Blackout Listrik
Blackout atau pemadaman listrik yang terjadi pada hari Minggu siang 4 Agustus 2019 merupakan kejadian terparah yang dialami oleh PT PLN sejak 1991. Bukan saja karena durasinya yang sangat panjang secara rata-rata melebihi 12 jam dari hari minggu ke hari Senin, tetapi juga karena cakupan yang sangat luas, Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah serta puluhan juta rumah tangga terpaksa gelap-gulita.
Sangat wajar kalau RI-1, Joko Widodo geram dan marah bahkan "murka" kepada manajemen perusahaan pelat merah ini yang "nampaknya" tidak siap menghadapi kejadian luar biasa ini. Sekaligus menjadi indikator kuat ada yang tak beres dalam pengelolaan listrik di negeri ini.
Keluhan dan tuntutan masyarakat sebagai akibat dari padam listrik ini, menjadi alasan kuat mengapa Jokowi begitu kesal kepada manajemen PLN, yang nampaknya sangat tidak siap menghadapi keadaan darurat, dan menjadi terang benderang kalau sesungguhnya PLN sendiri tidak memiliki apa yang disebut dengan emergency responce plan alias tanggap darurat.Â
Bila benar memiliki strategi tanggap darurat, harusnya tidak butuh lama waktu memulihkannya, dan jugaa sudah langsung tahu apa penyebabnya dan cara mengelola trouble yang muncul. Sementara yang diperlihatkan oleh manajemen PLN adalah menduga-nduga dan melempar berbagai "kambing" hitam sebagai biang kerok blackout listrik.
Monopoli yang pengelolaan listrik negara oleh PLN menjadi bulan-bulanan publik untuk dipertanyakan keberadaannya. Bahkan arogansi yang diperlihatkan oleh manajemen PLN begitu mencederai rasa keadilan publik serta penderitaan dan kerugian yang dialami oleh masyarakat.
Berbagai alasan diangkat seperti menuntut rakyat ikhlas, tetapi nyaris tidak memiliki simpati dan empati pada kesusahan yang dialami rakyat selama listrik padam.
PLN Monopoli Listrik
Selain beberapa perusahaan lainnya, PT PLN merupakan salah satu BUMN yang memiliki hak monopoli untuk mengelola pasokan listrik untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
Sebagai perusahaan yang memiliki monopoli dalam semua hal, harusnya pengelolaannya harus dan harus profesional dan tidak boleh terjadi blackout seperti lima yang terjadi 4 Agustus 2019 yang lalu. Karena, listrik yang dipasok merupakan kebutuhan dasar dan hajat hidup semua penduduk negeri ini sebanyak 265 jutaan tanpa kecuali.
Dalam terminologi ekonomi, monopoli ini merupakan salah bentuk pasar yang ada selain bentuk pasar persaingan sempurna, dan oligopoli. Secara sederhana monopoli  adalah suatu pasar yang hanya memiliki satu penjual saja sehingga pembeli tidak punya pilihan dan penjual memiliki pengaruh besar dalam perubahan harga.
Di dalam pasar hanya ada satu perusahaan yang menjual produk seperti listrik yang dikerjakan oleh perusahaan listrik negara, PLN. Kereta api juga termasuk monopoli, dan pertamina.
Bila diringkas maka ciri-ciri pasar monopoli itu: Â hanya ada satu perusahaan yang menguasai, barang subtitusi atau pengganti yang mirip tidak ada, harga ditentukan sendiri oleh perusahaan dan konsumen hanya pasrah saja menerimanya, tidak ada pengusaha lain yang memasuki pasar tersebut karena ada hambatan.
Pada awalnya pasar monopoli ini muncul karena pertimbangan yang sangat spesifik, antara lain, seperti infrastruktur yang besar dan mahal yang tidak bisa dimasuki oleh pihak swasta, kebutuhan orang banyak yang tidak bisa dibiarkan lepas kontrol, sumberdaya unik.
Monopoli yang Arogan
Keberadaan perusahaan yang monopoli di dalam pasar, memiliki banyak kelemahan yang harus diwaspadai. Karena tidak memiliki saingan sama sekali, maka dipastikan perusahaan seperti PLN tidak teruji efisiensi dan efektifitas pengelolaannya. Apalagi, listrik itu harus dibayar oleh semua warga negara yang mengkonsumsi. Kalau tidak bayar risikonya berat, listrik di putus dan semua aktivitas bisa kacau balau.
Penetapan harga cenderung suka-suka si produsen, sehingga harusnya dia tidak mengalami kerugian sama sekali karena semua biaya dibebankan kepada konsumen.
Nampaknya, keadaan inilah yang selama ini dialami oleh PLN. Begitu enak dan empuknya posisi monopoli yang diberikan oleh negara melalui undang-undang kepadanya. Dan sangat rendah kepekaannya bagi penderitaan rakyat sebagai konsumennya.
Ini nampak sekali dengan peristiwa blackout listrik sejak hari minggu yang lalu. Manajemen PLN seakan berkutat dengan dirinya sendiri saja, dan lebih banyak meminta dipahamai dan dimengerti oleh rakyat, dan terus mencari kambing hitam atas kejadian padamnya listrik selama berjam-jam.
Tetapi, sangat minim perhatian dan kepedulian terhadap penderitaan dan kerugian yang dialami oleh rakyat yang mengalami pemadaman listrik. Ini adalah merupakan indikasi kuat tentang arogansi monopoli PLN yang dipertontonkan kepada konsumen.
Sungguh sangat memprihatinkan, karena hingga hari ini, 4 hari setelah kejadian yang mencederai wibawa pemerintahan Jokowi ini, juga belum ada kejelasan dari manajemen PLN tentang sebab musabab dari blackout listrik ini. Karena terlalu lamban, maka  berbagai isu muncul dan menjadi bola liar dan panas terus bergelinding kemana-mana. Ada kesan sangat kuat, PLN terus menghasilkan kambing hitam penyebab blackout yang terjadi.
Paling tidak ada beberapa alasan yang mesti dicermati sebagai indikator kuat "arogansi" monopoli yang di pertontonkan oleh Manajemen PLN, antara lain :
Satu, Plt Dirut PLN meminta keikhlasan dari masyarakat atas kejadian blackout, menjelaskan secara substansial bahwa manajemen PLN tidak memiliki kepekaan sosial yang benar. Dia menuntut dimengerti bahkan diikhlaskan, sementara penderitaan rakyat tidak peduli dia.
Setelah sekian puluh tahun menikmati penguasaan monopoli dalam mensuplai listrik, kini saat yang tepat untuk meninjau kembali status PLN sebagai penguasa tunggal listrik. Karena sesungguhnya, alternatif penyediaan energi listrik sudah mulai banyak terbuka dan swasta sudah bisa mengelola sendiri dan mensuplai kepada masyarakat.
Kemajuan teknologi dan inovasi yang muncul dengan beragam bentuk menjadi alasan peninjauan kembali status monopoli PLN ini. Perlu diberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut dalam memasok kebutuhan energi listrik bagi dunia usaha, masyarakat umum.
Ini pasti menguntungkan konsumen karena efisien akan dituntut dari PLN untuk dikelola secara benar sehingga kualitas layanan dan produk kepada masyarakat menjadi lebih baik dan bermutu.
Bila ini dibiarkan maka kejadian blackout yang baru saja terjadi dimungkinkan akan terjadi lagi. Tidak hanya itu, praktek-praktek penyimpangan dalam manajemen PLN bisa dihindari, seperti yang dialami oleh Dirut PLN yang tersandung dengan korupsi.
Mewujudkan visi Indonesia 2025 dari Presiden terpilih Jokowi, menuntut seluruh pengelolaan BUMN harus profesional  dalam segala aspek dan sekaligus sebagai pelopor dalam menyajikan bisnis yang memiliki high performance standard.
YupG, 7 Agustus 2019
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
