Pengangguran dan Pasar Pengangguran merupakan topik yang sering menjadi perbincangan dalam dunia politik, karena merupakan masalah makroekonomi yang berat dan berdampak langsung pada manusia. Pengangguran bisa membawa banyak masalah ataupun dampak negatif pada lingkungan yang menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil. Pengangguran di Indonesia per tanggal 23 September 2024, menyatakan bahwa pengangguran sudah mencapai 7,2 juta orang. Sekitar 39% dari penduduk Indonesia mengalami pengangguran, dengan alasan yang berbeda-beda. Adanya perbedaan ini, biasanya akan membuat ketimpangan social dalam Masyarakat.
PENGANGGURAN SETELAH PANDEMI
Setelah pandemi melanda, tingkat pengangguran di banyak negara meningkat tajam karena pembatasan sosial dan penutupan sektor-sektor ekonomi penting seperti pariwisata, perhotelan, dan transportasi. Namun, setelah beberapa tahun, banyak negara mulai melihat tingkat pengangguran kembali turun. Di Amerika Serikat, misalnya, tingkat pengangguran berada di sekitar 3,8% pada 2023, mendekati tingkat sebelum pandemi. Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat pengangguran pada Februari 2023 turun menjadi 5,45%, sebuah kemajuan dari angka 6,26% pada 2021.
Namun, angka ini tidak menggambarkan seluruh cerita. Satu isu yang muncul adalah pengangguran struktural, di mana ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja saat ini. Transformasi ekonomi yang cepat akibat percepatan digitalisasi dan adopsi teknologi baru menyebabkan permintaan akan tenaga kerja dengan keterampilan tinggi di bidang teknologi informasi, data analitik, dan digital marketing meningkat, sementara pekerja di sektor tradisional seperti manufaktur atau ritel tertinggal.
PENGANGGURAN KARENA KETIDAKCOCOKAN KETERAMPILAN (SKILL MISMATCH)
Fenomena skill mismatch menjadi lebih terlihat saat perusahaan-perusahaan berjuang untuk mengisi posisi tertentu di sektor teknologi, kesehatan, dan logistik, meskipun ada banyak orang yang masih mencari pekerjaan. Sebuah laporan terbaru dari World Economic Forum (WEF) menyoroti bahwa sekitar 50% dari semua pekerja perlu meningkatkan keterampilan mereka pada tahun 2025 untuk memenuhi permintaan pasar yang berubah. Ini menekankan pentingnya pelatihan ulang (re-skilling) dan peningkatan keterampilan (up-skilling) bagi tenaga kerja di masa depan.
Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk mengatasi ketimpangan ini. Di Indonesia, inisiatif seperti program Kartu Prakerja adalah contoh yang baik dari upaya untuk memperlengkapi tenaga kerja dengan keterampilan yang lebih relevan. Namun, program ini perlu terus ditingkatkan dalam cakupan dan kualitas untuk memastikan bahwa pekerja benar-benar siap menghadapi perubahan pasar.
PENGANGGURAN KARENA PERUBAHAN PASAR TENAGA KERJA
Perubahan pergeseran menuju ekonomi gig dan fleksibilitas kerja membuat pasar tenaga kerja sering mengalami perubahan. Misalnya pada saat pandemi, tren pekerjaan jarak jauh dipercepat dan popularitas pekerjaan freelance atau berbasis proyek itu meningkat. Model kerja ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar bagi pekerja dan perusahaan, tetapi juga menghadirkan tantangan baru, seperti perlindungan jaminan sosial dan hak-hak pekerja yang kurang diatur dalam sistem kerja tradisional.
Di beberapa negara, terutama di sektor teknologi dan layanan kreatif, gig economy berkembang pesat. Namun, ada kekhawatiran bahwa pekerjaan gig cenderung lebih rentan terhadap ketidakpastian dan tidak menawarkan perlindungan yang sama seperti pekerjaan penuh waktu. Di sisi lain, beberapa sektor tradisional seperti manufaktur masih mengandalkan tenaga kerja konvensional dengan waktu kerja yang tetap, sehingga menciptakan dualisme di pasar tenaga kerja.
DAMPAK PENGANGGURAN TERHADAP KEBIJAKAN FISKAL
Ketika tingkat pengangguran meningkat, pendapatan pemerintah dari pajak berkurang karena lebih sedikit orang yang bekerja dan membayar pajak penghasilan. Pada saat yang sama, pengeluaran pemerintah untuk tunjangan pengangguran dan program kesejahteraan sosial meningkat. Akibatnya, defisit anggaran pemerintah bisa bertambah, memaksa mereka untuk mencari sumber pendanaan tambahan atau memotong pengeluaran di bidang lain.
Pemerintah biasanya merespons dengan kebijakan fiskal ekspansif untuk menstimulasi perekonomian dan menciptakan lapangan kerja. Ini bisa melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur atau pengurangan pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi. Tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan permintaan agregat, yang pada gilirannya akan menciptakan lebih banyak peluang kerja.
DAMPAK PENGANGGURAN TERHADAP KEBIJAKAN MONETER
Di sisi kebijakan moneter, bank sentral mungkin akan menurunkan suku bunga untuk mendorong pinjaman dan investasi. Suku bunga yang lebih rendah membuat biaya pinjaman lebih murah bagi konsumen dan bisnis, yang dapat meningkatkan pengeluaran dan investasi. Misalnya, konsumen mungkin lebih cenderung untuk membeli rumah atau mobil baru, sementara bisnis mungkin berinvestasi dalam ekspansi atau modernisasi fasilitas mereka.
Selain itu, bank sentral dapat melakukan pelonggaran kuantitatif dengan membeli sekuritas dari pasar untuk meningkatkan likuiditas dan mendorong perbankan untuk memberikan pinjaman. Tindakan-tindakan ini bertujuan untuk menurunkan tingkat pengangguran dengan meningkatkan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Anisa Khairani (2307020324)
Yumna Ariestawidya (2307020327)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H