Pengertian Political Risk sebagai risiko politik yang berhubungan dengan partai politik atau pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, ataupun jika dimengerti sebagai risiko berpolitik sebenarnya ambigu, atau maknanya tidak jelas.Â
Sebab, sesungguhnya frase Political Risk ternyata lebih banyak muncul dalam dunia/bidang berinvestasi, risiko penanam modal dan risiko yang dapat di cover oleh asuransi. Tentu juga keadaan politik dalam negeri dan hubungannya dengan dunia luar menjadi kajian dalam pengertian Political Risk seperti yang sejak referendum keluarnya Britania Raya (UK) dari European Union (EU) yang .sudah 2 tahun lebih berjalan akhir-akhir ini  menjadi gawat. Artinya pula bahwa  secara politik kepemimpinan PM Teressa May tidak mendapat dukungan penuh dari dalam negerinya sendiri.
Dalam kajian Polical Risk keadaan ekonomi dan geopolitik dicermati yang bisa menimbulkan berbagai ketidakpastian bagi stakeholders, maupun bagi negara-negara tertentu.
Oleh karenanya, kemudian di mengerti bahwa Risiko Politik berhubungan dengan perubahan-perubahan yang terjadi atas kebijakan menjalankan bisnis, juga berhubungan dengan faktor eksternal yang berdampak pada bisnis dalam negeri.
Contoh klasik yang umum terjadi adalah bila terjadi kebijakan baru dalam menaikkan pajak, maka dampaknya bisa sangat serius dalam mengelola operasi sebuah perusahaan.
Demikian pula bila dampak harga ekuitas yang menurun akan mengakibatkan dampak tinggi terhadap political risks factors, yang dapat mengurangi atau menurunkan habis dorongan penanaman modal asing secara signifikan.
Kemudian, maka domino efek-nya melambatkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh; bahaya berikutnya menimbulkan isu-isu sosial.
Berlanjut ke isu kepemilikan modal, memberi dampak perlambatan pembayaran hutang Negara, sehingga berdampak pada pasar modal. Parahnya menjadi berlebih, isu akan menyebabkan turunnya nilai mata uang, menurunnya daya ekspor dan kembali lagi berimbas menjadikan lebih parahnya pertumbuhan ekonomi.
Situasinya menjadi tidak bisa lagi dihindarkan, maka Political Risks berdampak pada Government Risks dan Instability Risks. Government Risks merupakan akibat tindakan/kebijakan Pemerintah. Misalnya menaikkan rasio pajak menjadikan Government Risk; karena sebenarnya tindakan demikian ambigu dalam elemen legal. Instability Risks, risiko tidak stabilnya keadaan pemerintahan dan keadaan ekonomi, sering merupakan dampak dari perebutan politik karena perebutan kedudukan politik sehingga dapat menimbulkan kerusuhan massa.
Yang sekarang menjadi buah mulut dan kabar hangat di semua media adalah perpindahan ibu kota negara Republik Indonesia yang sudah diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Senin 26 Agustus 2019 yang lalu. Peristiwa ini membawa dampak "turbulent" pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat Indonesia.
