20 Triliun Rupiah, Mahalnya Pesta Demokrasi dan Hasilnya Semoga Bisa Diwujudkan

Pilkada Serentak 2018 membutuhkan biaya hingga Rp. 20 Triliun. Ini angka potensial sebab anggaran yang sudah ditetapkan sekitar Rp. 15 Trilun. Ini hanya dari budget yang disediakan oleh APBN saja. Belum lagi anggaran yang harus disediakan dan dikeluarkan oleh setiap kontestan dan parpol yang terlibat. Saya pikir angka-angkanya bisa berlipat dari angka Rp 20 Triliun itu. Multiplier effectnya pasti sangat luar biasa dalam kegiatan ekonomi selama proses Pilkada serentak ini.

Dengan anggaran APBN sebesar Rp 20 Trilun ini memiliki nilai strategis yang bagus bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 ini. Artinya memiliki dampak yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Sebab, sangat meyakinkan bahwa anggaran sebesar itu akan merupakan anggaran habis terppakai atau konsumsi kebutuhan penyelenggaraan pesta demokrasi. Seperti mencetak kaos, flyer, spanduk, leaflet, biaya transportasi, komunikasi, hingga ongkos para petugas dilapangan dan sebagainya. 

Apabila angka multiplier effecknya sebesar 3 saja, maka pergerakan dana sebesar rp 20 Trilun itu bisa menapai rp 60 triliun rupiah. Bayangkan bagaimana dana raksasa ini menggerakkan dinamika ekonomi Indonesia. Kita akan menunggu hasil-hasil kajian dan penelitian selanjutnya dari para ahli.

20 trilun rupiah sebuah harga yang sangat mahal bagi sebuah pesta demokrasi di negeri ini, pilkada serentak 2018. Angka yang cukup fantastic dibandingkan dengan dua kali Pilkada Serentak sebelumnya. Tahun 2015, menghabiskan anggaran pemerintah sebesar Rp. 7,09 Trilun dengan 269 Daerah Pemilihan, dan tahun 2017 pemerintah menghabiskan dana sebesar Rp. 5,96 trilun dengan 101 Daerah Pemilihan. 

Memang anggaran tahun 2018 ini jauh lebih besar ketimbang tahun sebelumnya walaupun relatih lebih sedikit jumlah wilayah pemilihannya. Untuk tahun 2018 jumlah dana sebesar 20 trilun rupiah ini dibagi dalam tiga pot saja, yaitu (i) 11,9 trilun rupiah untuk biaya KPU, (ii) 2,9 trilun rupiah untuk biaya Bawaslu, dan (iii) 339,6 milliar rupiah untuk membiayai TNI-Polri.

Angka-angka anggaran ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi tidaklah sesederhana dan semurah makan di- "warung padang" saja. Kenapa? karena yang dipertaruhkan adalah masa depan wilayah bahkan bangsa ini lima tahun kedepan. Sehingga semua pihak berharap agara Pilkada Serentak ini betul-betul berkualitas sesuai suara hati rakyat. 

Bila proses pilkada salah maka hasilnya akan salah memilih pimpinan yang terbaik, dan anggaran sebesar 20 trilun akan sia-sia adanya. Bukan saja dana yang terbuang tetapi juga "kehancuran, penderitaan, dan tekanan" selama lima tahun akan dialami oleh rakyat. Akibatnya secara relatih daerah itu akan tertinggal jauh, bukan hanya lima tahun yang hilang tetapi bisa 10 tahun atau lebih karena daerah-daerah lainnya berkembang maju terus.

Bisa diterima dan sangat dimengerti kalau pemeriintahan Jokowi -- Jk menetapkan hari Rabu 27 Juni 2018 sebagai libur nasional agar tujuan murnis Pilkada Serentak 2018 bisa terwujud dengan baik demi Indonesia yang lebih maju dan baik. 

Hanya saja, sangat disayangkan karena penetapan harilibur nasional ini baru dilakukan pada last minute sehingga persiapannya tidak terlalu efektif untuk mendorong para pemilih datang semuanya. 

Semoga saja tingkat partisipasi pemilih kali ini bisa meningkat dengan baik, seperti yang dialami oleh masa Pilkada DKI dan Pilpres saat Jokowi memenangkan pertarungan.