Karena begitu banyaknya partai politik di Indonesia, 20 Parpol, maka tidak bisa dihindari pemanfaatan semua media social untuk memperebutkan kekuasaannya sesuatu yang tdiak bisa dilawan. Walaupun UU ETI sudah ada tetap saja ramai-ramai dilanggar secara massive dan bervariasi. Tidak peduli sanksi yang akan mereka hadapi, tetap saja marak pelanggaran-pelanggaran itu.
Pada tataran ini, tanggungjawab moral para calon pimpinan negara ini melalui jalur legislative harusnya menjadi pintu yang baik dan efektif untuk ikut melawean dan mengurangi berita hoax yang tidak sehat.Â
Himbauan moral dan etika yang terus menerus harus dilakukan oleh Kantor Menteri Agama dan Pendidikan agar masyarakat menjadi pelaku yang sungguh-sungguh bebas dari kecenderungan menyebarkan berita hoax itu.
Tanggungjawab Media
Media merupakan salah satu pilar keempat bagi terrwujdunya demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya media yang ada, televise, koran, radio, internet, blog, website, dan lain sebagainya memiliki tanggungjawab sangat besar tentang penyebaran berita hoax ini. Artinya instrument itulah yang mudah dan efektif untuk melawan atau menumbuhkan hoax.
Saatnya pemerintah untuk tegas menyatukan gerakan para pengelola media itu untuk menjadi ujung tombak  melawan berita berkonten negative ini. Harusnya bisa apabila para media ini mau bersatu. Hanya saja dalam kenyataan harus diakui persaingan diantara bisnis media ini sangatlah ketat. Bahkan sangat mungkin ada bisnsi medaia yang menjadi fasilitastoor untuk menumbuhkan semangat menyebarkan ebrita hoax itu.Â
Semata-mata untuk kepentingan bisnisnya. Misalnya dengan acara-acara talk-show yang mengudang pertentangan negative akan menjadi panutan bagi masyarakat Indonesia untuk ditonton dan ditiru mentah-mentah. Apalagi masyarakat yang pendidikannya sangat rendah bahkan tidak berpendidikan. Berita berit yang tidak benar akan dimakan dan ditelan habis-habisan oleh mereka.
Yupiter Gulo, 3 Agustus 2018
