Selain itu, juga ada kelompok yang selama ini menamakan diri sebagai PA 212, yang mana kelompok ini telah menyatakan berpisah langsung dengan kubu Prabowo-Sandi sejak pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi pada Sabtu, 13 Juli 2019 diatas MRT Lebak Bulus ke Senayan.
Nampaknya, penjelasan yang rinci dan tegas tentang penumpang gelap ini menjadi kebutuhan agar tidak terus menjadi teka-teki. Kecuali kalau memang Gerinda sendiri memiliki agenda khusus tentang bola panas penumpang gelap ini dilemparkan ditengah-tengah arena dinamika politik nasional. Artinya, bola panas ini akan mengarah pada suatu "gawang" tertentu.
Singkirkan Penumpang Gelap
Mengapa isu penumpang gelap di gerbong Prabowo menjadi bola panas, karena visi, misi dan tujuan serta targetnya sangat membahayakan eksistensi bangsa dan negara ini. Dan karenanya, semua Parpol yang berada dalam koalisi Jokowi seakan-akan bersuara sama agar Prabowo menyingkirkannya.
Pernyataan dan dorongan dari sejumlah petinggi Parpol Koalisi Jokowi sangat tegas mengingatkan Prabowo dan Gerinda, di lansir dari detik.com sejumlah pernyataan dikemukakan oleh petinggi Parpol Koalisi Jokowi, antara lain :
"PPP bersyukur bahwa pascapilpres ini Pak Prabowo dan teman-teman Gerindra juga bersikap tegas terhadap mereka yang masih terus dengan agenda dan cara-cara mereka itu, yakni dengan meninggalkannnya. Mereka menjadi tidak memiliki patron politik pada level nasional yang seperti sosok Pak Prabowo tersebut," kata Sekjen PPP Arsul Sani.
"PPP melihat bahwa dalam pilpres kemarin memang terindikasikan dengan jelas bahwa terdapat kelompok yang memanfaatkan pilpres ini tidak sekadar sebagai sarana kontestasi politik untuk memperjuangkan cita-cita memperbaiki rakyat dan negara ini. Tapi juga memanfaatkannya untuk kepentingan lain di luar itu, seperti memaksakan ideologi dan sistem politik tertentu dengan cara mengembangkan politik identitas yang disertai dengan fitnah, hoax, dan ujaran kebencian," sebutnya.
"Info awal ini harus ditindaklanjuti agar tidak sekadar isu, agar hal-hal yang mengancam keutuhan negara bisa diatasi dengan cepat dan baik. Harus ada penegakan hukum yang baik," kata Wasekjen PKB Daniel Johan saat dihubungi.
"Kita apresiasi sudah terbuka dan menjelaskan kepada masyarakat, sehingga semua pihak juga bisa memahami persoalan secara jernih," ucapnya.
