Dalam teori, pemerintah memang diwajibkan memberi perlakuan yang sama terhadap sekolah swasta negeri. Tapi dalam praktik, sering terjadi ketimpangan. Baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak. Perlakuan secara langsung, lahir dari peraturan yang kadang tidak memihak kepada sekolah swasta. Utamanya dari pemerintah pusat. Saya sebagai salah satu penyelenggara pendidikan swasta, punya pengalaman tersebut. Yaitu, ketika guru-guru dilembaga saya, wajib pindah ke sekolah negeri, gara-gara terjaring sebagai pegawai negeri dan guru P3K. Â Padahal, status mereka sebelumnya adalah guru tetap di yayasan. Sudah sangat senior, berpengalaman dan puluhan tahun menjadi tenaga pengajar. Begitu ada kesempatan ikut tes CPNS atau P3K dan lolos, mau tidak mau mereka harus pindah ke sekolah negeri.
Itu terjadi, karena lahir dari peraturan yang sangat tidak adil. Sekolah swasta yang merekrut mereka pertama kali saat belum punya pengalaman. Dibimbing sekian tahun. Hingga akhirnya menjadi pendidik yang mumpuni. Mampu melahirkan anak didik yang ideal. Tahu-tahu, begitu lolos CPNS atau P3K, wajib pindah ke sekolah negeri. Melalui kekuasaan pemerintah pusat, sekolah negeri mendapat fasilitas "mau enaknya sendiri". Tanpa susah payah keluarkan biaya, tenaga dan pikiran, langsung mendapat guru berkualitas. Hasil "merebut" secara paksa guru-guru dari sekolah swasta. Ironis bukan..
Memang betul, ada upaya yang bisa dilakukan agar para guru PNS atau P3K bisa kembali mengajar di sekolah asal. Tapi itu karena kebijakan. Bukan karena aturan atau regulasi. Kalau kebijakan, ya tergantung mood atau kedekatan dengan pihak penguasa. Kalau lobinya bagus dan ada hubungan baik, dijamin lancar. Tapi kalau tidak, lebih-lebih jika dihubungkan dengan masalah politik, bakal habis itu guru-guru swasta diambil semua oleh sekolah negeri.
Saya pernah menyampaikan aspirasi tentang persoalan guru-guru swasta lolos CPNS dan P3K yang direbut oleh sekolah negeri. Agar bisa dikembalikan lagi ke sekolah swasta. Saya tujukan kepada salah satu lembaga berwenang. Saya sampaikan beberapa alasan logis. Antara lain : pertama, mereka mengabdi dan merintis pengalaman sebagai pengajar di sekolah swasta sudah puluhan bahkan belasan tahun. Kedua, data Dapodik dan GTK yang dipakai untuk syarat mendaftar, berasal dari sekolah swasta. Jika bukan karena itu semua, mana mungkin mereka bisa lolos sebagai peserta tes CPNS dan P3K. Dengan kata lain, lolosnya mereka menjadi PNS dan P3K, adalah berkat jasa sekolah swasta, tempat dimana pertama kali mereka merintis karir sebagai guru. Sementara sekolah negeri yang menerima mereka, sama sekali tidak "keluar" keringat.
Bagaimana hasil aspirasi saya..? Ternyata tidak sukses. Alasannya, itu sudah merupakan keputusan pemerintah pusat lewat aturan di BKN. Bahwa penempatan guru hasil tes CPNS dan P3K, harus sesuai dengan lembaga yang dipilih dalam formulir saat mengisi pendaftaran. Dan tahukah anda sekalian, bahwa didalam formulir itu tidak ada satupun tercantum pilihan item untuk sekolah swasta. Semuanya sekolah negeri. Inilah salah satu regulasi pemerintah pusat yang saya sebut memperlakukan sekolah swasta dengan sangat tidak adil.
Imbas dari itu semua, sekolah swasta banyak mengalami kerugian. Yang pasti, gurunya berkurang secara cukup signifikan. Artinya, yayasan atau lembaga harus merekrut ulang dan membina lagi seorang guru baru dari awal. Sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Pastinya memerlukan waktu cukup lama. Belum lagi soal honor yang harus dikeluarkan. Andai guru yang lolos CPNS dan P3K itu tetap bisa mengajar di sekolah swasta, honor yang diberikan kepada mereka sebelumnya, bisa dialihkan buat kepentingan lain. Misal menambah fasilitas sarana prasarana.
Mengatasi permasalahan itu semua, saya usul agar ada perubahan regulasi pendidikan secara menyeluruh. Termasuk penempatan guru hasil tes CPNS dan P3K. Lebih dari itu, juga regulasi penyelenggara pendidikan. Saat ini, persepsi publik tentang pilihan sekolah sudah berubah. Publik tidak lagi mengenal yang namanya sekolah swasta negeri. Yang mereka cari adalah kualitas. Dalam konteks ini, sebaiknya pemerintah jangan lagi ikut campur tentang tekhnis penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, saya usul agar tidak ada lagi yang namanya sekolah negeri. Untuk urusan tekhnis pendidikan, serahkan semuanya kepada masyarakat. Melalui sekolah swasta.
Terlebih, kualitas sekolah swasta mencetak generasi muda calon penerus bangsa, saat ini sudah cukup terbukti. Banyak pejabat negara dan posisi penting lainnya dinegara ini, yang dipegang oleh kader lulusan sekolah swasta. Seperti dari pondok pesantren atau lembaga pendidikan swasta lain yang sejenis dengan lembaga itu. Misal sekolah berbasis agama Kristen, katholik, hindu dan buddha.
Lantas, jika tidak ada lagi sekolah negeri, apa peran pemerintah dalam soal pendidikan..? Tugas pemerintah hanya satu, yakni memastikan agar lembaga penyelenggara pendidikan tetap berada dalam koridor nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-undang Dasar 1945. Caranya, jalankan tugas itu lewat regulasi. Agar produk sekolah swasta tidak keluar dari rel kesepakatan para pendiri bangsa.
Jadi, regulasi pendidikan yang diciptakan oleh pemerintah, tidak lagi berkutat pada soal tekhnis pengajaran. Melainkan lebih tertuju pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, pelestarian budaya, persatuan dan kesatuan ditengah perbedaan ragam suku dan budaya. Nantinya, jika ada kunjungan pejabat pemerintah ke satu lembaga pendidikan, yang dilihat bukan nilai mata pelajaran. Tetapi keberhasilan nilai-nilai luhur yang melekat pada diri anak didik. Seperti kepedulian pada lingkungan, sifat gotong royong, akhlak yang ditunjukkan, sikap sabar untuk antri dan nilai-nilai lain yang selaras dengan budaya nusantara.
Ilmu pengetahuan gampang dicari. Asal bisa baca tulis, lewat media apapun mudah didapat. Namun soal nilai-nilai luhur sebagaimana saya sebut tadi, sangat sulit dicapai. Kecuali ada kerja keras semua pihak. Memang realisasinya butuh waktu sangat panjang. Tidak bisa dalam waktu dekat. Apalagi sekarang juga. Itu tidak mungkin. Karena harus ada proses perubahan undang-undang  oleh anggota DPR RI dan Pemerintah pusat lewat kekuasaan Presiden. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, lalu kapan lagi ada jaminan perlakuan pemerintah terhadap eksistensi sekolah-sekolah swasta yang saat ini sudah cukup banyak berdiri di negara kita..?
