1 Januari 2023

Akan ada aturan baru soal BBM tahun 2023. Mulai 1 Januari 2023 BBM kualitas rendah dilarang beredar di wilayah Indonesia. Nah ?., saat ini kita telah memasuki tahun 2023., Akankah "kembali" Mr President mengambil keputusan yang tidak berpihak kepada mayoritas masyarakat, rakyat Indonesia(INA) ?.

Dibutuhkan Konversi

Kita masyarakat, rakyat harus mengetahui bahwa dibutuhkan yang namanya konversi dan pasti akan ada konversi dari BBM ke Listrik atau Gas., yang kesemuanya itu tidak disosialisasikan, tidak diberitahukan oleh Pemerintah secara transparan dan jelas. Biaya untuk konversi tersebut darimana sumbernya ?. Dari biaya mandiri masyarakat ?., Guna menyelesaikan masalahnya sendiri saja, pasca  dua tahun musibah pandemi covid-19, belum dapat terselesaikan tuntas secara mandiri oleh masyarakat, rakyat INA.   

Diketahui investasi untuk membuat stasiun pengisian bahan bakar gas (Compressed Natural Gas atau CNG) sangat besar ketimbang Vi-Gas (Liquified Gas for Vehicle atau LGV). Inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa  CNG tidak berkembang di sejumlah negara. LGV lebih mudah dalam mengimplemantasikan. Tidak perlu infrastruktur yang rumit seperti CNG. Untuk membangun satu stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) tidak cukup dana sebesar 3 juta US dollar . Sementara untuk stasiun pengisian LGV hanya butuh kurang lebih 150.000 US dollar. Pembangunan stasiun LGV hanya butuh tanki, pompa kecil, serta dispenser. CNG Dari  segi investasi lebih mahal ketimbang LGV. Banyak negara lain gagal. Akibat terlalu mahalnya nilai pembangunan satu kebutuhan infrastruktur CNG. Tidak mudah untuk mengejar titik impas ( Break Even Point) terlebih apabila diambil dari APBN ?. Dan, apabila tidak hati-hati dalam penggunaannya, CNG dapat berbahaya bagi konsumen.  Kenapa ?., Compressed Natural Gas (CNG), apabila tidak berhati-hati dengan konversi tangki yang banyak pilihan ,ini , itu, apalagi low quality, maka ? ; tangki itu "merupakan bom yang dibawa oleh kita". CNG sebenarnya kalau dikatakan bahaya ya memang,oleh karenanya Pemerintah harus transparan dan memiliki standar keamanan khusus dalam implementasi hal tersebut. Pemerintah dalam menggunakan opsi pembatasan BBM bersubsidi dengan mengalihkan konsumsi ke bahan bakar gas yang terdiri dari LGV dan CNG. Hendaknya dilakukan untuk kepentingan Republik Indonesia. Bukan kepentingan yang lain.

Tabung CNG.

Biaya pemasangan tabung CNG juga lebih mahal jika kita memilih tabung CNG dengan kapasitas yang lebih besar atau merek yang lebih mahal. Pemerintah saat ini,  maaf sebagai rakyat awam kalau boleh saya sebut "aur-auran" seperti tidak mengetahui secara pasti apa yang hendak di implementasi terlebih dahulu., Terlihat "seperti sedang menjalankan misi "pesanan pihak tertentu", tanpa mengetahui sesungguhnya yang terjadi terhadap masyarakat, rakyat INA.

Alasan.

Mari kita lihat saat mengeluarkan pertalite dan rencana Pemerintah untuk menghapus premium. Saat itu alasannya bahwa Pertalite memiliki oktan lebih tinggi ketimbang Premium. Kemudian, untuk kinerja mesin lebih bagus dari premium. Selanjutnya, setelah itu dikeluarkan lagi pertamax ron 92 untuk menggantikan pertalite, dengan alasan yang sama juga seperti alasan terdahulu. Dengan kebijakan itu semuanya adalah retorika dari Pemerintah. Jadi, saya sebut "aur-auran" seperti tidak mengetahui secara pasti apa yang hendak di implementasi terlebih dahulu., Terlihat "seperti sedang menjalankan misi "pesanan pihak tertentu", tanpa mengetahui sesungguhnya yang terjadi,berdampak terhadap masyarakat, rakyat INA.

Sesuka Hati Pemerintah.

Pemerintah membuat kebijakan dengan sesuka hati saja, tanpa memikirkan bagaimana dampak kedepannya terhadap Republik Indonesia. Mulai dari penggunakan sepeda listrik., Pemerintah saat ini tidak berpikir, mungkin juga tidak mengetahui bahwa berhubungan dengan energi.

Terus berubah-ubahnya pemerintah, menjadikan bahwa Pemerintah dalam persoalan  energi ini tidak berpikir untuk Republik Indonesia saat ini dan kedepan. Untuk menggantikan jenis BBM dengan jenis apa ?. Tanya ?. Apa Ini ?. Apa Itu ?.

Dengan kebijakan baru yang akan dilaksanakan di tahun ini ?, premium,pertalite akan dihapus ?.

Semestinya tidak susah apabila Pemerintah saat ini berpikir sederhana saja bahwa masih banyak kendaraan di Indoensia yang dikategorikan sepuluh tahun ke atas. INA , masih banyak mobil yang produksinya dibawah tahun 90, tahun 80- an, juga tahun 2000 awal. Tidak semudah itu menggantikan BBM, melaksanakan konversi. Pemerintah hanya mau didengar dan dituruti keinginnnya. Akan tetapi tidak mau mendengarkan,melihat sesungguhnya kondisi masyarakat,rakyat INA pasca pandemi Covid-19. Jadi ?., Sesuka hati Pemerintah mau gimana. Tanpa memikirkan bagaimana kepentingan Republik Indonesia saat ini dan kedepan.

Pemerintah Hanya Berbisnis ?

Apapun yang menjadi keinginan dari masyarakat tidak pernah didengar oleh Pemerintah saat ini. Masyarakat perlu ketahui bahwa kita  tidak seperti negara maju yang telah memiliki kebijakan terkait masalah kendaraan dan penggunaan BBM, subsidi dan non subsidi. Jangan hanya ambil keputusan,kebijakan jangka pendek juga instan.Pikirkan bagaimana dampaknya terhadap Republik Indonesia.

Kebijakan yang akan diputuskan Pemerintah saat ini tidak akan efektif, kita bukan seperti negara-negara lain. Di mana Negara lain mempunyai,memiliki batasan untuk membeli kendaraan.

Masyarakat, rakyat INA masih berpikir segala urusan yang dilakukan Pemerintah seolah , semata-mata hanya bisnis semata.

Belum memikirkan masalah lingkungan hidup, energi yang dihasilkan oleh jenis apapun. Kalaupun dilakukan Pemerintah kesannya dilakukan "aur-auran" seperti tidak mengetahui secara pasti apa yang hendak di implementasi terlebih dahulu., Terlihat "seperti sedang menjalankan misi "pesanan pihak tertentu", tanpa mengetahui sesungguhnya yang terjadi terhadap masyarakat, rakyat INA. Dibutuhkan oleh masyarakat, rakyat INA.

Semua hanya untuk kepentingan berdagang dan kepentingan dari korporasi-korporasi yang ada di kantor Kementrian terkait., Tanya ?.

Selain itu, apabila kelak masyarakat dipaksa menggunakan CNG, mungkin saja kelak kedepannya harga CNG akan mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan dari "pasar yang dibuat".Dan biaya konversi yang tidak pernah dibicakan,disosialisasikan.

Apakah Pemerintah Mr President Jokowi berpikir,melihat, apabila kebijakan dipaksakan untuk memakai CNG,atau beralih ke kendraan listrik, sedangkan pertalite dan premium tidak lagi didistribusikan oleh Pertamina. Kembali, Tanya ?. Apa Ini ?. Apa Itu ?.

Tidak Efektif.

Tahukah kita bahwa kendaraan listrik tidak lebih efektif ?. Diantaranya akibat di besaran Watt yang harus digunakan masyarakat, agar mampu menggunakan kendaraan listrik. Kendaraan listrik yang memiliki permasalahan yaitu kendaraan listrik itu mahal, jadi seharusnya Pemerintah memiliki fokus kemana kepentingan arah perubahan keperuntukan energi nasional tersebut , dan mencari solusi  kenapa harganya mahal ?, dan kepentingannya untuk Republik Indonesia.

Jadi ?, perhitungan subsidi untuk masyarakat benar-benar terang benderang peruntukannya apa kendaraan listrik ?, bukan mengkambing-hitamkan subsidi. Masyarakat, rakyat diberikan penjelasan akan subsidi kita di APBN tidak terlalu membengkak karena semua masyarakat menggunakan listrik. Bukankah ini akan kemana-mana ?., Termasuk penggunaan subsidi terhadap BBM.

Apabila listrik ini masih banyak masalah, khususnya  masalah harga, kedua masalah produksi, yang ketiga adalah tarif listrik. Akan saling berkaitan.

Masyarakat belum menggunakan kendaraan listrik tapi PLN sudah menaikan ke 3.200 Watt. Orang-orang mau membeli, jadi harus KPA nya yang 3.200 watt. Tanya ?. Apa ini ? Apa itu?.

Sudah dapat dipastikan tidak akan cocok., Masyarakat, rakyat yang  listriknya hanya memiliki daya 1.200 watt dan sebagainya, tidak akan ketarik, minimal daya harus 3500 watt.

Intinya konsistensi Pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia , masih jauh panggang dari api.

BBM.

Seharusnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam negeri diprediksi akan kembali mengalami penyesuaian. Khususnya per 1 Januari 2023 ini. Penyesuaian harga itu khususnya untuk BBM non subsidi dilihat berdasarkan harga minyak mentah dunia dan kurs rupiah.

Kita ketahui, harga minyak mentah dunia dalam beberapa bulan terakhir 2022 telah mengalami sedikit penurunan dibandingkan pada pertengahan tahun 2022 yang mencapai di atas US$ 100 per barel.

Sementara untuk kurs Rupiah menjadi faktor dari penentuan harga BBM khususnya BBM non subsidi. Saat ini, Kurs rupiah terlibas dolar UncleSam  hingga pada pertengahan perdagangan Kamis (29/12/2022), bahkan menjadi mata uang yang terkoreksi paling tajam di Asia. Padahal, mayoritas mata uang di Asia sukses menguat. Tanya ?.

Apabila kita mengacu pada data Refinitiv, saat pembukaan perdagangan rupiah terkoreksi sebesar 0,26% ke Rp 15.740/US$. Kemudian, rupiah sukses memangkas koreksinya menjadi hanya sebesar 0,19% ke Rp 15.730/US$ pada pukul 11:00 WIB. Rupiah bahkan menyentuh rekor terlemah tahun ini.

Kemudian bagaimana perhitungan berdasarkan harga minyak mentah dan kurs Rupiah saat ini ?.

Seharusnya penyesuaian harga di bulan Januari 2023 ini akan diperhitungkan berdasarkan harga minyak mentah dan kurs Rupiah di bulan November 2022. Apabila kita menoleh periode  bulan sebelumnya yaitu sekitar Oktober-November 2022 harganya akan relatif lebih rendah, jadi potensi kenaikan harga BBM non subsidi sangat kecil. Apabila kita melihat perkembangan minyak mentah 2(dua) bulan terakhir.

Kemungkinan turunnya harga jual untuk BBM non subsidi selain Pertamax memiliki potensi yang besar. Seharusnya demikian, menjadi harapan Republik Indonesia adalah kepekaan Pemerintah saat ini terhadap apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat, rakyat INA.... Selamat Tahun Baru Masehi 2023. 

Salam, Indonesia Raya ;

Yusuf Senopati Riyanto.