Infrastruktur Pertanian "Harga Mati", Menuju Kedaulatan Pangan

Membahas masalah pertanian tanpa melibatkan infrastruktur sama saja bohong karena masalahnya tidak akan pernah terselesaikan dan terus berputar-putar seperti lingkaran setan nan tak berujung. Infrastruktur pertanian menjadi harga mati yang harus dipenuhi bila menghendaki pertanian maju dan kedaulatan pangan bisa diwujudnyatakan di nusantara ini.

Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui visi yang tertuang dalam dokumen Nawacita akan bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai sebuah visi maka segala strategi, kebijakan, program, daya upaya dan perjuangan akan dilakukan untuk menghadirkannya kedaulatan itu di tengah-tengah  republik ini.

Lahan Pertanian semakin Menurun

Tidak bisa dipungkiri bahwa perekonomian Indonesia masih tergolong dalam basis agraria atau pertanian. Sebab, dilihat dari sektor produksi, maka sektor pertanian ini menjadi penyumbang urutan kedua setelah industri pengolah dalam Produk Domestik Bruto, atau terhadap pertumnbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Jadi, sektor pertanian masih mengalahkan sektor lainnya seperti perdagangan maupun konstruksi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang berarti bahwa pemerintah harus memberikan perhatian yang besar dan serius dalam memajukan sektor pertanian ini. Sangat mudah difahami karena negeri ini yang terbentang luas dari Aceh hingga ke Papua, di dominasi oleh wilayah atau lahan pertanian yang persoalannya relatif kompleks mengingat terpisah-pisah oleh laut dan di beberapa wilayah kepulauan

Indonesia menghadapi dua masalah utama terkait dengan lahan pertanian, yaitu (i). Jumlah atau luasnya lahan semakin menurun, sebagai konsekuensi dari kebutuhan masyarakat untuk lahan pemukinan atau industri lainnya, dan (ii). Kualitas lahan yang semakin menurun sehingga hasil yang diharapkan tidak tercapai.

Sebagai fakta misalnya oleh Badan Pusat Statistik menyebutkan luas lahan baku sawah terus menurun. Dicatat bahwa pada 2018 luas lahan tinggal 7,1 juta hektar, turun dibanding 2017 yang masih 7,75 juta hektar.

Nampaknya kecenderungan ini akan terus bertambah bila tidak dilakukaan berbagai strategi dan upaya, dan sangat mungkin mimpi untuk mencapai kedaulatan pangan dan kesejehteraan petani akan tinggal mimpi saja.

Pemerintah nampaknya cukup tanggap terhadap dua masalah utama diatas, sehingga upaya untuk mencetak sawah baru menjadi urgensi yang tidak bisa ditawar lagi. Data-data dari Kementerian Pertanian memperlihatkan capaian yang menarik, dengan 215.811 hektar area sawah baru yang dicetak untuk periode 2014-2018.

Pencetakan area sawah baru akan menjadi pendongkat untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian

Infrastruktur Pertanian : Harga Mati

Infrastruktur pertanian menjadi kebutuhan mendasar dalam mengelola sektor ini, karena menyangkut semua hal terkait dengan prasarana dan sarana yang betul-betul dibutuhkan agar kegiatan sektor pertanian ini berjalan dengan lancar, baik, efisien dan efektif. Artinya, semua aktitas dalam mengelola sektor pertanian ini harus didahului dulu dengan infrastruktur pertanian yang memadai, optimal dan maju.

Tidak terlalu sulit melihat contoh diberbagai negara yang pertaniannya sangat maju dan sangat bergensi karena pemerintahnya telah membangun infrastruktur pertanian yang sangat kokoh. Sebut misalnya Jepang, Belanda, Jerman dan sebagainya

Membangun infrastruktur merupakan area yang tidak bisa dilakukan oleh petani dan masyarakat lainnya. Dan itu menjadi porsi dari tanggungjawab pemerintah. Sementara, bagaimana cara bertani sehari-hari, menanam dan merawat tanaman dan sayur-sayuran, atau memelihara ternak ayam atau sapi, dipastikan petani akan bisa melakukannya dengan sedikit pembinaan.

Hal yang sama urusan menjual hasil pertaniannya. Sesungguhnya petani tidak sulit mengajarkan mereka melakukan pemasaran. Tetapi bila jalan tidak baik, atau bahkan tidak ada, harus memikul sendiri dagangannya, sarana transport tidak ada maka pemasaran tidak jalan. Dengan infrastruktur yang memadai, produksi dan distribusi akan mudah bergerak dan berkembangnya.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk membangun infrastruktur pertanian ini patut diacungkan jempol, walaupun hanya dalam waktu 3 sampai 4 tahun tetapi hasilnya sudah bisa dirasakan oleh petani dengan hasil yang terus meningkat.

Ada 5 kelompok infrastruktur kunci yang menjadi kebutuhan para petani di sektor ini yaitu:

1. Pembangunan jalan-jalan pertanian diseluruh wilayah yang merupakan sentra pertanian. 

• Sangat dibutuhkan untuk memudahkan mobilisasi dan akasesibilitas serta konektifitas para pelaku sektoer pertanian. Kebutuhan infrastruktur jalan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan setempat dan bukan kemewahan.
• Artinya, tidak perlu dibangun jalan desa dengan aspal beton misalnya, karena yang dibutuhkan adalah hanya agar petani memiliki mobilisasi yang tinggi tanpa hambatan. Sehingga dengan menggunakan kendaraan sederhana bisa dijalani dengan mudah, murah dan cepat, yang berkaibat pada biaya yang rendah.

2. Pembangunan waduk yang tersebar diseluruh wilayah pertanian yang ada di Indonesia.

• Waduk menjadi kebutuhan dasar bagi sektor pertanian. Bahkan bukan saja hanya kepentingan pertanian tetapi juga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih warga masyarakat.
• Pemerintahan Jokowi-Jk mampu membangun 65 bendungan yang merupakan 16 proyek lanjutan dan 49 bendungan baru. Tidak sia-sia dana sebasar Rp. 3,85 triliun untuk menggerakkan sektor pertanian ini.

3. Pembangunan irigasi menjadi kebutuhan yang sangat menentukan bagi distribusi air yang sangat dibutuhkan oleh pertanian.

4. Penyediaan yang prima terhadap sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, peptisida, obat tanaman dan sebaganya.

5. Pembangunan sentra-sentra pemasaran untuk menyediakan area pemasaran bagi hasil-hasil produk pertanian yang dihasilnya. 

• Pembangunan sentra pemasaran hasil-hasil pertanian, memiliki keunikan dan persyaratan khusus di setiap wilayah Indonesia. Karena banyak yang dibangun dari kondisi tradisional yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat.

Pemerataan pembangunan kebutuhan infrastruktur diatas akan menjadi persyaratan utama agar para petani sungguh-sungguh menjadi petani yang fokus menggarap lahan yang tersedia dari waktu ke waktu.

Dengan penyediaan infrastruktur yang prima, maka dipastikan hasil pertanian akan meningkat dari waktu ke waktu. Tidak saja karena hasil pertaniannya yang berkualitas, tetapi juga karena petani sendiri menjadi bergairah untuk mengembangkan, berinovasi serta karena market tersedia untuk menampun semua hasil-hasil produksinya.

Inilah yang disebut sebagai mata rantai pemasok atau suplay-chain management, oleh Heizer dalam bukunya Operational Management (2017) disebutnya sistem nilai yang tercipta mulai dari ujung paling awal dari bahan baku, masuk kedalam pabrik, hingga kepada end-user yaitu konsumen yang saling membutuhkan.

Masalnya adalah Petani identik Kemiskinan

Semangat untuk membangun sektor pertanian ini, yang sangat lama terabaikan oleh pemerintahan sebelumnya, tetapi karena sektor pertanian ini selalu dianaktirikan dalam proses pembanunan.

Ada stigma yang sangat kuat selama ini bahwa menjadi petani itu sama dan sebangun alias identik dengan kemiskinan. Petani selalu ditempatkan pada lapisan masyarakat yang tergolong miskin. Bahkan tidak hanya itu, petani yang sering disamakan dengan si miskin, dan tinggalnya di desa pula.

Sehingga kesimpulan yang menempel dengan pertanian adalah menjadi petani yang tinggalnya didesa, kondisinya memelas karena miskin, lalu masa depan tidak jelas dan tidak menjanjikan.

Stigma ini menjadi salah satu faktor penyebab mengapa generasi muda, sebutlah generasi milenial di zaman now ini, tidak tertarik dan menjadi petani dibandingkan dengan sektor jasa dan industri modern lainnya.

Fakta menunjukkan bahwa tahun 2017, angka kemiskinan sebesar 10,12%, setara dengan 26,58 juta penduduk, dan dari jumlah tersebut sebanyak 16,31 juta penduduk miskin ada dipedesaan. Sementara itu, sisanya sebanyak 10,27 juta ada di kota (BPS, 2017).

Jumlah penduduk miskin 16,31 juta, berada di pedesaan yang pada umumnya tergolong desa miskin, atau dikenal dengan desa tertinggal/desa sangat tertinggal. Berdasarkan data menunjukkan dari 82.190 desa  ada di Indonesia, sejumlah 60%-nya setara 20.168 desa tergolong sangat tertinggal atau miskin . Kelompok masyarakat inilah yang harus menjadi salah satu prioritas untuk dilakukan pembangunan agar terentaskan dari kemiskinan yang "menyakitkan".

Walaupun faktor penyebab penduduk miskin itu ada banyak hal, tetapi Kepala BPS Suhariyanto, mengakui bahwa status sebagai petani adalah hampir identik dengan kemiskinan. "Namun kemiskinan ini harus dituntaskan. Dan terutama di kota dan desa yang berbeda jauh dan terutama petani paling miskin,"

BPS mencatat pada tahun 2018 bahwa pekerja di sektor pertanian tercatat 35,7 juta orang atau 28,79 persen dari jumlah penduduk bekerja 124,01 juta jiwa. Sementara di tahun lalu, jumlah pekerja sektor pertanian di angka 35,9 juta orang atau 29,68 persen dari jumlah penduduk bekerja 121,02 juta orang.

Pesannya adalah bahwa membangun dan mengembangkan pertanian tidak saja sebagai upaya langsung mengentaskan peduduk miskin, tetapi juga untuk mewujudkan salah satu tujuan pembangunan ekonomi Indonesia yaitu kedaulatan pangan.

Menjadi cita-cita besar agar sektor pertanian ini menjadi maju dan mampu mengubah citra pertani sebagai potrek kemiskinan menjadi petani yang modern dan maju dengan penghasilan yang tidak kalah besar dengan sektor industri lainnya.

Mengatasi kendala: Infrastruktur Terintegrasi

Tidak mudah membangun sektor pertanian di Indonesia, tidak saja karena masih banyak terbelakang dalam banyak hal, tetapi juga karena wilayah negeri ini berupa kepualauan tersebar seantero negeri dengan puluhan/ribuan pulau. Bandingkan misalnya negera-negara di Eropa,  Mereka semua berada daratan luas yang terbentang.

Tetapi Indonesia tidak, Dibutuhkan ekstra sistem, strategi, kerjakeras, modal besar dan teknologi yang juga harus cangkih.

Membangun infrastruktur yang terpisah-pisah di negara ini sudah tidak memadai lagui. Yang dibutuhkan adalah Strategi Infrastruktur Terintegrasi secara keseluruhan dan totalitas. Artinya, membangun infrastruktur jalan misalnya, itu bukan hanya untuk keptningan sektor pertanian, tetapi juga kepentingan sektor lainnya, perdagangan, industry, sosial, kemaman, perhubungan dan sebagainya.

Atau membangun waduk misalnya, itu bukan hanya untuk kepentingan sektor pertanian, tetapi juga untuk kebutuhan air bersih, wisata, lingkungan, kehutanan.

Pendekatan ini menjadi cara untuk menyatukan semua sumber daya yang dimiliki agar menjadi efisien dan efektif dan menyentuh semua kebutuhan masyarakat. Inilah yang disebut Pooling Resources Approach. Sekaligus juga sebagai pengikat bagi semua pemangku kepentingan.

Membangun Ekosistem Daring

Revolusi industri 4.0 sedang bergerak dan sektor pertanian harus menyesuaikan diri dengan memanfaatkan sistem daring atau online untuk berhubungan dengan pasar produk pertanian.

Sektor pertanian membutuhakn jaringan dengan dunia hulu maupun dunia hilir agar semua kebutuhannya dapat dipenuhi.

Pemerintah harus membangun infrastruktur yang dibutuhkan agar ekosistem daring bagi sektor pertanian mencapai hasil dan manfaat yang optimal.

YupG, 30 April 2019