"Blackout" PLN dan Arogansi Monopoli

"Kami mohon dukungan rekan-rekan semua dan keikhlasan dari para pelanggan. hari ini kita juga sulit berkomunikasi. Jadi kami mohon maaf," ujar Sripeni.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190804233456-4-89735/listrik-padam-massal-dirut-pln-minta-pelanggan-ikhlas?fbclid=IwAR25IJ2agVN5PTSlITY20DhwUt-wvIiWDGUpmEskVQRqIO2b7d2idVwbKm4

Kedua, dalam sebuah berita dengan judul "PLN soal Pemulihan Listrik: Kalau Perlu Kami Minta Tolong Transformers", menunjukkan arogansi memiliki kuasa monopoli, tetapi tidak memperlihatkan simpati yang menyejukan bagi kerugian masyarakat puluhan jam blackout terjadi.

"Bukan berarti sengaja lama-lama memadamkan listrik. Kami secepat mungkin, kalau perlu kita minta tolong Transformers untuk bantu memperbaiki biar cepat karena biar duitnya masuk," kata Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN, I Made Suprateka, saat ditemui di Kantor Pusat PT PLN, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (5/8). 

https://kumparan.com/@kumparanbisnis/pln-soal-pemulihan-listrik-kalau-perlu-kami-minta-tolong-transformers-1rbmBR8Jyox?fbclid=IwAR2pWm6Ii2KwEGgJKkaG0udFtCX5XsGJE3i8hebUDNhNQGGuKESvBOAYJqs

Ketiga, keputusan dari manajemen PLN yang akan memotong gaji karyawannya seperti judul berita daring "PLN Potong Gaji Pegawai untuk Bayar Kompensasi Listrik Padam", sungguh memperlihatkan kalau tidak nyambung antara keprihatinan masyarakat tentang blackout dengan respon dari pimpinan PLN.

Direktur Pengadaan Strategis II PT PLN (Persero) Djoko Raharjo Abumanan mengatakan, untuk membayar kompensasi pemadaman listrik ke pelanggan sebesar Rp 839 miliar, PLN tidak mengambil dari biaya subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tetapi berasal dari dana perusahaan dan melakukan penghematan pengeluaran perusahaan.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190806163726-4-90228/demi-kompensasi-listrik-pln-potong-gaji-direksi-pegawai

Monopoli PLN perlu Ditinjau
Setelah sekian puluh tahun menikmati penguasaan monopoli dalam mensuplai listrik, kini saat yang tepat untuk meninjau kembali status PLN sebagai penguasa tunggal listrik. Karena sesungguhnya, alternatif penyediaan energi listrik sudah mulai banyak terbuka dan swasta sudah bisa mengelola sendiri dan mensuplai kepada masyarakat.

Kemajuan teknologi dan inovasi yang muncul dengan beragam bentuk menjadi alasan peninjauan kembali status monopoli PLN ini. Perlu diberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut dalam memasok kebutuhan energi listrik bagi dunia usaha, masyarakat umum.

Ini pasti menguntungkan konsumen karena efisien akan dituntut dari PLN untuk dikelola secara benar sehingga kualitas layanan dan produk kepada masyarakat menjadi lebih baik dan bermutu.

Bila ini dibiarkan maka kejadian blackout yang baru saja terjadi dimungkinkan akan terjadi lagi. Tidak hanya itu, praktek-praktek penyimpangan dalam manajemen PLN bisa dihindari, seperti yang dialami oleh Dirut PLN yang tersandung dengan korupsi.

Mewujudkan visi Indonesia 2025 dari Presiden terpilih Jokowi, menuntut seluruh pengelolaan BUMN harus profesional  dalam segala aspek dan sekaligus sebagai pelopor dalam menyajikan bisnis yang memiliki high performance standard.

YupG, 7 Agustus 2019