Obligasi Konversi (Convertible Bond) adalah surat utang yang bisa ditukar sebagai saham di perusahaan penerbitnya (Gojek) dengan harga yang telah disepakati sekarang (ada perhitungan nilai wajarnya secara akuntansi).
Jadi Telkomsel semacam kasih utang tanpa bunga ke Gojek yang nanti bisa ditukar saham Gojek. Uang itu bisa dipakai Gojek untuk biaya operasional, ekspansi bisnis, maupun investasi. Wah, luar biasa bukan ?
Itulah mengapa Gojek bergerak cepat merger dengan Tokopedia dan melakukan upaya publikasi untuk mengerek harga dan reputasi (valuasi disebut US$18/Rp262 triliun) dan masuk 12 Most Valuable Startup in The World. Mereka membidik IPO di Bursa Indonesia dan New York untuk menghimpun dana publik. "Lalu digoreng-goreng". Karena sudah rajin berlatih jungkir-balik saham di medsos. Semoga masyarakat pahamsampai disini...
Sepanjang kita harus ketahui bahwa uang BUMN adalah keuangan negara maka fokus kita adalah Rp6,4 triliun tadi. Ocehan pengamat, pakar, influencer dan lain sebagainya tentang potensi untung besar investasi Telkomsel di Gojek itu, silakan Anda mau percaya atau tidak. Toh, semua masih pada tahap melukis langit. Bahasa buku: unrealized gain/loss.
Tapi Bagaimana Kesepakatan Ini Terjadi ?,Â
Ekosistem bisnis Gojek itu sarat pembakaran uang. Karena model bisnis Gojek adalah intermediasi maka dia harus menjaga demand (supaya tetap murah dan menarik konsumen) dan supply (penyedia barang/jasa) begitu bentuk, wujudnya. Di situlah bakar-bakaran uang terjadi untuk promo, diskon, dan tawaran benefit lainnya yang berhubungan dengan berbagai macam flyer. Ujungnya adalah penawaran saham perdana pada publik, Initial Public Offering (IPO), divestasi. Ke publik sebagai calon investor (hati-hati investor ritel). Jelas promosi akan dilakukan secara habis-habisan agar masyarakat makan barang itu. Kalau kita belum mau makan akan dipancing dengan segala jenis proxy yang seolah-olah memborong saham itu, sandiwara dan pada akhirnya kita,.masyarakat ikutan beli. Dilakukan banyak cara merayu-rayu.
High risk dan sudah pasti belum tentu high return. Dana segar Rp6,4 triliun itu bisa mengalir ke mana-mana sampai jauh dan patut terjadi kecurigaan juga merembes ke lingkungan pendanaan politik. So naif kalau beranggapan itu semua murni bisnis tanpa lobi politik yang ada ongkosnya. Kita masyarakat harus ingat, uang Rp6,4 triliun itu tidak sedikit,tidak kecil, dan semua adalah uang Negara, bukankah demikian ?.
Tren fundraising politik saat ini sudah beralih menjadi digital. Kartu-kartuan, saldo virtual, digital banking, media sosial dan lain sebagainya adalah alatnya. Sebab disitulah tersimpan uang mulai dari saldo virtual Prakerja, saldo Gopay, saldo bansos dan lain sebagainya.
Sekarang, yakinkah kita uang Rp6,4 triliun itu akan beranak-pinak dan menguntungkan negara?, apakah apabila kita waras kita yakin perusahaan negara mau terjun dalam bisnis bakar uang dan penuh spekulasi seperti ini? Dibawa, diobok-obok berbagai hal bersifat politis?, atau politisi?...
Berbagai jenis risiko bisa nyata terjadi: risiko kompetitor (bagaimana jika kompetitor bakar uang lebih banyak lagi)?, risiko kejenuhan konsumen (bagaimana jika konsumen mulai sadar akan promosi-promosi palsu, dan menjadi mandiri) ?, risiko politik (bagaimana jika menterinya di reshuffle) ?,tidak bisa di manipulative lagi?, Â risiko keuangan global, dan berbagai hal lainnya.
Ada baiknya KPK, Polri, atau Kejaksaan Agung mencermati transaksi ini sudahi polemik dan mulai bekerja waras lagi. Mari kita Masyarakat sipil/LSM pun bisa sampaikan suara kita.
