Upaya yang dilakukan selama ini untuk mengatasi banjir dengan membangun apa yang disebut drainase vertical disetiap bangunan yang ada di wilayah DKI. Bahkan tidak saja hanya gedung-gedung pecakar langit di Jakarta, tetapi juga rumah-rumah warganya.
Anies menuturkan saat ini sedang mendorong gedung milik swasta mempunyai drainase vertikal. Pihaknya sedang mengatur insentif pajak agar pihak swasta tertarik dengan program tersebut. "Gedung lain kita siapkan lengkap, itu ada, insentifnya pajak. Kita bangun instrumen, bangun itu kemudian ada insentif pajaknya. Kebijaknnya sudah bisa disusun berdasarkan jenis bangunan tapi untuk hunian rumah, harus nunggu data lengkap," ucap Anies.
Keempat hal itulah yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ketika banjir sudah mulai melanda wilayah ibu kota Jakarta sejak Jumat yang lalu 26 April 2019. Nampaknya warga Jakarta harus betul-betul serius untuk membaca tanda-tanda cuaca, hujan dan infiormasi banjir yang bisa saja mampir dirumah masing-masing tanpa diduga.
Dan lebih bijaksana kalau mulai mengantisipasi situasi yang terburuk tanpa harus tergantung kepada orang lain. Apalagi mengharapkan bantuan dari Pemerintahan DKI Jakarta. Karena kalau dilihat dari sejumlah tanggapan Gubernur DKI tentang banjir ini, maka sebagian besar masih dalam perencanaan, masih mimpi sang gubernur, dan atau masih dalam proses sedang berlanjut pembangunannya.Â
Melihat banjir yang sangat mengagetkan pada Jumat yang lalu, dan masifnya jumlah sampah, di Manggarai saja mencapai 170 ton sampah, yang katanya Gubernur sampah kiriman, memperlihatkan bahwa upaya mengatasi banjir selama ini, mungkin sesudah pergantian Gubernur, nyaris tidak ada.
Melihat persoalan banjir sebagai single factor saja, atau hanya satu penyebab saja, nampaknya tidak bijaksana kelihatannya. Karena masalah banjir Jakarta merupakan klimaks dari semua persoalan pengelolaan wilayah ibu kota negeri ini, yaitu Jakarta. Juga bukan hanya tanggungjawab satu kementerian misalnya, tetapi hampir semua departemen, lembaga saling kait mengkait. Bukan saja hanya Pemda DKI tetapi juga Pemerintah pusat, dan Pemda sekitar DKI sendiri.
Apa yang hendak mau dikatakan, bahwa sebagai warga yang tidak memiliki otoritas kebijakan, hanya berharap, berdoa dan berjuang mengelola masalah banjirnya masing-masing agar risiko yang paling berat bisa dikurangi.
Selamat datang banjir di Jakarta !