Pilkada Serentak dan "Exit Strategy" Resesi Ekonomi 2020

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh pihak KPU, Pilkada serentak ini melibatkan sekitar 270 daerah di seluruh wilayah Indonesia. Yang terdiri dari 9 Provinsi,  dengan 240 Kabupaten dan sekitar 37 Kotamadya di seluruh negeri ini. 

Dengan jumlah pemilih sekitar 100,3 juta orang atau tepatnya sebanyak 100.309.429 pemilih. Tersebar di 4.242 Kecamatan, 46.641 Desa/Kelurahan, dan sekitar 298.852 buah Tempat Pemungutan Suara (TPS), sesuai data per 28 September (Ilham Saputra, Komisioner KPU RI).

ILUSTRASI petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).*/ANTARA

Akan ada 736 pasangan calon kepala daerah (Paslon Kada) akan berkompetisi untuk menjadi orang nomor satu di masing-masing daerahnya. Sekitar 24 Paslon Gubernur/wakil Gubernur, 606 Paslon Bupati dan Wakil Bupati, dan ada 100 Paslon Wali Kota/Wakil Wali Kota (inii data sampai 12 Oktober 2020, Ilham, Komisioner KPU). 

Paslon-paslon inilah yang menjadi poros pengikat semua dinamika pesta demokrasi serentak di tahun 2020. Dan dari Paslon inilah perputaran dana dan uang akan menyentuh lapisan terbawah dari masyarakat Indonesia.

Garis besar data-data diatas hendak menjelaskan bahwa pesta demokrasi Pilkada serentak ini tidak bisa dianggap kecil apalagi main-main, karena memiliki dampak besar bagi keadaan ekonomi Indonesia. 

Dengan menggerakan 100 jutaan pemilih, belum lagi termasuk para petugas, anggota keluarga dan maupun yang lain, akan menjadi pintu serius ikut mengatasi resesi ekonomi negeri ini, dengan harapan Indonesia tidak sampai memasuki tahap "deperesi ekonomi".

Anggaran Pilkada Serentak Rp. 20,46 Trilun+++

Melihat besarnya dana yang akan terus menggulir dalam proses Pilkada serentak ini, paling tidak sejak September 2020 dan sampai Desember 2020, tidak bisa diabaikan begitu saja karena pasti memiliki multiplier effeck yang signifikan pada perputaran roda ekonomi masyarakat.

Dan pertanyaan yang menarik adalah kira-kira berapa besar dana yang akan berputar di tengah-tengah masyarakat sebagai akibat dari Pilkada Serentak 2020 ini?

Paling tidak ada beberapa sumber pendanaan yang akan mengalir dengan derasnya. Pertama, anggaran yang disediakan oleh pemerintah, hingga saat ini sudah berada di angka Rp. 20,46 triliun rupiah. 

Yang terbagi-bagi ke dalam pengguna seperti KPU, Bawaslu, Pengawasan, pihak keamanan, dan sebagainya. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah ini melalui pelaksana Pilkada serentak yaitu KPU di seluruh daerah dan pusat, sampai ke desa-desa dan TPS sebagai ujung tombak pesta Pilkada ini.