Mengelola Opini Publik yang Bijak dan Smart, Memperkuat Demokrasi Bangsa

“Lawyers are great in the courtroom but they’re not necessarily media-savvy. Sometimes it’s the expert outside the courtroom that you need to advise you on the best way to go for your client.”

Isu Pentingnya Opini Publik

Di era kemajuan teknologi komunikasi berbasis teknologi internet dan digitalisasi saat ini telah membuat situasi menjadi sangat terbuka dalam hampir segala hal. Sedemikian terbukanya, "nyaris" tidak ada lagi yang bisa tersembunyi di depan publik, tidak ada lagi ruang privasi dan rahasia.

Dengan beragam media sosial yang tersedia dengan sangat mudah, mudah, cepat dan tidak hanya kata dan kalimat saja tetapi juga penuh dengan warna, gambar, video maka yang disebut opini dan fakta serta analisis "nyaris" sulit dibedakan dengan cepat.

Tidak bisa dipungkiri kenyataan yang semakin membuat kebingunan ditengah-tengah masyarakat. Apalagi dengan maraknya hoaks dimana-mana, baik yang tidak disengaja tetapi terutama yang disengaja karena terencana dengan target tertentu.

Paska Pemilu 2019 dengan terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Legislatif periode 2019-2024, kemudian keputusan Pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, dan yang paling mutahir adalah "kerusuhan di tanah papua", Opini Publik menjadi sesuatu yang sangat penting dan strategis dalam menyanggah demokrasi dan keutuhan sebuah negeri seperti Indonesia ini.

Harus diakui bahwa ada kecenderungan yang semakin menurun di kalangan organisasi publik dan politik dalam menyajikan Opini Publik yang baik dan benar serta kuat. Ini bisa diamati dari ketidakpercaayaan publik atas segala kebijakan yang diambil dan dilakukan oleh organisasi publik dan politik. Terlepas dari adanya agenda-agenda tertentu dari setiap kelompok dengan kepentingan tertentu.

Bila sebuah negara ingin maju dengan cepat dan minimnya resistansi dari publik, maka pengelolaan opini publik yang bijak dan smart menjadi tuntutan yang mendesak.

Pesan kunci dari artikel singkat ini adalah bagaimana mendorong semua organisasi untuk memberikan perhatian bagi promosi pengelolaan opini publik yang bijak dan smart. Ini tentu tidak bisa instan mencapainya, tetapi dibutuhkan proses pembelanjaran yang benar dan tepat seturut dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini dan kedepan.

Memang betul bahwa berbicara tentang Opini Publik, ini sebuah ilmu atau disiplin yang merupakan mata kuliah penting dalam menyelesaikan perkuliahan kesarjanaan ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum yang telah dan akan terus menghasilkan banyak karya tulis jurnalistik, juga mereka yang berkecimpung dalam ilmu politik.

Konsep Kerangka Kerja

Pemahaman secara komprehensif Opini Publik bertumpu pada ilmu komunikasi massa dan komunikasi  politik yang seyogyanya sangat penting dikuasai bagi pimpinan dan manajemen partai juga para kadernya yang mendukung kampanye pemilihan. Sesungguhnya pemahaman tidak hanya selama kampanye, karena setelah memenangkan kampanyepun opini publik harus tetap dijaga agar positif. Opini Publik atau Public Opinion merupakan fenomena dalam kehidupan sosial dan politik dan dalam tiga dekade terakhir menjadi sorotan penting di Indonesia.

Mendalami ilmu Opini Publik  antara lain dapat dimulai melalui beberapa tahap sebagai berikut: (1) Pemahaman konsep dan pengertian Opini Publik; (2) Pemahaman kebebasan informasi dan perilaku media; (3) Proses terjadinya Opini dan Opini Publik serta survei Opini Publik yang meliputi polling dan pemahaman hasil polling; (4) Analisis dan Rekomendasi penerapan ilmu Opini Publik dalam upaya mencerdaskan bangsa berpolitik demokratis; (5) Dari sudut pandang seorang ahli Ilmu Komuniasi spesialisasi Kehumasan maka perlu kajian Studi Kasus Opini Publik mengarah pada Ilmu Public Relations  atau kehumasan dan Komunikasi Politik Praktis dalam kancah politik yang sangat dinamis. Pemahaman komprehensif ini perlu dalam pementasan opini serta pengendaliannya kearah yang positif sesuai kaidah ilmu Public Relations dan Etika Kehumasan serta kesantunan berpolitik.

Opini publik merupakan ukuran yang dilakukan oleh badan/agency polling. Mengukurnya dapat melalui teknik sampling, yang biasanya dikerjakan melalui telpon (dalam era digital sekarang dapat juga dikerjakan dengan cara media sosial lainnya) dengan menanyakan satu daftar pertanyaan kepada seseorang yang telah ditentukan berdasarkan publik yang dituju.

Publik merupakan target tertentu, bukan masyarakat umum, karena publik sudah dipetakan terlebih dahulu berdasarkan, social economic status (SES) termasuk umur, jenis kelamin dan geografis tempat tinggal.

Publik yang sudah terarah memberi nilai berarti dalam merangkum hasil polling, agar analisis tajam, yang berguna untuk ditindak lanjuti lebih mendalam.

Tidak diragukan oleh banyak Negara maju (kecuali Negara yang masih mengikuti faham otoriter) Opini Publik merupakan acuan secara tidak langsung berjalannya suatu pemerintahan demokratis, merupakan fenomena dinamis masa kini (sebenarnya sudah berpuluh tahun lalu fenomena ini berlangsung di Negara demokratis -- Negara Barat -- namun baru beberapa dekade dilaksanakan di Indonesia).

Sebuah Contoh Studi Kasus Imbas Opini Publik

Opini Publik merupakan ekspresi isu-isu atau wahana kejadian/dinamika sosial, ekonomi dan politik (jadi bukan hanya terjadi semasa ada kampanye atau menjelang dan saat berlangsungnya suatu pemilihan kepala Negara atau kepala daerah).  

Ingat peristiwa yang memakan waktu 5 (lima) tahun atas peristiwa e-mail Prita Mulyasari dalam kasus ketidakpuasan layanan suatu Rumah Sakit, yang menyebabkan penulis e-mail itu dijatuhi hukuman penjara; setelah berkembang kearah yang tidak dapat diterima publik, bagian masyarakat yang berempati menyatakan pendapat di berbagai media dengan mengumpulkan "Koin untuk Prita".

Pendapat spontan demikian yang difasilitasi berbagai media secara luas termasuk sebagai kajian Opini Publik. Tentulah kejadian tersebut lain pendekatannya, tanpa survei ataupun polling.

Tokoh Opini Publik 

John Locke (1632-1704), ahli filsafat, pendiri politik liberal, mengatakan bahwa: "Hukum berpendapat, memberi opini, merupakan faktor reputasi tertinggi bagi sesuatu isu atau kejadian akan pembentukan opini bagi masyarakat  yang menjadi kekuatan mempengaruhi, termasuk memberi acuan salah atas tindakan dan kelaukan norma-norma sosial."

Jurgen Habermas (1929), ahli filsafat teori kritis, berpendapat bahwa: Pada waktu terjadinya isu atau pra-kejadian penting lainnya, suasana publik menentukan "apa" yang perlu dibahas sehingga membentuk suatu pemikiran, opini, tertentu. Dalam suasana publik yang ikut terlibat kejadian itu timbullah debat sosial, tanpa memandang tingkat sosial masyarakat.  

Bapak yang pertama melakukan polling adalah: George Gallup (1901 - 1984) "father of American polling".  Di tahun 1935, dia membentuk the American Institute for Public Opinion. Pendirian institusi ini karena keingintahunya bagaimana ibu mertuanya akan dapat menang atau tidak, untuk menjabat kursi dalam suatu pemilihan daerah di Negara bagian  Iowa.

Ibu mertuanya menghadapi  incumbent yang sangat populer waktu itu. Gallup memberikan arahan pada ibu mertuanya, dan meskipun perkiraan orang kebanyakan, ibu ini bakal dikalahkan; berkat ketekunan Gallup, serta memberi arahan pada konstituennya bahwa bisa menang; itulah yang terjadi! Kejadian tersebut merupakan prediksi yang tepat diantara banyak polling selanjutnya di masa depan. Gallup is the founder of modern polling.

Pengumpulan Data melalui Polling buat Opini Publik yang baik

Daftar pertanyaan polling harus disusun dengan penuh kecermatan, dan dituliskan dalam kalimat yang jelas. Sampel yang akan ditanyanya harus ditentukan secara acak. Responden dapat dihubungi secara hitungan biaya yang paling cost-efficient. Pengumpulan jawaban polling harus dicermati agar betul menjelaskan jawaban yang diberikan dan agar di tabulasi secara akurat.

Polling publik yang mengikuti disiplin demikian hampir selalu memberikan prediksi yang mendekati tepat. Polling merupakan komponen yang tidak dapat diabaikan sewaktu akan berjalannya kampanye pemilihan; karena dari analisis hasil polling kandidat dan konsultan, tim pemenangan, dapat segera mengambil tindakan strategis.

Hasil polling harus segera diumumkan, seperti jika mengikuti pacuan kuda maka disebut juga (horse-race-polling), dengan harapan memenangkan uang taruhan besar atas kuda yang dipertaruhkan (pacuan kuda biasanya dilakukan bertahap, perseleksi urutan pemenang). Jika hasil polling terlambat dikeluarkan sebagai acuan strategis, tindakan konstituen dan kandidat juga tim kemenangan, akan terlambat mengambil dan menjalankan strategi baru, berakibat dapat menjadi kalah, didahului strategi pemenangan oleh lawannya.

Hasil Quick Count (Hitung Cepat) dewasa ini sangat terbantu dengan adanya sasaran teknologi digital, yang memungkinkan kecepatan perhitungan   advanced random samples; maka hasil polling yang dapat dipercaya dengan teknologi perhitungan akurat dan sangat cepat sudah dapat memberikan gambaran "perlombaan" kemenangan jam demi jam, dan dalam waktu 12 (duabelas) jam, setelah pengumpulan suara pemilih terakhir, biasanya sudah tercapai hasil 90% gambaran sesungguhnya yang dapat disebarluaskan ke seluruh negeri.

Versi up-date setiap menitnya biasanya diberikan dalam siaran langsung melalui komunikasi audio dengan radio atau transmisi digital lainnya, yang juga ditayangkan oleh berbagai saluran TV. Polling demikian adalah pada "hari H" pemilihan; sedang sering jauh hari sudah dilakukan survei melalui telpon atau alat media sosial lainnya.

Jika institusi/badan survei yang melakukannya profesional - mengikuti disiplin ilmiah dan memenuhi etika berpolitik, hasil survei dapat dipercaya.

Di tahun pemilihan 2014 yang lalu, diperkirakan ada satu badan survei/polling yang sengaja atau memang dirancang oleh yang "membayar" mengikuti kemauan salah satu pihak pengikut pemilihan.

Sering juga Media TV atau media elektronik lainnya yang dimiliki oleh "orang kuat" dalam salah satu partai pendukung peserta pemilihan, mempunyai "agenda setting" tersendiri yang sengaja dirancang untuk mengumumkan hasil survei atau polling dengan "bumbu-bumbu" kepentingan pemilik atau orang kuat media itu yang berpihak.

Kutipan diawal artikel ini mempunyai pesan yang sangat mendasar bagaimana opini publik ini harus disiapkan dengan baik, profesional agar hasil yang dicapai sesuai target.

“Pengacara hebat di ruang sidang, tetapi mereka tidak harus paham media. Terkadang ahli di luar ruang sidanglah yang harus Anda beri tahu tentang cara terbaik untuk mencari klien Anda "

Catatan : Artikel dengan judul OPINI PUBLIK ini di kirimkan oleh seorang sahabat baik saya, Ludwig Suparmo; mantan dosen Opini Publik; pelatih spesialisasi Manajemen Krisis, Isu dan Risiko dalam Komunikasi, menerbitkan buku Krisis, Isu, dan Risiko dalam Ilmu Komunikasi.