Isu tentang akan adanya reshuffle kabinet Jokowi-Jk diujung periode kepemimpinan mereka nampak tidak terlalu menarik dan kuat dan bahkan isu tersebut hampir tenggelam ketimbang berbagai isu yang jauh lebih hot dan seksi, yaitu angka kemenangan psikologis Pemilu 2019.
Harus diakui bahwa isu nasional tentang perjuangan Capres 02 Prabowo-Sandi untuk membongkar kecurangan Pemilu, serta "bubarnya" koalisi dalam tubuh kubu Prabowo dan Sandi hingga usaha melakukan people power, jauh lebih menarik untuk diikutin, dibedah dan dikawal.
Ada sejumlah alasan kritis dan mendasar yang menyebabkan mengapa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak akan melakukan reshuffle hingga berakhirnya periode jabatan pertamanya sampai 20 Oktober 2019.
1. Tanpa mendahului hasil akhir RC KPU, tetapi kecenderungan yang sangat kuat bahwa Caprs 01, Jokowi-Amin akan memenangkan kontestasi Pilpres 2019 tidak terbendung. Hingga hari ini, Sabtu 77,3% total suara dihitung, dan posisi hasil relatip tak berubah seperti hari hari sebelumnya. Capres 01 mencapai 56,30% dan sisanya untuk Capres 02.
Ini hasil yang sangat menggembirakan bagi kubu Jokowi, dan dengan demikian juga menjadi totalitas dari kinerja yang dikontribusikan oleh seluruh kabinet kerja yang sudah bekerja selama ini sebagai sebuah Tim.
2. Beberapa tahun terakhir hingga tahun ini, berbagai prestasi internasional yang dicapai oleh Indonesia melalui Kabinet Kerja Jokowi-JK menjadi representasi dari pengakuan dunia akan keberhasilan Jokowi memimpin bangsa ini.
Keberhasilan itu semua merupakan cerminan dari sinergisitas dari semua pembantunya yang ada dalam Kabinet kerjanya. Tanpa mengabaikan kasus-kasus hukum yang sekarang sedang bergulir. Namun sebagai sebuah teamwork Jokowi-JK sangat memberikan apresiasi kepada semua anggota kabinetnya.
3. Dilihat dari waktunya yang tinggal 4 bulan kedepan saat pelantikannya sebagai Presiden untuk peride kedua, yaitu tanggal 20 Oktober 2019, nampak tidak terlalu elok dan bijaksanan kalau melakukan reshuffle sebelum itu.
Jokowi bukan tipe orang yang mendendam dan menyakiti orang, kendati itu adalah musuhnya sekaligus. Selama ini begitu banyak kasus yang muncul untuk memojokkan bahkan menghinanya tetapi dia tidak pernah melakukan pembalasan yang berarti.
4. Kalaupun sejumlah menterinya tersangkut masalah hukum di KPK dan mereka harus segera menjadi tersangka, maka seperti biasa Jokowi tidak akan melakukan intervensi seperti pada kasus terakhir Mensos.
Kekosongan pada posisi Menteri karena menjadi tersangka KPK misalnya, dipastikan tidak akan diisi oleh Jokowi dengan orang baru. Dan paling bijaksana untuk dirangkap oleh Menteri yang terkait.
