Kemudian berlanjut di kota Surabaya, terutama ketika aparat keamanan menemukan bendera merah putih di selokan dekat asrama mahasiswa Papua, mulai muncul "ketegangan" karena ada kata-kata yang sifatnya rasis muncul yang diarahkan ke mahasiswa Papua, yang katanya diumpatkan oleh pihak aparat. Dampaknya menjadi meluas di sejumlah tempat, khususnya di wilayah Papua sendiri, hingga ada perusakan dan pembakaran fasilitas umum.
Mahasiswa Papua menuntut maaf kepada pihak pemerintah atas perlakuan yang dianggap rasis terhadap mereka. Dan kabarnyapun ungkapan maaf sedang diproses untuk disampaikan oleh Presiden Jokowi sudah menyampaikan permohonan maaf.
Tetapi, berita hari ini menjelaskan bahwa pihak mahasiswa Papua menuntut agar Jokowi menyampaikan permintaan maaf itu secara langsung dengan datang sendiri ke Papua disana.
Medcom.id memberitakan dengan judul berita "Jokowi Diminta Kirim Utusan Khusus ke Papua", dan secara tegas oleh Hendardi, Ketua Badan Pengurus Setara Institute, menegaskan hal itu:
Utusan khusus (dari) Presiden untuk membangun komunikasi konstruktif dan sikap saling percaya sekaligus sebagai basis dialog pemerintah dengan Papua. Menurut Hendardi pemerintah perlu melakukan langkah khusus untuk menghilangkan rasialisme sejumlah orang terhadap warga Papua. Anjuran bersabar dan saling memaafkan, kata dia, tak bisa meredam situasi yang kadung memanas.
Hendardi menilai idealnya pemintaan maaf perlu dibarengi dengan pertemuan pemerintah dan elite daerah di Papua. Hal itu guna mengembalikan situasi kondusif juga mendengarkan keinginan serta kebutuhan dasar masyarakat Papua. "Seperti ketidakadilan politik, ekonomi, sosial, dan klaritas sejarah integrasi Papua yang masih dipersoalkan sebagian warga Papua," ujarnya
Dia khawatir lambatnya penanganan akan terus memunculkan potensi kekerasan dan ketidakadilan terhadap warga Papua. Bukan tidak mungkin pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akan terjadi. Di sisi lain, Hendardi mengkritik penambahan pasukan pengamanan di Papua. Menurutnya, pilihan melindungi objek vital negara dinilai tidak menunjukkan upaya pengutamaan keamanan manusia. "Rasialisme dan stereotip pemberontak yang mengendap di kepala para pejabat Indonesia sangatlah destruktif, sehingga upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pemulihan seharusnya berbasis pada keamanan manusia," tuturnya. "Sekaligus meletakkan warga Papua sebagai subyek utama pengutamaan keadilan pembangunan berkelanjutan," pungkasnya.
Sungguh luar biasa, begitu pentingnya kata maaf untuk mengobati perasaan dan hati yang sudah di rasis dan dilecehkan itu.
Ketiga, beredar kabar bahwa akhirnya Zakir Naik meminta maaf kepada pemerintahan dan berbagai lembaga keagaaman di Negara Malaysia atas protes yang sudah diajukan atas kiprah Sang Penceramah  kondang ini dimana-mana, khususnya di sejumlah kota di Malaysia. Detik.com menurunkan berita dengan judul "Zakir Naik Minta Maaf di Tengah Tekanan Hebat"
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!