Ibu Kota Baru Salah Langkah dalam Niat Mewujudkan?

Tak terelakkan, permasalahan demi permasalahan yang terjadi di negeri ini solusinya hanya dengan berutang. Apakah demikian ?. Indonesia adalah salah satu negara yang gemar berutang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Alih-alih menyelesaikan permasalahan malah muncul masalah baru, hingga sampai detik ini utang kita(yang oleh Pemerintah masih dibilang aman), malah semakin menumpuk. Utang pemerintah pada Januari 2022 bertambah Rp10,30 triliun dibandingkan bulan sebelumnya. Seharusnya pemerintah memprioritaskan bagaimana cara untuk bayar utang yang tiap harinya semakin membengkak akibat bunga.

Sumber dana yang tidak jelas, membuat masyarakat bertanya seriuskah Pemerintah dalam melaksanakan setiap rencana kerjanya ?. termasuk soal Ibukota baru ini. Terlebih belakangan diketahui bahwa untuk melaksanakan pembangunan Ibukota baru Pemerintah dibawah Kepemimpinan Mr President Jokowi menggunakan system crowdfunding atau dengan cara patungan masyarakat dari pribadi-pribadi. 

Pemerintah tampak bingung untuk melanjutkan proyek jangka panjang dan membutuhkan dana besar tersebut dengan kondisi yang serba terbatas. Penolakan dari sebagian besar masyarakat tersebut bukan tanpa alasan. 

Pasalnya, diketahui pula jika proyek IKN Nusantara sendiri cukup banyak ditentang oleh berbagai pihak lantaran saat ini kondisi perekonomian Negara belum cukup stabil untuk menjalankan proyek sebesar itu. Terlebih, masyarakat masih merasakan dampak ekonomi dari akibat pandemi Covid-19 sehingga masih fokus untuk bagaimana memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Dimana peran Negara ?

Salah Langkah Dalam Niat Mewujudkan?

Pemindahan Ibukota baru sendiri dianggap tidak memiliki urgensi yang cukup besar. Sebagian besar masyarakat memandang jika pembangunan IKN baru hanya merupakan ambisi politik pemerintahan Mr President Jokowi dan bukan secara mutlak keinginan masyarakat luas. Apakah demikian?

Tak hanya itu, skema pendanaan pembangunan Ibukota baru seharusnya sejak awal merupakan tanggung jawab negara dimana tidak melibatkan masyarakat dalam memberikan pendapatnya. Penganggaran proyek Ibukota baru, seharusnya berasal dari kas negara maupun investasi pihak swasta. Hal itu membuat sejumlah masyarakat merasa tidak wajar ditambah dengan dibukanya opsi crowdfunding.

 Kondisi masyarakat sudah sangat terpukul akibat pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir. Apakah Pemerintah tidak mengetahui keadaan,kondisi masyarakat secara menyeluruh?

Belum lagi masyarakat beberapa waktu terakhir kembali dilanda kesulitan krisis pangan, terutama minyak goreng,juga kita akan mengalami kenaikan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) resmi naik menjadi 11% dan 12%. Dimana tarif PPN sebelumnya hanya mencapai 10%. Kenaikan tarif ini akan berlaku pada awal April 2022, kemudian kita juga akan mengalami kenaikan BBM, dimana saat  harga minyak dunia turun pada awal terjadi pandemi sekitar 2(dua) tahun lalu, Pertamax (salah satu produk BBM Indonesia) tidak mengalami turun harga. Apa Ini?., Apa Itu?. Alasan demi alasan dengan dalil-dalil saat itu yang tidak dapat diterima akal Waras disampaikan oleh Pemerintah.  

Daya beli masyarakat belum selesai terpukul akibat pandemi, maka mengharapkan dana publik(Crowdfunding) untuk pembangunan Ibukota baru adalah tidak dapat diterima akal Waras.