Membaca Amien Rais dengan Politik Pengalihan Isu, dari Hoaks RS hingga Copot Kapolri

 Isu Hoaks RS ke Isu Copot Kapolri

Pemberitaan tentang copot Kapolri yang disampaikan oleh Amien Rais sesaat sebelum menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus hoaks RS telah merebut perhatian publik sedemikian rupa sehingga isu hoaksnya RS seakan-akan tergeser pada isu baru yaitu copot Kapolri.

Kemudian bintang yang menjadi pusat pemberitaan diberbagai mediapun ditempati oleh Amien Rais, dan mengalahkah tokoh utama dalam kasus hoaks yaitu RS yang sedang menjalani tahanan di kantor polisi.

Sangat tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa Amien Rais menjalankan strategi politik pengalihan isu, dari isu hoaks RS menjadi isu copot Kapolri. Publik juga faham bahwa dia dipanggil sebagai saksi atas kelakukan RS menyebarkan hoaks tentang penganiayaan dirinya, tetapi AR menyampaikan isu baru agar Kapolri dicopot!

Lha, apa hubungannya? Koq tidak nyambung? Yang satu A yang diomongkan X, padahal antara A dan X sama sekali tidak ada hubungan, baik secara empirik apalagi secara teoretis. Sungguh sulit difahami apa yang dimauinya.

Bila dicermati, nyaris isu hoaksnya RA bukan menjadi pusat perhatian publik untuk dibicarakan, bahkan seakan-akan kasus hoaksnya RS sudah selesai, dan orang sudah menduga hasil pemeriksaan selanjutnya bahwa polisi akan bekerja keras untuk membuktikan pelanggaran hukum oleh RS dan menerima hukuman yang setimpal untuk itu.

Tapi isu copot Kapolri menjadi isu baru yang sangat panas, apalagi AR yang melemparkan isu ini tidak terang benderang menunjukkan alasan-alasannya. Jadilah menjadi teka-teki yang tentu paling enak dinikmati oleh publik

Lihat saja reaksi dan response yang diberikan oleh public. Dalam dua hari menjadi pemberitaan yang menarik, yaitu pertama, mengapa AR mengalihkan isu, dan kedua apakah betul tuduhan AR yang dilontarkan kepada Kapolri? Wajarlah bermunculan berbagai analisis dan spekukasi politik yang akan semakin panas menuju tahun politik 2019 yang akan datang.

Pada tataran ini, strategi Amin Rais untuk melakukan Politik Pengalihan Isu ternyata berhasil dan efektif adanya. Persoalan apakah isu copot Kapolri itu benar atau tidak benar itu sudah jadi soal lain. Dan nampaknya akan terus menjadi bahan "gorengan" yang semakin menarik.

Politik Pengalihan Isu

Strategi pengalihan isu sudah lazim dan umum dilakukan oleh berbagai pihak. Pada era orde baru, di bawah rezim Soeharto, pengalihan isu ini sangatlah terkenal dan juga efektif sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya.

Pengalihan isu dapat difahami sebagai usaha seseorang atau sekelompok orang untuk mengaburkan isu atau masalah utama yang sedang di hadapi dengan menciptakan isu yang baru sedemikian rupa sehingga publik akan melupakan dan bahkan meninggalkan isu yang lama.

Umumnya, tujuan politik pengalihan isu ini adalah untuk melindungi dan menyelamatkan kepentingan tertentu, orang atau lembaga atau kelompok orang atau hal-hal lainnnya.  Secara umum pula di fahami secara negatif tujuan dari pengalihan isu ini. Artinya, seseorang yang betul-betul bersalah secara hukum lalu bisa terbebas karena efek dari pengalihan isu ini, dan sangat mungkin akan ada negosiasi tertentu antar yang berkepentingan. Tergantung isu yang baru ciptakan misalnya.

Dalam kasus pengalihan isu dari Amien Rais sebagai saksi dalam hoaksnya RS menjadi isu copot Kapolri, bisa saja difahami tujuannya, yaitu agar AR jangan dijadikan tersangka atau diseret lebih dalam lagi, kalau tidak, maka dia akan membongkar kasus Kapolri yang menurutnya memiliki bukti-bukti. Nah, kalau ini semua menjadi benar, bisa saja ada barganing agar masalah tidak diteruskan. Dalam ranah politik, hal-hal seperti ini sangat wajar muncul sebagai sebuah strategi politik.

Walaupun demikian, tidak selalu politik pengalihan isu berhasil, terutama kalau tidak cermat dalam merencanakannya dengan baik. Dibutuhkan perhitungan resiko yang tepat karena saat melakukan strategi pengalihan isu pasti akan melibatkan banyak sumberdaya yang kalau gagal akan sia-sia belaka. Sumberdaya yang terlibat tidak saja orang banyak, tetapi juga tenaga, uang, fasilitas, kendaraan, keamanan dan sebagainya.

Etika dalam Politik Pengalihan Isu

Dalam beberapa tanggapan para analis dan publik nampak sebuah kekecewaan terhadap Amien Rais dalam menghadapi pemeriksaan oleh polisi sebagai saksi dalam kasus hoaksnya RS. Karena ada kecenderungan resistensi dari pihak terperiksa karena berbagai alasan yang semuanya pada aspek teknis dan administrasi.

Pertimbangannya adalah mengingat seorang Amien Rais yang merupakan tokoh politik nasional, terutama ketika rezim Orba dibawah Soeharto tumbang dan pindah ke rezim Reformasi yang masih dirasakan hingga saat ini.

Amien Rais sebagai tokoh bangsa ini harusnya memberikan teladan, contoh dan pembelajaran kepada generasi muda dan kaum milenieal saat ini yang merindukan arahan kemana masa depan bangsa ini akan dibawa.

Disayangkan ketika Amien Rais menolak untuk memenuhi panggilan pertama dari pemeriksaan polisi dengan berbagai alasan dan dalih yang cenderung komfontatif terhadap polisi. Bahkan seorang Prof Mahfud MD saja memberikan nasehat agar memenuhi saja panggilan itu karena sesungguhnya, hanya sebagai saksi dan bukan tersangka seperti RS.

Kemudian setelah memenuhi panggilan, disayangkan pula ketika seorang AR lalu menyampaikan isu baru yang sama sekali tidak ada hubungannnya secara langsung dengan kasus hoaksnya RS. Lagi-lagi menjadi pembelajaran yang tidak memadai untuk generasi anak bangsa kedepan.

Publik sangat mengharapkan semakin banyak tokoh-tokoh bangsa yang menjadi panutan demi masa depan bangsa dan negara serta republik ini.

Etika berpolitik yang memberdayakan kaum milenial dengan cara memberikan contoh konkrit yang elegan dan proporsional akan menjadi sebuah kebutuhan dan tuntutan bagi Indonesia kalau mau menjadi salah satu negara besar yang diperhitungkan di dunia global dan internasional.

Berebut kekuasaan itu sesuatu yang wajar dan lumrah karena memang ada wadah dan waktu serta salurannya. Tetapi merebut kekuasaan dengan cara-cara yang jauh dari etika masa depan merupakan aib dan noda yang tidak boleh lahir dalam kehidupan berbangsa dan negara. Oleh karenanya setiap orang warga bangsa ini harus bertanggungjawab untuk manjaga, mangawalnya hingga republik ini menjadi sungguh-sungguh maju dan hebat.

Yup. 13 Oktober 2018