Blue Economy dan Hubungannya dengan Kelautan Indonesia

Indonesia adalah negara dengan lebih dari 17.500 pulau, 108.000 kilometer garis pantai, dan tiga perempat wilayahnya berupa laut. Lautan Indonesia memberikan sumber keuntungan ekonomi yang diperkirakan mendukung lebih dari USD180 miliar kegiatan ekonomi setiap tahunnya. Menurut data FAO, Indonesia menghasilkan rumput laut terbanyak kedua, akuakultur terbanyak keempat, dan perikanan tangkap laut terbesar kedua di dunia pada tahun 2012. Fakta ini memberikan gambaran akan potensi perikanan Indonesia bila dikelola dengan baik dan agar kegiatannya dapat berkelanjutan.

Apa itu Blue Economy ?

Ekonomi biru (Blue Economy) adalah suatu sistem yang merujuk pada sistem ekonomi laut yang berkelanjutan, yang menciptakan nilai ekonomi dan sosial sambil menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya lautnya dalam jangka waktu yang panjang (World Bank & UN DESA, 2017). Kemunculan pertama istilah ekonomi biru dimulai pada tahun 2009, di Kongres Komite Senat untuk Perdagangan, Sains, dan Transportasi Amerika Serikat. Beberapa negarapun telah menerapkan atau mencoba menerapkan konsep ekonomi biru dalam pengelolaan sumber daya laut dan perikanannya. Bangladesh mulai melakukan konsultasi dan lokakarya tentang ekonomi biru sejak 2015. Kebijakan ekonomi biru ini juga diikuti oleh negara - negara tetangga Bangladesh seperti Srilanka, India, Pakistan, dan negara - negara di Afrika seperti Nigeria, Afrika Selatan, Kenya, Tunisia, negara - negara APEC serta negara Uni Eropa.

Potensi Ekonomi yang dimiliki Indonesia yang bermuara dari laut dan sumber daya di dalamnya antara lain :

- industri perikanan, industri pembuatan kapal, manufaktur dan konstruksi kelautan, pariwisata pesisir, minyak dan gas, perdagangan, transportasi dan logistik, garam, industri pengolahan makanan berbasis kelautan, dan industri bahan kimia berbasis laut.

Beberapa industri yang dapat mendukung ekonomi biru belum dikembangkan secara optimal di Indonesia adalah :

- energi terbarukan, bioekonomi, dan bioteknologi

Isu, Tantangan dan Dampak

- Ekstraksi sumber daya laut yang tidak berkelanjutan

- Dampak perubahan iklim

- Institusi tata kelola yang tidak efektif

- Insentif ekonomi yang tidak memadai

- Kurangnya kapasitas dan keterampilan

- Kurangnya penerapan alat manajemen

- Penilaian sumber daya laut yang tidak memadai

- Kurangnya implementasi penuh instrumen hukum internasional

Dampak perubahan iklim dalam bentuk naiknya permukaan air laut, peningkatan frekuensi dan tingkat keparahan kejadian cuaca ekstrem, dan kenaikan suhu—akan berdampak langsung dan tidak langsung pada sektor-sektor yang terkait dengan lautan, seperti perikanan, budidaya perairan, dan pariwisata. , dan infrastruktur transportasi maritim, seperti pelabuhan, yang memiliki implikasi lebih luas terhadap perdagangan internasional dan prospek pembangunan di negara-negara yang paling rentan, khususnya negara-negara pesisir yang kurang berkembang (LDC) dan negara-negara berkembang kepulauan kecil (SIDS).

Strategi Pengembangan Blue Ekonomi Bagi Keberlanjutan oleh UN

Melalui pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan, beberapa langkah dapat diambil:

1. Memahami dan mengelola aspek keberlanjutan laut: Penting untuk memahami dan mengelola dengan baik berbagai aspek keberlanjutan laut, seperti perikanan berkelanjutan, kesehatan ekosistem, dan polusi.

2. Kolaborasi antar negara dan sektor publik-swasta: Pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi antara negara dan sektor publik-swasta.

3. Diversifikasi sektor ekonomi: Negara-negara tersebut perlu melakukan diversifikasi sektor ekonomi mereka.

4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan: Negara-negara tersebut perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

5. Memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE): Negara-negara kepulauan kecil memiliki luas ZEE yang luas.

Implementasi Blue Ekonomi dalam SDGs oleh Bappenas

SDGs 7 Akses energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan modern untuk semua

SDGs 8 Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua

SDGs 9 Infrastruktur, industri inklusif dan berkelanjutan, serta inovasi

SDGS 14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan serta mendukung

SDGS 17 Kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Source :

Agnelli, A., & Tortora, P. 2021. Sustainable Ocean Economy Country Diagnostics of Indonesia. OECD. http://dx.doi.org/

World Bank, & UN DESA. 2017. The Potential of The Blue Economy : Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developed Countries. World Bank, Washington, DC. http://doi.org/10.1596/26843

Pane, DDP, Tortora, P, Anindito, LA et al. 2021. Blue Economy Development Framework For Indonesia's Economic Transformation. Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency

Anindito, LA. Sambodo, T., Pane, DDP., Pertamawati, LH., et al. 2023. Indonesia Blue Economy Roadmap. Ministry of National Development Planning/ National Development Planning Agency

Indonesia Blue Economy Roadmap