Namun  Perjanjian Lausanne, yang menetapkan batas-batas Turki menetapkan Kurdi dengan status hanya minoritas.
Kurdi membuat sekitar 15% sampai 20% dari populasinya Irak Utara. Mereka secara historis menikmati lebih banyak hak daripada orang Kurdi yang tinggal di negara-negara bukan Turki.
Pada tahun 1946, Mustafa Barzani membentuk Partai Demokrat Kurdistan (KDP) untuk memperjuangkan otonomi di Irak.Tapi baru tahun 1961 ia melancarkan perjuangan bersenjata lengkap di Arab.
Pada akhir 1970-an, pemerintah menempatkan orang-orang Arab di daerah-daerah dengan mayoritas Kurdi di sekitar kota Kirkuk yang kaya minyak, memindahkan paksa orang-orang Kurdi.
Pada bulan September 2017, referendum kemerdekaan diadakan di Wilayah Kurdistan dan daerah yang disengketakan.
Pemungutan suara ditentang oleh pemerintah pusat Irak, yang bersikeras itu ilegal. Bulan berikutnya pasukan pro-pemerintah Irak merebut kembali wilayah sengketa yang dipegang oleh Kurdi.
Nasib suku Kurdi menjadi lebih jelek lagi , ketika  etnis terbesar keempat di Timur Tengah  itu dicap sebagai teroris oleh AS, Uni Eropa, dan Turki.
Konflik bersenjata skala besar antara militer Turki dan Partai Pekerja Kurdistan (PKK) terjadi sepanjang tahun 1980-an dan 1990-menewaskan lebih dari 35 ribu orang.
Pemberontakan  Kurdi yang terjadi sejak Ottoman, membuat Turki sampai saat ini meredamnya dalam operasi Claw-Lightning dan Claw-Thunderbolt.
Sewaktu Trumph Presiden, Â Amerika Serikat juga Kementerian Luar Negeri Cina mendesak Turki untuk menghentikan serangan militer. Namun seruan itu tidak dihiraukan Turki.Â
