Malu Aku Jadi Petani

 

NEGERI kita negeri agraris. Yup, slogan itu ditanamkan sejak dulu. Kita amat berbangga dengan sawah-sawah yang membentang luas di berbagai pulau. Namun di balik keindahan sawah itu, terselip satu fakta menggiriskan tentang semakin kurangnya minat anak muda untuk menjadi petani. Tak ada lagi anak muda yang bangga berkata ingin menjadi petani. Mereka minder, lalu berkata, “Malu aku jadi petani.”

***

PAGI baru saja merekah di ufuk timur ketika Asep bersiap-siap hendak berangkat ke sekolah. Di depan rumah, ia menemui sang ayah yang juga tengah bersiap-siap ke sawah. Sang ayah memegang cangkul dan beberapa peralatan di sawah. Asep berpamitan lalu mencium tangan ayahnya. Sang ayah berkata, “Semoga jadi anak yang pandai dan berhasil. Jangan seperti ayahmu yang cuma petani.”

Aku tersentak ketika mendengar kalimat “Jangan seperti ayah yang cuma petani.” Kalimat ini mengesankan bahwa menjadi petani adalah pilihan yang paling buruk di tengah begitu banyak profesi. Ada rasa rendah diri serta rasa minder ketika menyadari diri sebagai petani, lalu tumbuh harapan agar kelak sang anak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Aku teringat ucapan Bung Karno, “Pertanian adalah soal maju mundurnya suatu bangsa!” Pertanian menyangkut hajat hidup orang banyak, mulai dari petani hingga warga yang sangat tergantung pada hasil pertanian sebagai sumber pangan. Pertanian adalah urat nadi tumbuhnya masyarakat, menentukan corak budaya, mengukir peradaban.

Namun di balik wacana pertanian, terdapat sejumlah individu yang berjuang keras untuk menegakkan marwah kita sebagai negeri agraris. Pertanian menjadi tumpuan hidup bagi jutaan orang yang tinggal di pedesaan. Para petani-petani ini menjadi harapan bagi seluruh anak bangsa atas terpenuhinya kebutuhan pangan. Sungguh menyedihkan ketika nasib petani tak seindah bulir padi yang menguning di sawah-sawah.

Cerita tentang Asep dan ayahnya kusaksikan di pinggiran Cianjur, Jawa Barat. Dalam perjalanan ke beberapa desa di wilayah itu, kutemukan fakta yang sungguh menggiriskan. Desa-desa pertanian menjadi kantong-kantong kemiskinan. Beras yang diproduksi petani dijual dengan harga murah. Beras impor membanjiri pasar sehingga menyulitkan petani untuk menjual beras dengan harga pantas.

Fakta yang paling memiriskan adalah kekhawatiran akan punahnya generasi baru petani di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan trend menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Pada tahun 2011, tenaga kerja di sektor ini mencapai lebih dari 37 juta orang. Pemerintah memproyeksikan, jumlah tenaga kerja pertanian pada tahun 2019 akan turun hingga 34 juta orang. Jika dilihat dari kelompok umur, maka kebanyakan pekerja sektor pertanian kita berusia di atas 60 tahun. Dikhawatirkan, sektor pertanian kita semakin mundur karena kurangnya generasi yang lebih muda, yang bersedia masuk ke sektor ini.

“Kalau saya jadi petani, maka tak ada peningkatan di keluarga. Lagian, siapa sih, anak muda yang mau jadi petani? Tak ada yang mau hidup miskin dan tidak berpendidikan. Mending ke kota dan mencari kerja yang lebih layak,” kata Asep saat kutemui seusai sekolah.

Namun tak tepat jika hanya menyoroti Asep. Ada anggapan yang tumbuh di masyarakat bahwa pertanian tidak mendatangkan citra yang baik. Pertanian identik dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Bahkan para petani pun kerap menganggap pekerjaan sebagai petani kalah kelas dibandingkan pekerjaan lain. Di desa-desa Cianjur yang kususuri, tak satupun petani yang menginginkan anaknya meneruskan profesi ayahnya. Kebanyakan ingin agar anaknya menjadi pegawai negeri sipil (PNS) ataupun menjadi karyawan perusahaan.

“Biarlah abah saja yang jadi petani. Asep harus jadi orang sukses. Dia harus berhasil,” kata Abah Rully, ayah Asep. Lantas, hendak dikemanakan sawah luas yang selama ini menjadi sandaran kehidupan? “Sawah itu akan dijual setiap saat kalau Asep butuh tambahan ongkos untuk sekolah.”

 ***

DI Jakarta, Presiden Joko Widodo berkali-kali menyebut tentang target lahan sejuta hektar serta terwujudnya swasembada pangan. Pemerintah menganggap kebutuhan pangan adalah hak dasar warga negara yang harus segera dipenuhi. Krisis pangan adalah bencana yang bisa memicu ambruknya tatanan sosial yang bisa menjungkalkan rezim.

 

 

Jika penduduk berjumlah 250 juta orang dan setiap hari warga mengonsumsi 0,1 kilogram pangan, maka kebutuhan pangan yang perlu disediakan per tahun adalah 90 juta ton. Nah, bisakah target ini dicapai ketika lahan pertanian semakin menyempit, dan tak banyak lagi pemuda yang bersedia menjadi petani demi menyuplai kebutuhan pangan nasional. Dalam kurun waktu lima tahun, ada 5 juta Rumah Tangga Pertanian (RTP) yang tidak lagi berprofesi sebagai petani dan lahan pertanian alih-fungsi.

Di hadapan kita tersaji fakta yang sangat menggiriskan ketika anak-anak muda justru menolak jadi petani dan memilih ke kota demi hidup yang lebih baik. Di saat bersamaan, kondisi petani kita sangat memprihatinkan. Petani tidak mendapatkan perhatian dan kepedulian yang serius, baik pada porsi anggaran maupun pada porsi kebijakan yang memberdayaan. Yang terjadi adalah: (1) Tidak tersedia SDM yang cukup, (2) Tidak tersedia jaminan akses modal, (3) Tidak tersedia jaminan akses pasar (4) Sarana infrastruktur yang kurang, (5) Tidak tersedia teknologi yang memadai. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dikhawatirkan akan terjadi ancaman bagi kedaulatan pangan yang bisa melemahkan sendi-sendi kebangsaan kita.

Memang, di tanah air kita, kisah-kisah tentang pertanian adalah kisah tentang klaim dan nestapa. Di satu sisi pemerintah selalu mengklaim keberhasilan menggenjot sektor pertanian, keberhasilan menciptakan swasembada pangan, serta menanamkan slogan tentang pertanian sebagai sokoguru kehidupan masyarakat.

Tapi di sisi lain, pertanian menyisahkan kisah-kisah nestapa tentang nasib para petani yang tak bisa beranjak dari lembah kemiskinan. Profesi ini identik dengan kemiskinan dan kebodohan. Banyak di antara petani yang memang tidak punya lahan. Mereka mengolah sawah milik orang lain dengan perjanjian untuk saling berbagi hasil, namun semua biaya produksi menjadi tanggungan petani.

***

ASEP hanyalah satu dari begitu banyak anak muda yang tak tertarik untuk kembali ke sektor pertanian. Pekerjaan besar yang mesti kita lakukan bersama adalah kembali menjadikan desa menjadi kekuatan utama dalam tananan kebangsaan kita. Itu bisa berarti bagaimana mengembalikan peran desa sebagai payung besar yang menaungi semua kalangan, termasuk kalangan generasi muda.

Ketika Asep enggan bekerja di sektor pertanian, maka itu pertanda tentang begitu banyaknya pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk mencapai swasembadapangan. Pada akhirnya, pembangunan bukan sekadar tolok ukur fisik dan material, namun lebih ke arah bagaimana terpenuhinya kebutuhan mendasar sebagai seorang warga negara. Pembangunan memiliki dimensi budaya yang mencakup tercukupinya kebutuhan sebagai manusia, dan tercapainya satu kondisi yang memanusiakan manusia. Tanpa itu, pembangunan pertanian hanya menjadi slogan yang hanya kencang diucapkan saat kampanye, namun minim realisasi.

Yah, seperti kata penyair Chairil Anwar, kerja memang belum selesai. Belum apa-apa!

 

Bogor, 11 Juni 2015

Catatan:

Judul ini terinspirasi dari puisi Taufiq Ismail yang berjudul "Malu Aku Jadi Orang Indonesia."

 

BACA JUGA:

 

Penafsir Bintang di Pegunungan Sulawesi

 

Cengkeh Terakhir di Bumi Ternate

 

Jejak Jepang di Sawah Kita