Bagaimana Tindakan Hukum yang Tepat untuk Mengatasi Kasus Perjudian?

Judi (Al-Maisir) mengandung beberapa pengertian diantaranya,  lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-membagi.  Berasal dari kata yasara (Arab)yang artinya keharusan.  Keharusan bagi siapa saja dalam bermain judi untuk menyerahkan sesuatu  yang dipertaruhkan kepada pihak pemenang. Yusrunyang berarti  mudah, maksudnya upaya yang mudah untuk mendapatkan rezeki dengan mudah,  tanpa susah payah. Maisir sering juga disebut qimaryaitu  taruhan atau perlombaan. Jadi segala permainan yang ada wujud kalah  menangnya, pihak yang kalah harus memberikan sejumlah uang atau barang  yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Maisirialah  segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada  praktek untung-untungan, yang membuat orang yang bermain berharap akan  mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

Unsur Perjudian

Dari  pemaran diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang terpenuhi agar  suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah  :

Permainan / perlombaan

Ada taruhan

Keberuntungan

Pengaturan Tindak Pidana Perjudian di Indonesia 

Perjudian  menurut Pasal 303 ayat (3) KUHP sebagaimana dirubah dengan Undang  -Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian adalah tiap tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung  tergantung pada keberuntungan. Di situ termasuk segala pertaruhan  tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya, yang tidak  diakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga  segala pertaruhan lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 Undang -  Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian diketahui bahwa  semua tindak Pidana Perjudian sebagai kejahatan. Perjudian pada  hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila,  serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan  Negara. 

Peraturan Pemerintah ini yang merupakan pelaksanakan Pasal 3  Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian,  mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk  dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintsh Daerah, baik  yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang  dikaitkan dengan alasan - alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian  izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya  penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan  kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.

Pasal 1 ayat (1)  Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, di atas  menyebutkan bahwa bentuk perjudian bahwa bentuk perjudian yang terdapat  dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak  termasuk perjudian apabila kebiasaan - kebiasaan yang bersangkutan  berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak  merupakan perjudian. Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis  perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk  kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Penjatuhan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Indonesia

Tindak  pidana perjudian atau turut serta berjudi pada mulanya telah dilarang  di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP, yang  kemudian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal  2  ayat  (4)   dari   Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian,  telah diubah sebutannya menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam  pasal   303    is   KUHP, dan berdasarkan ketentuan yang diatur  dalam Pasal 1 dari Undang - Undang yang sama, telah dipandang sebagai  kejahatan.ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 542 KUHP yang  kemudian menjadi ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP:

Dipidana dengan pidana kurungan selama - lamanya satu bulan atau dengan pidana ddenda setinggi - tingginya Rp.300.000

Barang  siapa memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi yang sifatnya  bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 303

Barang  siapa turut berjudi diatas atau ditepi jalan umum atau suatu tempat yang  terbuka untuk umum, kecuali jika penyelenggaraan perjudian itu telah  diizinkan oleh kekuasaan yang berwenang memberi izin seperti itu.

Jika  pada waktu melakukan itu belum lewat waktu 2 tahun sejak orang itu  dijatuhi hukuman pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena  melakukan salah satu pelanggaran tersebut, maka ia dipidana kurungan  selama - lamanya 3 bulan atau denda setinggi -tingginya Rp. 500.000

Sesuai  dengan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 1 Undang -  Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka ketentuan  pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP :

Dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya 4 tahun atau dengan pidana denda setinggi - tingginya Rp.10.000.000

Jika  pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat waktu 2 tahun sejak  orang yang bersalah dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap, karena melakukan salah satu kejahatan tersebut, maka ia dapat  dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya 6 tahun atau denda  setinggi -tingginya Rp.15.000.000

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian ditinjau dari syari'at islam diterapkan dengan uqubat(hukuman) terhadap pelakunya yang berupa uqubatcambuk  didepan umum paling banyak 12x dan paling sedikit 6x dan denda paling  banyak Rp.35.000.000 dan paling sedikit Rp.15.000.000 sebagai penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Baitul Mal.

Sebisa  mungkin, sebagai masyarakat yang taat peraturan, kita harus menghindari  perjudian, karena selain merugikan orang lain, perjudian juga sangat  bertentangan dengan agama, norma kesusilaan. sebagaimana telah  dipaparkan bahwa ada Undang - Undang yang mengatur tindakan perjudian,  yang mana perjudian itu adalah salah satu tindak pidana yang apabila  dilanggar akan berakibat pelanggar tersebut akan dikenakan hukuman  pidana sesuai pasal dan Undang - Undang yang telah ditetapkan.