Pendahuluan
Kota Banjarmasin terletak pada daerah dataran rendah, tanahnya terjadi dari endapan (aluvial), dialiri oleh banyak sekali sungai-sungai yang saling berpotongan. Sungai Barito di sebelah Barat kota merupakan sungai terbesar (utama), serta Sungai Martapura yang mengalir dari Timur Laut ke arah Barat Daya. Sungai Martapura membelah Kota Banjarmasin melalui 5 (lima) wilayah kecamatan yang bermuara ke Sungai Barito. Disamping itu ada berpuluh-puluh sungai lain yang berpotongan satu sama lain, semuanya bermuara ke Sungai Martapura dan atau ke Sungai Barito.
Semua sungai dan anak sungai merupakan urat nadi kehidupan dan perekonomian masyarakat Kota Banjarmasin karena berfungsi sebagai pembuangan air (outlet) drainase dan prasarana transportasi air disamping prasarana transportasi darat yang berkembang sangat pesat akhir-akhir ini. Suatu Kota yang diidamkan oleh masyarakat adalah permukiman yang layak huni, produktif dan berjati diri. Kota Banjarmasin, seperti kota-kota lainnya sedang berbenah diri menuju kota yang diidamkan oleh masyarakatnya. Pertambahan penduduk yang cepat menjadikan Kota Banjarmasin memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan tergolong kategori Kota Besar (> 500.000 tepatnya 624.089 jiwa) dengan luas kota yang hanya 80,00 Ha. Pertambahan penduduk yang pesat tersebut seharusnya diikuti dengan penyediaan prasarana dan sarana dasar kota, salah satu prasarana dasar kota yang dinilai cukup penting adalah sistim drainase. Semakin pesat pertumbuhan perkotaan maka permasalahan drainase perkotaan semakin meningkat pula.
Pada umumnya penanganan drainase masih bersifat parsial, sehingga tidak menyelesaikan permasalahan banjir dan genangan secara tuntas. Pengelolaan drainase perkotaan harus dilaksanakan secara menyeluruh, dimulai dari tahap perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta ditunjang dengan peningkatan kelembagaan, pembiayaan serta partisipasi masyarakat.
Peningkatan pemahaman mengenai drainase kepada pihak yang terlibat baik bagi pelaksana maupun masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan agar penanganan drainase dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ada dua permasalahan yang paling menonjol yang berhubungan dengan sistim drainase di kota Banjarmasin, yaitu masalah rumah di atas rawa dan rumah di bantaran atau di dalam badan sungai. Mengenai rumah di bantaran atau di dalam badan sungai dan masalah rumah di atas rawa, semula diharapkan dapat dikupas dan disorot dalam program Pemerintah. Sebagaimana yang dimaklumi pada umumnya Banjarmasin terdiri atas rawa-rawa yang sebagian diurug pada saat mendirikan rumah di atasnya.
Permasalahan Sungai di Banjarmasin
Permukiman tepi sungai Banjarmasin “Kota Seribu Sungai” Kalimantan Selatan kini semakin tua dan semakin semrawut. Selain disebabkan belum jelasnya orientasi tata ruang kota, juga disebabkan minimnya perhatian pemerintah terhadap arti pentingnya bantaran sungai. Bahkan, pemerintah sendiri ikut-ikutan menguruk bantaran Sungai Martapura sampai 30 meter ke arah badan sungai.
Pemandangan di permukiman penduduk di sepanjang Sungai Barito dan Sungai Martapura kini semakin beranjak menjadi kumuh. Beberapa rumah tua bahkan sudah miring dan rawan roboh, sehingga membahayakan penghuni dan tetangganya. Di pinggir-pinggir sungai kecil lainnya permukiman penduduk yang mayoritas berbahan kayu sudah berjubel layaknya permukiman tua di bantaran sungai Jakarta. Lanting- lanting (rumah terapung) yang menjadi ciri khas budaya dan bisa menarik wisatawan itu kini semakin tak tertata dan tak sedap dipandang mata (Kompas, 2003). Air sungainya berwarna coklat dan kadang kehitam-hitaman. Enceng gondok, ranting, dahan kayu, dan pelbagai jenis sampah serta bangkai pelbagai jenis binatang yang berserakan di sungai itu, makin menambah buruknya kualitas air. Belum lagi soal pendangkalan dan kehilangan garis pantai sehingga sungai menjadi pendek dan menyempit.
Masyarakat sekitar mengeluhkan buruknya kualitas air sungai tersebut, juga akibat berbagai limbah pabrik yang beroperasi di tepi sungai. Pelebaran Jalan Piere Tendean dan Jalan Sudirman telah memakan badan sungai Martapura. Di antara ratusan anak-anak sungai Martapura terdapat puluhan yang cuma tinggal nama, sungainya sudah berubah menjadi permukiman, badan jalan, bangunan kantor, dan peruntukan lainnya.
Sungai yang hilang antara lain Sungai A Yani di kiri-kanan Jalan Jenderal A Yani, sepanjang 15 kilometer lebar 15 meter sudah menjadi badan jalan (Baldi Fauzi, Kompas). Masalah pengerukan alur Barito sepanjang 14 kilometer, lebar 55 meter, dari muara Sungai Barito menuju dermaga pelabuhan yang memakan anggaran Rp 6-7 milyar per tahun lantaran endapan lumpurnya sangat tinggi 2,5 juta-3 juta meter kubik per tahun sampai saat ini belum juga tuntas dan selesai. Hal ini jelas mengganggu arus transportasi dan distribusi barang ke dan dari Banjarmasin. Dan persoalan pengerukan sungai Barito tersebut, sampai saat ini masih menjadi polemik dan masalah yang serius yang melibatkan para pejabat tinggi pemerintah termasuk Gubernur yang sebenarnya kalau diperhatikan lebih lanjut permasalahan pendangkalan sungai terletak pada pengelolaan pengatur siklus hidrologi di hulu yang kebanyakan selama ini pemerintah dan berbagai pihak lainnya terlena, hal ini terlihat dari mengeruhnya sungai yang selama ini digunakan masyarakat banjar sebagai alat transportasi, maraknya penebangan-penebangan pohon di daerah hulu sehingga menyebabkan abrasi pada daerah aliran sungai yang akhirnya menyebabkan terjadinya endapan di daerah hilir.
Permasalahan yang datang dalam pengelolaan sungai di Banjarmasin seringkali datang dari kurangnya kesadaran masyarakat pinggir sungai dalam pengelolaan kebersihan sungai tersebut, selain itu kurang terpadunya metode yang dipakai dalam pembangunan bangunan yang ada di Kota Banjarmasin, sebagaimana dikemukakan sebelumnya umumnya pembangunan di Banjarmasin yang dibangun di atas rawa dengan cara mengurug tanah dengan cara yang tidak tepat, sehingga hal ini menyebabkan matinya aliran sungai dan seringkali menyebabkan air pasang yang naik ke permukaan. Permasalahan lainnya datang dari perusahaan terutama dalam pengaturan tata letak pelabuhan serta pembuangan limbah, hal ini seringkali permasalahan yang kadang diabaikan namun merupakan faktor serius.
