Proyek Kereta Cepat antara Bandung (Gedebage) -- Jakarta (Halim) pp, proyek tidak jelas ini pada awalnya akan dikerjakan oleh Jepang, yang sudah sejak tahun 2014 telah melakukan studi kelaikan, dan kemudian mengajukan proposal penawaran nilai proyek sebesar US$ 6,2 miliar. Jepang berjanji akan menciptakan kereta yang memiliki kecepatan 320 km per jam dalam waktu lima tahun (2016-2021). Akan tetapi kemudian secara tiba-tiba China memberikan penawaran lebih rendah yakni US$ 5.5 miliar yang akan diselesaikan hanya dalam waktu yang lebih singkat , 2 tahun saja. Dan kemudian saat ini, Sekarang sudah lebih dari 7 tahun proyek belum selesai juga. Biayapun terus membengkak dari US$ 5,5 miliar merangkak naik menjadi US$ 6,071 miliar terus melonjak jadi US$ 7,5miliar. Biaya proyek ini nilainya 3 x biaya pembangunan kereta cepat (speed train) di Saudi Arabia (Mekah-Madinah) dan 10 x lebih tinggi dari biaya pembangunan kereta cepat di Maroko (Tangier -- Casablanca). Walau biayanya sangat tinggi, keamanannya pun tidak ada yang menjamin.
Proyek Apa Ini?. Membuang-buang Segalanya?.
Waktu berlalu, saat ini setelah melalui berbagai "Drama Picisan" yang tidak murahan namun Norak, dilakukan upaya untuk meringankan bunga pinjaman China terhadap proyek Kereta Cepat Indonesia China yang dilakukan Pemerintah dibawah Mr President Jokowi, dan dinilai gagal, maka kemudian kegelisahan besar terjadi di kalangan Pemerintah juga rakyat Indonesia. Program yang sejak awal memang kontroversial ini., Terkesan Mr President Jokowi memaksakan kehendak untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut.
Proyek yang tidak jelas urgensi dengan keputusan membabi-buta ini mulai terasa dikerjakan dan berjalan dengan menabrak-tabrak, antara lain :
Menabrak-tabrak APBN. Padahal pada awalnya Mr President Jokowi sesumbar mengenai proyek ini, bahwa tidak akan menggunakan dana dari sumber APBN., Namun dalam perkembangan terakhir justru Pemerintah China mensyaratkan harus adanya jaminan utang APBN. Inilah yang kemudian... Kenapa?., Menjadi keprihatinan kita bahwa Indonesia(INA) telah menjadi korban dari jebakan utang China. Situasi serba salah antara menyelesaikan dan atau menghentikan. Kedua-duanya merugikan INA.
Menabrak-tabrak Konstitusi bahkan Ideologi, kenapa?., Karena tidak berbasis pada perwujudan atas asas kedaulatan rakyat. Tidak pernah ada persetujuan rakyat, masyarakat INA atas pilihan proyek Kereta Cepat tersebut. Pancasila,khususnya sila keempat Pancasila dilanggar. Proyek Kereta Cepat lebih berorientasi bisnis dari atas kepentingan kelompok kecil tertentu ketimbang rakyat, masyarakat INA kebanyakan. Suara rakyat INA kebanyakan telah diabaikan.
Berangkat dari proposal Jepang dan akibat dari kemudian proyek kereta cepat ini beralih ke China, maka proyek ini telah menabrak-tabrak kepentingan Kerjasama dengan Negara Samurai (Bushi) tersebut, menyingkirkan tawaran kerjasama Jepang. Kini terasa tekanan China yang jauh lebih berat dibandingkan pilihan terdahulu adalah negara Jepang. Dampaknya ?... Negara sakura tersebut pun hengkang dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Softbank group telah mengucapkan "Selamat Tinggal untuk INA". IKN terancam gagal ?.
Proyek Kereta Cepat yang membabi-buta ini dibayang-bayangi kerugian bahkan kegagalan. Saat ini INA harus menambah utang 8,36 Trilyun. Jika benar gagal maka Mr President Jokowi bersama penanggungjawab lainnya harus mempertanggung jawabkan hal tersebut. Resiko akibat nekat tersebut harus ditanggung, termasuk apabila sampai berurusan dengan proses hukum.
Perangkap utang (Debt trap) China melalui Belt and Road Initiative (BRI) hampir pasti  terbukti. Akibat dari kecerobohan pemimpin negeri ini dan dapat berakibat fatal terhadap kepentingan INA kedepan. Harus segera diusut tuntas agar diketahui apa motif dari memaksakan Kehendak atas  proyek Kereta Cepat Indonesia China yang sejak awal sudah merugi tersebut. Proyek ini semakin membuka pintu untuk terjadinya aneksasi China terhadap INA.
Saya ingat nasehat almarhum Papa Saya, ; "Kejujuran Itu mahal Harganya. Maka Jadilah Orang bijak yang mampu menjaganya".
Salam Indonesia Raya.,
Yusuf Senopati Riyanto.
