Audit? Pelaporan?
Bagaimana mengukur sifat sukarela itu?
Bagaimana jika terjadi penyimpangan?
Apa bentuk-bentuk pelanggaran? Sanksi pelanggaran?
Kemana laporan dilayangkan jika terjadi pelanggaran?
Semua itu perlu dijelaskan dan dijabarkan dibawah payung hukum, tidak sekedar kepmen yang ambigu. Jangan sampai, praktek pungutan memaksa dengan label "sumbangan sukarela", dengan memanfaatkan posisi lemah orang tua ini terus terjadi. Bahkan, meskipun ada dewan sekolah, ini tidaklah cukup. Karena tidak semua orang tua, ataupun anggota dewan mempunyai cukup kekuatan bila praktek itu terjadi. Atau bisa saja mereka menjadi bagian dari penyimpangan itu. Semua bisa terjadi.
Ini adalah sebuah persoalan serius yang terus terjadi dan perlu segera diatasi. Ini juga menunjukkan bahwa sebuah keputusan menteri pun tak efektif tanpa disertai seperangkat aturan, prosedur yang jelas dan baku.
Bagi anda, kita semua yang bisa membantu, marilah kita solusikan persoalan ini. Jangan sampai, sekolah yang menjadi harapan kita, harapan agar anak2 mendapatkan pendidikan yang seluas-luasnya, menjadi sarana untuk ambisi2 pribadi atau praktek2 yang tidak pada tempatnya, entah oleh oknum kepala sekolah atau siapa saja dengan memanfaatkan otoritasnya.
Para orang tua, siapa saja, yang melihat praktek ini terjadi disekolah mari kita cari solusi akan hal ini. Terlebih bagi pemangku pendidikan negeri ini, harusnya mempunyai kebijakan yang komprehensif dalam hal ini. Sop, smp haruslah ada dan jelas dalam penyelenggaraan manajemen sekolah sehingga terhindar dari penyimpangan.
Ayo kita menjadi bangsa yang maju, dan dijauhkan dari segala macam keburukan, termasuk penipuan berbaju taqwa seperti ini. Bagi pendapat anda, info, apapun...demi kemajuan kita.
Trimakasih.
