Dengan kebijakan baru yang akan dilaksanakan di tahun ini ?, premium,pertalite akan dihapus ?.
Semestinya tidak susah apabila Pemerintah saat ini berpikir sederhana saja bahwa masih banyak kendaraan di Indoensia yang dikategorikan sepuluh tahun ke atas. INA , masih banyak mobil yang produksinya dibawah tahun 90, tahun 80- an, juga tahun 2000 awal. Tidak semudah itu menggantikan BBM, melaksanakan konversi. Pemerintah hanya mau didengar dan dituruti keinginnnya. Akan tetapi tidak mau mendengarkan,melihat sesungguhnya kondisi masyarakat,rakyat INA pasca pandemi Covid-19. Jadi ?., Sesuka hati Pemerintah mau gimana. Tanpa memikirkan bagaimana kepentingan Republik Indonesia saat ini dan kedepan.
Pemerintah Hanya Berbisnis ?
Apapun yang menjadi keinginan dari masyarakat tidak pernah didengar oleh Pemerintah saat ini. Masyarakat perlu ketahui bahwa kita  tidak seperti negara maju yang telah memiliki kebijakan terkait masalah kendaraan dan penggunaan BBM, subsidi dan non subsidi. Jangan hanya ambil keputusan,kebijakan jangka pendek juga instan.Pikirkan bagaimana dampaknya terhadap Republik Indonesia.
Kebijakan yang akan diputuskan Pemerintah saat ini tidak akan efektif, kita bukan seperti negara-negara lain. Di mana Negara lain mempunyai,memiliki batasan untuk membeli kendaraan.
Masyarakat, rakyat INA masih berpikir segala urusan yang dilakukan Pemerintah seolah , semata-mata hanya bisnis semata.
Belum memikirkan masalah lingkungan hidup, energi yang dihasilkan oleh jenis apapun. Kalaupun dilakukan Pemerintah kesannya dilakukan "aur-auran" seperti tidak mengetahui secara pasti apa yang hendak di implementasi terlebih dahulu., Terlihat "seperti sedang menjalankan misi "pesanan pihak tertentu", tanpa mengetahui sesungguhnya yang terjadi terhadap masyarakat, rakyat INA. Dibutuhkan oleh masyarakat, rakyat INA.
Semua hanya untuk kepentingan berdagang dan kepentingan dari korporasi-korporasi yang ada di kantor Kementrian terkait., Tanya ?.
Selain itu, apabila kelak masyarakat dipaksa menggunakan CNG, mungkin saja kelak kedepannya harga CNG akan mengalami kenaikan akibat tingginya permintaan dari "pasar yang dibuat".Dan biaya konversi yang tidak pernah dibicakan,disosialisasikan.
Apakah Pemerintah Mr President Jokowi berpikir,melihat, apabila kebijakan dipaksakan untuk memakai CNG,atau beralih ke kendraan listrik, sedangkan pertalite dan premium tidak lagi didistribusikan oleh Pertamina. Kembali, Tanya ?. Apa Ini ?. Apa Itu ?.
Tidak Efektif.
