Dua hal itu sulit, setidaknya dalam kacamata para pemimpin daerah kita. Itulah kenapa, banyak sekali (sekali lagi, banyak sekali!) pemimpin kita di daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah) yang belum peduli pada sanitasi. Sanitasi bukan sektor pembangunan yang diidolakan. Data masih sedikitnya kabupaten/kota di Indonesia yang bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah potret nyata ketakpedulian Kepala Daerah kita.
Mari simak data Bappenas ini. Sampai dengan akhir tahun 2018 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru ada 23 yang telah bebas BABS. Di level provinsi, malah baru ada 1 provinsi yang bebas BABS, yakni DI Yogyakarta. Tuh kan? Nyata benar, sanitasi selama ini tidak atau belum diurus.
Kepala Daerah di banyak wilayah negeri ini beserta jajaran Dinas/OPD lebih menyukai  pekerjaan yang lebih mudah daripada sanitasi. Mereka lebih suka pada program atau kegiatan yang "itu-itu saja" yang lebih nampak dan cepat dilihat hasilnya. Fakta yang ada sekarang, banyak Kepala Daerah lebih mendukung jajaran di pemerintahannya membangun trotoar, misalnya, daripada membangun sebuah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Dinas atau OPD terkait sanitasi di banyak Pemerintah Kabupaten/Kota lebih bergairah memperbaiki jalan-jalan di perkampungan dan mengecat kampung warna-warni daripada membenahi sanitasi warga di permukiman itu. Â Bupati/walikota lebih senang mengadakan aneka rupa festival atau membangun pusat-pusat jajanan dan kuliner daripada menyediakan Tempat Pengolahan Sampah 3R atau Bank Sampah bagi warganya. Begitu kan faktanya?
Ini juga adalah fakta, bahwa ratusan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah dikelola tak sesuai regulasi. Pun meski telah ada undang-undang yang mengaturnya. Ratusan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di berbagai kabupaten/kota mangkrak tak terpakai. Di sisi lain, banyak pula proyek-proyek sanitasi meninggalkan monument-monumen. Mati dan tak terpakai.
Para Kepala Daerah, Ayolah....
Pemerintah Pusat melalui banyak kementerian, seperti Kementerian PPN/Bappenas, Kesehatan, PUPR, Dalam Negeri, Keuangan dan lainnya, tak kurang-kurangnya memberikan suntikan program sanitasi. Program yang digulirkan ke kabupaten/kota bukan saja program fisik pembangunan sarana, namun juga program bantuan teknis dan advokasi sanitasi.Â
Salah satu program yang fenomenal adalah Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Program yang digagas Nugroho Tri Utomo (almarhum) ini mewajibkan setiap kabupaten/kota di Indonesia membangun sanitasi secara integral dan berkelanjutan dan berskala kota/kabupaten.
Program yang mulai diluncurkan tahun 2010 ini menyentuh semua aspek dan berjalan dari hulu ke hilir. Tidak itu saja, program juga membongkar dinding sektoral dan harus dikerjakan bersama melalui Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Linkungan (Pokja AMPL) atau Pokja Sanitasi.Â
Boleh dikatakan, mulai tahun 2010 itu, program sanitasi di Indonesia mengalami puncaknya. Gairah menyala-nyala hampir di semua kabupaten/kota pesertanya. Program ini sangat ideal, karena dimulai dengan perencanaan yang komprehensif melalui dokumen perencanaan sanitasi bernama Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Sampai akhir tahun 2019, menurut data Bappenas, sebanyak 460 kabupaten/kota telah mengikuti program ini dan memiliki dokumen SSK.
Pertanyaanya kemudian, apakah sanitasi kita telah terbangun dengan baik? Apakah para Bupati/Walikota telah peduli sanitasi? Apakah sanitasi telah menjadi program prioritas di daerah? Jawabannya, belum!
