Sesuai dengan namanya, hambatan kultural adalah hambatan -- hambatan dalam pemberantasan korupsi yang berasal dari kultur, budaya, atau kebiasaan -- kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Contoh dari hambatan ini adalah sikap masa bodoh atau acuh tak acuh di dalam masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi; sikap sungkan atau toleran yang berlebihan dan tidak pada tempatnya di antara para aparatur pemerintahan sehingga menghambat penanganan tindakan korupsi.
- Hambatan Instrumental
Hambatan instrumental adalah hambatan yang berasal dari kurang lengkap nya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang -- undangan yang menyebabkan penanganan tindakan korupsi menjadi berjalan dengan tidak semestinya. Contoh dari hambatan instrumental ini diantaranya adalah peraturan yang tumpeng tindih sehingga menimbulkan celah untuk melakukan tindakan korupsi; penegakan hukum yang lemah dalam penanganan korupsi; belum ada suatu alat identifikasi yang berlaku bagi segala keperluan masyarakat sehingga mampu memperkecil celah bagi pelaku untuk melakukan tindakan korupsi.
- Hambatan Manajemen
Hambatan manajemen adalah hambatan -- hambatan dalam pemberantasan korupsi yang berasal dari prinsip -- prinsip manajemen, yaitu komitmen yang tinggi, adil, transparan, serta akuntabel, yang diabaikan dan tidak dilaksanakan sehingga penanganan tindakan pemeberantasan korupsi tidak berjalan dengan semestinya. Contoh dari hambatan manajemen ini diantaranya adalah kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; kurangnya komitmen manajemen dalam menindaklanjuti hasil pengawasan; kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan dan lain sebagainya.
Strategi Antikorupsi
Memperbaiki sebuah sistem yang sudah cacat bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Namun, contoh yang sukses melakukannya itu ada, dan dapat dipecah menjadi beberapa poin atau tema umum seperti berikut,
- Hukum Pelanggar -- Pelanggar Besar
Ketika sudah ada budaya melakukan tindakan korupsi tanpa mendapatkan hukuman, mengincar dan menghukum tokoh -- tokoh koruptor besar merupakan satu -- satunya cara untuk mulai menghentikan budaya tersebut. Pemerintah harus dengan segera mengidentifikasi penghindar pajak besar, pemberi suap besar, dan penerima suap pemerintahan tingkat tinggi. Ibaratnya, "tangkaplah tikus -- tikus yang besar telebih dahulu."
- Libatkan Masyarakat Dalam Mendiagnosis Sistem Yang Korup
Kampanye yang sukses melawan korupsi adalah kampanye yang melibatkan masyarakat. Mengapa demikia? Karena jika mereka dimintai pendapat, masyarakat merupakan sumber informasi yang bagus tentang dimana saja tindakan korupsi terjadi. Cara -- cara untuk berkonsultasi dengan mereka termasuk melakukan survei klien yang sistematis, membentuk sebuah badan pengawasan warga negara untuk lembaga -- lembaga publik, melibatkan organisasi -- organisasi professional, berkonsultasi dengan dewan desa dan kabupaten, serta menggunakan hotline telepon, acara radio, dan program pendidikan. Orang -- orang serta kelompok bisnis harus berpartisipasi dengan perlindungan anonimitas dalam studi tentang bagaimana sistem pengadaan, kontrak, dan sejenisnya yang korup dalam bekerja. Studi seperti demikian akan memberikan tekanan kepada sistem, melainkan individu.
- Fokus Pada Pencegahan Dengan Memperbaiki Sistem Yang Korup
Upaya antikorupsi yang berhasil ialah upaya yang memperbaiki sistem yang korup. Biasanya, ini menggunakan rumus seperti C = M + D -- A untuk melakukan "penilaian kerentanan" terhadap institusi -- institusi atau organisasi -- organisasi public maupun swasta yang tersebar di masyarakat. Namun tentu saja, mengurangi korupsi bukan lah satu -- satunya hal yang harus diperhatikan. Misalnya, jika begitu banyak uang dihabiskan untuk menyerang korupsi dan begitu banyak birokrasi yang dibuat sehingga biaya dan kerugian dalam efisiensi malah lebih besar daripada manfaat yang diterima dari pengurangan korupsi itu sendiri, upaya tersebut malah akan menjadi boomerang atau kontraproduktif. Cara -- cara dimana negara -- negara bisa mendesain strategi antikorupsi dengan efektif ialah dengan mengubah "agen" yang melakukan aktivitas -- aktivitas publik; mengubah insentif dari agen -- agen tersebut dan warga negara; mengumpulkan informasi dengan tujuan untuk menaikkan probabilitas terdeteksi nya korupsi dan dihukum; mengubah hubungan antar agen dan warga negara serta tingkatkan sanksi atau konsekuensi sosial dari korupsi. Kita harus bisa melihat manfaat yang diduga, begitu juga dengan kemungkinan -- kemungkinan biaya yang diperlukan dari kegiatan antikorupsi dalam tiap -- tiap kasus.
- Reformasi Insentif
Upah sector publik yang rendah, bahkan sebuah keluarga tidak dapat bertahan hidup dengan gaji pegawai biasa, banyak terjadi di negara -- negara. Lebih dari itu, ukuran keberhasilan seringkali kurang dari sector publik, sehingga apa yang diperoleh pejabat -- pejabat seringkali tidak terkait dengan apa yang mereka hasilkan. Maka, sudah bukan pertanyaan jika korupsi berkembang dan tumbuh subur dalam kondisi tersebut. Untungnya, diseluruh dunia, eksperimen baik pada sektor publik maupun sektor swasta menekankan pengukuran kinerja dan perombakan skema gaji. Menurut Klitgaard (1995), memerangi korupsi hanyalah salah satu bagian dari upaya yang lebih luas lagi yang dapat disebut sebagai penyesuaian institusional, atau penataan kembali daripada informasi dan insentif secara sistematis di Lembaga publik dan swasta. Penyesuaian secara institusional merupakan hal besar berikutnya dalam agenda pembangunan/pengembangan.
- Mendesain Ulang Pelayanan Publik
Terutama pada sektor -- sektor atau bidang -- bidang yang berhubungan langusng dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat sehari -- harinya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang professional, berkualitas, tepat waktu, dan tentunya bebas dari praktik korupsi agar bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Sehingga fasilitas pelayanan masyarakat yang disediakan dapat dinikmati secara merata, tanpa menyebabkan kecemburuan dalam masyarakat karna hanya masyarakat "berpunya" saja yang menikmati.
- Memperkuat Transparansi, Pengawasan, dan Sanksi
Dengan memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi, khususnya pada kegiatan -- kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi dan sumber daya manusia, bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya negara dan sumber daya manusia. Adanya transparansi informasi, hal ini akan memberikan kesempatan yang lebih bagi masyarakat luas untuk dapat mengambil patisipasi di bidang ekonomi tersebut.
- Meningkatkan Pemberdayaan Perangkat -- Perangkat Pendukung
