Sesuka Hati Pemerintah.
Pemerintah membuat kebijakan dengan sesuka hati saja, tanpa memikirkan bagaimana dampak kedepannya terhadap Republik Indonesia. Mulai dari penggunakan sepeda listrik., Pemerintah saat ini tidak berpikir, mungkin juga tidak mengetahui bahwa berhubungan dengan energi.
Terus berubah-ubahnya pemerintah, menjadikan bahwa Pemerintah dalam persoalan  energi ini tidak berpikir untuk Republik Indonesia saat ini dan kedepan. Untuk menggantikan jenis BBM dengan jenis apa ?. Tanya ?. Apa Ini ?. Apa Itu ?.
Dengan kebijakan baru yang akan dilaksanakan di tahun ini ?, premium,pertalite akan dihapus ?.
Semestinya tidak susah apabila Pemerintah saat ini berpikir sederhana saja bahwa masih banyak kendaraan di Indoensia yang dikategorikan sepuluh tahun ke atas. INA , masih banyak mobil yang produksinya dibawah tahun 90, tahun 80- an, juga tahun 2000 awal. Tidak semudah itu menggantikan BBM, melaksanakan konversi. Pemerintah hanya mau didengar dan dituruti keinginnnya. Akan tetapi tidak mau mendengarkan,melihat sesungguhnya kondisi masyarakat,rakyat INA pasca pandemi Covid-19. Jadi ?., Sesuka hati Pemerintah mau gimana. Tanpa memikirkan bagaimana kepentingan Republik Indonesia saat ini dan kedepan.
Pemerintah Hanya Berbisnis ?
Apapun yang menjadi keinginan dari masyarakat tidak pernah didengar oleh Pemerintah saat ini. Masyarakat perlu ketahui bahwa kita  tidak seperti negara maju yang telah memiliki kebijakan terkait masalah kendaraan dan penggunaan BBM, subsidi dan non subsidi. Jangan hanya ambil keputusan,kebijakan jangka pendek juga instan.Pikirkan bagaimana dampaknya terhadap Republik Indonesia.
Kebijakan yang akan diputuskan Pemerintah saat ini tidak akan efektif, kita bukan seperti negara-negara lain. Di mana Negara lain mempunyai,memiliki batasan untuk membeli kendaraan.
Masyarakat, rakyat INA masih berpikir segala urusan yang dilakukan Pemerintah seolah , semata-mata hanya bisnis semata.
Belum memikirkan masalah lingkungan hidup, energi yang dihasilkan oleh jenis apapun. Kalaupun dilakukan Pemerintah kesannya dilakukan "aur-auran" seperti tidak mengetahui secara pasti apa yang hendak di implementasi terlebih dahulu., Terlihat "seperti sedang menjalankan misi "pesanan pihak tertentu", tanpa mengetahui sesungguhnya yang terjadi terhadap masyarakat, rakyat INA. Dibutuhkan oleh masyarakat, rakyat INA.
Semua hanya untuk kepentingan berdagang dan kepentingan dari korporasi-korporasi yang ada di kantor Kementrian terkait., Tanya ?.
