. Karena itu, lima tahun kedepan Anies punya rencana pembangunan juga dilakukan kepada manusianya.
Membangun manusia, tentu yang dimaksud bukan hanya badan. Yang lebih utama adalah mental. Pertanyaanya sekarang, apakah selama lima tahun jadi Gubernur Pak Anies sukses membangun mental manusia..? Tak tahulah. Karena saya bukan warga Ibu Kota. Yang bisa menjawab ya tentu warga Jakarta sendiri. Sebab mereka yang merasakan langsung dampak kepemimpinan Anies.
Hanya saja, saat program pengaduan di Pendopo Balai Kota di buka kembali oleh Pj. Gubernur Heru Budi, ada yang menarik untuk diungkap. Karena punya korelasi kuat terhadap pembangunan manusia yang dicanangkan Pak Anies ketika nyalon dan saat sudah jadi Gubernur. Ini sekaligus sebagai indikator kemampuan seorang pejabat eksekutif dalam mewujudkan janji program.
Anda tahu, ada seorang wanita bernama Martina Gunawan warga Jakarta, melaporkan soal pungli pengurusan tanah. Dikutip dari Tempo.co 18/10/2022, Martina mengaku sering dimintai uang oleh pejabat DKI di UPT. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp. 150 juta sampai 2.5 persen dari harga tanah.
Masih dari sumber yang sama. Seorang warga Kebayoran Lama bernama Tommy juga mengadu soal sejenis. Kata Tommy, dia diminta uang sebesar Rp. 1.5 juta saat mencalonkan diri menjadi Ketua Rukun Tetangga atau RT di Grogol Utara. Jelasnya, Pak Tommy mempertanyakan tentang asal muasal aturan itu. Apakah benar seorang calon Ketua RT mesti bayar sejumlah dana..? Kalau benar, darimana aturan itu berasal..?
Sekedar tahu, apa yang dikeluhkan oleh Bu Martina dan Pak Tommy diatas terjadi sebelum PJ. Gubernur Heru Budi menggantikan Anies Baswedan. Lalu apa maknanya..? Sekali lagi, karena bukan warga Jakarta, saya tak kompeten menjawab. Cuma, beberapa kasus diatas bisa dijadikan parameter tentang kesuksesan Pak Anies membangun mental sebagaimana janji saat melakukan kritik pembangunan fisik yang dilakukan terhadap Pak Ahok.
Saat ini, start sudah dilakukan Pak Heru Budi dalam rangka mengatasi berbagai masalah Ibu Kota. Saya amati, ada beda orientasi dan jenis komentar antara Pak PJ. Gubernur dibanding Sang Mantan Pak Anies. Kalau Pak Heru to the point langsung kepada cara mengatasi masalah, maka Pak Anies cenderung pada konsep dan fokus membicarakan masalah itu sendiri.
Akibatnya, ada yang menjuluki Pak Anies sebagai gubernur yang hanya pandai menata kata, bukan menata kota. Jika Pak Heru dalam dua tahun kedepan sanggup membuktikan berbagai strategi tekhnis yang digaungkan, maka bisa berbahaya bagi stabilitas suara Pak Anies pada pilpres 2024. Hasil kepemimpinan Pak Heru, akan dijadikan penentu untuk memilih Anies atau tidak.
