Menjaga Kedaulatan Indonesia di Tengah Konflik Sengketa Laut China Selatan

Kepentingan nasional Indonesia di Selatan China mencakup Laut pemeliharaan kedaulatan dan keamanan, eksploitasi sumber daya alam, dan pengamanan lalu lintas perdagangan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki wilayah laut luas, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yang mencakup Laut China Selatan. Konflik di kawasan ini telah mengalami sekuritisasi, terutama dengan klaim sepihak China yang meningkatkan ketegangan dan risiko konflik. 

Dampaknya termasuk biaya keamanan yang meningkat, penurunan kepercayaan antar negara, dan potensi gangguan terhadap jalur pelayaran dan perdagangan. Indonesia menghadapi tantangan keamanan maritim dari klaim China, termasuk isu-isu terorisme, perompakan, illegal fishing dan kriminal transnasional. Strategi pertahanan maritim Indonesia melibatkan transformasi kekuatan maritim, diplomasi regional melalui ASEAN, dan penguatan militer untuk mengatasi tantangan kompleks di kawasan Laut China Selatan.

Secara  umum,  terdapat  sedikitnya  tiga  hal  yang  membuat  Laut  Cina   Selatan menjadi  wilayah perairan  yang rawan konflik besar. Pertama,  potensi sumber daya alam yang luar biasa yang terkandung di dalam Laut Cina Selatan, terutama minyak dan   sumber   energi lainnya.   Kedua,   karena   Laut   Cina   Selatan   memiliki   posisi geografis yang strategis  yang   berada   di jalur perlintasan kapal-kapal internasional yang melewati Selat Malaka, yakni jalur penghubung perniagaan dari Eropa ke Asia, dan   Amerika   ke   Asia,   serta sebaliknya. 

Ketiga, kontradiksi antara pertumbuhan ekonomi yang pesat di Asia dan pertumbuhan ekonomi yang menurun di Eropa dan Amerika Serikat, sehingga menjadikan Laut Cina Selatan sebagai wilayah sengketa banyak pihak aspek pertahanan  dan keamanan   merupakan   aspek   yang  sangat  menentukan   kelangsungan   hidup suatu   negara,   serta   menunjukkan   seberapa   tangguh   suatu   negara   dalam merespons ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kedaulatan nasionalnya. 

Dalam konteks  pertahanan dan keamanan Indonesia, TNI memegang peranan yang sangat vita karena berfungsi sebagai alat utama pertahanan negara. Hal yang paling mendasar yang  harus dilakukan oleh  TNI, baik darat, laut, maupun udara adalah memiliki formula baku untuk memperkuat pertahanan di Natuna.

Konflik   Laut   Cina   Selatan   yang   tereskalasi   hari   ini   tidak   lagi menempatkan Indonesia   sebagai  pihak  eksternal  konflik,  tapi   semakin menggiring Indonesia   ke   pusaran   konflik   mengingat   Cina   tidak   lagi   segan   untuk   melakukan pelanggaran kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia di wilayah Natuna Utara yang notabene  merupakan  ZEE   Indonesia.  Oleh  sebab   itu,  Indonesia   perlu   mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga kedaulatan nasionalnya.

Berpijak pada pendekatan liberal dalam Studi Hubungan Internasional untuk menyelesaikan konflik antarnegara, serta teori pertahanan dankeamanan dalam menjaga kelangsungan hidup sebuah negara, ada tiga hal yang dapat ditempuh Indonesia dalam merespons konflik dengan Cina di Perairan Natuna Utara.   Pertama,   mengedepankan   mekanisme   UNCLOS   1982.   Kedua, mengarusutamakan instrumen regional ASEAN sebagai ejawantah politik luar negeri bebas  dan aktif. Ketiga, memperkuat peran  dan   kapasitas   TNI   dalam   menopang pertahanan dan keamanan negara.