Pilkada Serentak dan "Exit Strategy" Resesi Ekonomi 2020

Salah satu alasan yang sangat penting mengapa Pilkada serentak harus dilaksanakan pada 9 Desember 2020 adalah untuk ikut mengatasai resesi ekonomi Indonesia yang sudah terlihat sejak memasuki kuartal ke III tahun 2020. 

Bahkan sangat dimengerti kalau pemerintah menetapkannya semacam exit strategy resesi ekonomi Indonesia 2020. Sebab, pesta demokrasi Pilkada serentak ini merupakan momen terbesar sebelum menutup tahun buku 2020. 

Kepastian bahwa Indonesia memasuki tahap resesi ekonomi setelah Biro Pusat Statitisk (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekoonomi Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III 2020 berada pada kontraksi, minus 3,49%  year on year (yoy). Agak lebih rendah ketimbang kuartal II yang sangat dalam ambruknya, yaitu minus 5,32%. Walaupun minus pertumbuhan ekonomi, namun demikian BPS melaporkan angka 5,05% sebagai pertumbuhan ekonomi kuartal, dan bila diakumulasi masih berada pada angka minus 2,03%.

Angka-angka ini menjadi indikator kuat untuk membaca arah dari pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju akhir tahun 2020. 

Masih ada sisa waktu yaitu kuartal ke IV yang akan menjadi kesempatan emas bagi pemerintah untuk melakukan berbagai upaya dan strategi agar pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ditutup tidak terlalu dalam anjloknya. 

Kalaupun tidak bisa berada pada pertumbuhan angka postif maka angka 0% juga bagus, atau kalau 0% tidak bisa dicapai maka angka diabwah sedikit 0% pun jelek-jelek amat. 

Pertarungan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi akan menjadi warna gerak-gerik dari semua aparat sistem birokrasi di negeri ini, agar tahun 2021 pekerjaan rumahnya tidak terlalu berat-berat banget.

Exit Strategy: Pilkada Serentak 

Pada saat Presiden Jokowi menetapkan bahwa Pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020, lalu menuai banyak kontroversi dari kalangan publik.

Tentu, karena kekuatiran penyebaran Covid-19 yang terus menerus menaik dan Pilkada serentak akan menjadi peluang besar munculnya klaster baru penyebaran virus corona ini bila protokol kesehatan tidak mampu dikendalikan dilapangan.

Pilkada serentak yang akan melibatkan interakasi massa yang luar biasa banyak di setiap daerah pemilihan menjadi ketakutan masyarakat untuk mendorong penyebaran Covid-19 di satu sisi, sementara dinamika kegiatan pesta demokrasi ini juga menjadi pendorong kegiatan ekonomi di sisi lainnya karena ada perputaran dana yang tidak sedikit sebagai penggerak ekonomi rakyat.