Mahasiswa bersama Masyarakat Turun Jalan Tolak Kenaikan BBM

Rabu, 7 September 2022 aliansi G7S/BBM menggelar aksi damai yang diselenggarakan di alun-alun Purwokerto kabupaten Banyumas. Aliansi tersebut terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam dan gabungan dari pengendara ojek online, ojek pangkalan dan pengemudi transportasi lainnya. 

Aliansi tersebut menuntut pemerintah kabupaten Banyumas untuk sepakat dengan tuntutan mereka, yaitu menolak kebijakan pemerintah pusat terkait kenaikan harga BBM, menaikkan tarif dasar transportasi angkutan umum, dan menjamin kestabilan harga bahan pokok. Massa yang turun kejalan diperkirakan mencapai seribu orang. Hal itu membuat beberapa ruas jalan ditutup sementara waktu.

Aksi tersebut dimulai dengan konvoi kendaraan bermotor yang dimulai dari depan bioskop rajawali, kemudian melewati jalan Ahmad Yani dan berakhir didepan alun-alun Purwokerto. Aksi tersebut juga diikuti oleh emak emak yang juga meluapkan keresahan mereka atas kenaikan harga BBM. Puluhan personil kepolisian juga terlihat mengamankan aksi damai tersebut.

Ibnu Katsir selaku ketua HMI cabang Purwokerto mengatakan, aksi tersebut merupakan reaksi dari masyarakat terhadap kenaikan harga BBM yang berimbas pada memburuknya kesejahteraan. Aksi itu juga merupakan aksi serempak yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. 

"Aksi tersebut sudah dirancang dengan baik sebagai reaksi dari mahasiswa dan masyarakat supaya pemerintah kabupaten Banyumas dapat sepakat dan menyalurkan aspirasi kita semua sampai ke pusat".

Dalam aksi tersebut, bupati Banyumas Ahmad Husein menemui massa aksi dan melakukan dialog bersama. Dalam dialog tersebut terjalinlah nota kesepahaman antara massa aksi dan pemerintah kabupaten Banyumas dalam hal ini diwakili oleh bupati dan wakil ketua DPRD. Hussein mengatakan bahwa dirinya sebagai seorang bupati mewakili kabupaten Banyumas ikut manolak kenaikan harga BBM dan akan mengawal tuntutan pengemudi angkutan supaya tarif dasar transportasi dinaikkan serta berupaya menjaga kestabilan harga bahan pokok.

"Saya selaku Bupati kabupaten Banyumas sepakat untuk menolak kebijakan kenaikan harga BBM dan akan mengawal pengemudi angkutan umum dalam menaikkan tarif dasar transportasi dan berupaya menjaga kestabilan harga bahan pokok". Hal itu dibacakan langsung oleh wakil DPRD kabupaten Banyumas. 

Kesepakatan itu diwujudkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh bupati, ketua DPRD, elemen mahasiswa dan gabungan dari pengendara transportasi umum. Aksi damai tersebut kemudian diakhiri dengan foto bersama antara massa aksi dan pemerintah kabupaten Banyumas.

Ibnu Katsir juga mengatakan, apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti dalam 7×24 jam, mereka akan kembali turun kejalan dengan massa yang lebih banyak lagi. "Kita akan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan kami tidak ada tindak lanjut dari pemerintah".

Dua hari sebelumnya, aksi yang sama digelar oleh aliansi Semarak. Aliansi yang terdiri dari beberapa BEM dari kampus yang ada di kabupaten Banyumas itu juga membawa tuntutan yang sama. Mereka juga mengangkat isu terkait kenaikan UMR yang ditujukan kepada pemerintah daerah. Namun, tuntutan terkait UMR tidak direspon baik oleh pemerintah kabupaten Banyumas sehingga sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan aparat kepolisian.

Satu hari setelahnya aksi serupa juga digelar oleh organisasi PMII. Tuntutan yang sama juga diajukan oleh mereka dan bersama-sama disepakati oleh pemerintah kabupaten Banyumas.

Kenaikan harga BBM mengundang respon masyarakat yang bermacam-macam. Reaksi masyarakat Indonesia kebanyakan menolak adanya kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ditakutkan akan menimbulkan efek domino, yaitu naiknya berbagai macam harga di berbagai sektor ekonomi, mulai dari harga bahan pokok, tarif transportasi dan lain sebagainya.

Menurut pemerintah pusat, dalam hal ini disampaikan langsung oleh presiden Jokowi bahwa terjadi kenaikan harga minyak dunia yang berimbas pada membengkaknya subsidi BBM hingga 3× lipat. Pemerintah sudah tidak bisa lagi mengcover subsidi tersebut sehingga memutuskan untuk menaikkan harga BBM.

Harga BBM jenis petalite yang mulanya seharga 7.450 rupiah naik menjadi 10.000 rupiah. Pertamax yang awalnya 12.000 rupiah menjadi 14.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah solar yang awalnya 5.600 menjadi 8000 rupiah per liternya.

Pemerintah pusat tidak semata-mata menaikkan harga BBM semata. Mereka juga mengeluarkan solusi dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat kecil menengah dan memberikan subsidi kepada pekerja dengan gaji dibawah 3 juta rupiah.

Namun, solusi dari pemerintah menurut beberapa ahli tidak mampu mendorong daya beli masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Bantuan bantuan tersebut sifatnya hanya sementara dan menghambat inflasi sebentar saja. Setelah dana bantuan disalurkan, daya beli masyarakat kembali berkurang akibat efek yang ditimbulkan kenaikan BBM kemudian inflasi akan terjadi.

Bencana akibat kenaikan harga BBM tersebut tidak berhenti sampai disini. Angka kemiskinan di Indonesia juga diprediksi akan meningkat. Juga angka kejahatan dapat meningkat pula seiring dengan naiknya angka kemiskinan. Belum lagi masyarakat Indonesia saat ini sedang dalam masa endemi setelah pulihnya pandemi covid-19. 

Perlu diketahui bahwa efek dari pandemi covid-19 di Indonesia mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi kolab. Saat ini sedang dalam proses pemulihan perekonomian sehingga dengan kebijakan menaikkan harga BBM menjadi solusi yang tidak tepat. Apalagi pemerintah saat ini sedang gencar-gencarnya dalam membangun Mega proyek, yaitu pembangunan ibu kota negara baru yang memakan banyak biaya.

Pembangunan Mega proyek lain seperti kereta cepat, bendungan, dan tol juga harus memangkas APBN dari berbagai sektor pembiayaan sehingga dengan naiknya harga BBM menjadi ketakutan karena dapat merugikan masyarakat kelas bawah.

Sasaran BBM bersubsidi menurut penulis juga dirasa kurang cepat sehingga memangkas anggaran terlalu banyak. Apabila subsidi pemerintah bisa tepat sasaran, artinya subsidi pemerintah memang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu, maka dapat di pres lagi anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Apalagi saat ini masyarakat kurang mampu sudah terdata dengan jelas dan memiliki identitas sebagai masyarakat kurang mampu.

Disisi lain masih banyak target pemerintah yang belum terpenuhi. Indonesia yang digadang-gadang menjadi negara swasembada beras juga belum bisa terealisasi. 

Apalagi ketika membahas kesejahteraan petani, Indonesia belum mampu menjamin adanya kesejahteraan, bahkan harga beras dari petani tidak sebanding dengan apa yang petani kerjakan, terlebih lagi ditambah dengan kenaikan harga BBM. Harga pupuk naik, bibit naik, dan lain-lain.

Dengan adanya berbagai penolakan terhadap kenaikan harga BBM ini diharapkan pemerintah dapat mengkaji ulang kebijakan mereka. Pemerintah harus lebih teliti dan mengajak kaum kaum akademisi dalam menyusun dan memproyeksikan kajian tersebut menjadi kebijakan yang mensejahterakan.

Masyarakat Indonesia harus diperhatikan. Implementasi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus menjadi landasan utama pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Pembangunan ugal-ugalan, subsidi kepada korporasi harus diperhatikan lebih dalam. 

Karena hal itulah yang menyebabkan terjadinya pembengkakan anggaran subsidi yang membuat masyarakat kelas bawah tidak terjamin kesejahteraannya.

Diharapkan pemerintah secepatnya mencabut kebijakan kenaikan harga dan mengawal tersalurkannya subsidi agar tepat sasaran dan diterima oleh tangan yang tepat. Yakin Usaha Sampai.