Pertama, tentang kesejahteraan para atlet berprestasi. Kedua, soal supporter utamanya sepak bola. Dua contoh masalah ini penting diungkap. Karena mendominasi problem yang muncul khususnya dinegara kita.
Masbrow masih ingat Ellyas Pical mantan juara tinju dunia..? Prihatin sekali. Untuk sekedar bisa makan, Elly pernah jadi Office Boy di Kemenpora. Lalu ada Amin Ikhsan mantan pesenam yang pernah jadi gelandangan, gara-gara rumah yang ditinggali selama puluhan tahun digusur. Padahal, dia ini merupakan peringkat ke-7 atlit Asia terbaik pada ajang Suzuki World Cup di Jepang tahun 2000.
Masih banyak yang lain. Tapi sekedar contoh, cukuplah mereka sebagai perwakilan. Yang menggambarkan betapa kesejahteraan hidup atlit kurang diperhatikan. Tak sebanding dengan prestasi mentereng yang pernah meraka raih dengan bersusah payah. Hingga mampu mengharumnkan nama bangsa dan negara. Ironis bukan.
Sekarang memang ada sedikit perbaikan. Tiap kali muncul atlit berprestasi, langsung diguyur hadiah berupa uang ratusan bahkan milyard-tan rupiah. Nominal yang cukup besar.Â
Cuma menurut saya, lagi-lagi itu bersifat fisik, parsial dan insidentil. Kalau atlit tak bisa mengelola dana, dan umumnya ya memang begitu karena fokus mereka hanya di olahraga dan tak sempat belajar menejemen keuangan, bisa habis itu hadiah tanpa sempat dinikmati hingga akhir hayat, seperti dialami Elly Pical dan Amin Ikhsan.
Lalu apa yang dibutuhkan seorang atlit dari para politisi..? Tak lain dan tak bukan adalah regulasi yang mengatur tentang Jaminan Hidup atlit berprestasi dalam waktu jangka panjang hingga akhir hayat.Â
Contoh regulasi itu misalnya, setelah pensiun jadi atlit secara otomatis diangkat jadi PNS. Atau kalau tidak, mendapat pensiun sebagaimana fasilitas yang diterima oleh PNS setelah berhenti kerja.
Kalau pejabat negara macam anggota DPR RI saja bisa dapat pensiun, lalu mengapa untuk para atlit tidak bisa. Padahal, kalau diukur dari segi prestasi dunia, apa sich yang bisa dibanggakan dari seorang anggota legslatif dibanding para atlit. Kecuali peran dan kuasanya dalam mengelola negara.
Lalu soal sepak bola khususnya supporter. Tragedi Kanjuruhan seyogyanya menjadi perhatian serius para politisi untuk tak hanya berucap prihatin. Tapi segera menindak lanjutinya dengan cara menerbitkan peraturan tentang seluk beluk supporter hingga sedetail mungkin. Bahkan kalau perlu sampai ketingkat tekhnis terkecil sekalipun.
Misal adanya kewajiban organisasi supporter bagi tiap klub yang teregistrasi secara formal. Kalau perlu pakai akte. Tekhnis penjualan tiket yang harus menggunakan pola berjenjang agar mudah dipantau. Lalu model penempatan kursi penonton yang tak hanya sekedar dipisah berdasar pedoman sebagai tim tuan rumah atau tim tamu. Tapi juga didasarkan pada tingkat kedisiplinan para supporter. Termasuk juga ketika hendak masuk dan mau keluar stadion.
Memang benar, sebagian hal-hal diatas sudah diatur. Tapi lingkupnya terbatas hanya ditingkat lokal, berlaku setempat dan sifatnya kondisional. Ini yang lebih penting, baik tentang kesejahteraan atlit maupun soal supporter, adalah regulasi yang berlaku secara nasional. Sehingga, berbagai persoalan yang muncul bisa ditangani secara komprehensif dan tidak parsial.
