Setuju Presiden Tiga Periode, Mungkinkah?

Secara pribadi (60 persen) saya setuju dengan Jokowi tiga periode. Kenapa 60 persen? Karena ada pekerjaan besar belum selesai jadi biar selesai dulu. Setujunya mungkin lebih berat kepada masa perpanjangan Presiden sampai tahun 2027 atau penundaan pilpres  

Kalau Jokowi "tidak"  tiga periode, presiden baru yang akan duduk disana. Kursi "panas" akan dirasakan Presiden baru. Jokowi lepas tangan tidak bisa berbuat  apa apa.

Tidak mudah untuk mereka yang biasa ditempat yang segala mudah, tiba tiba pindah ke tempat (maaf) sepi begitu. Jauh dari hiruk pikuk keramaian. Selama Jokowi tidak korupsi atau totaliter tidak apa apa.

Bagi saya, secara pribadi "biar Jokowi menyelesaikan apa yang dia mulai. "Jokowi yang memulai, biar Jokowi yang menyelesaikan." Itu terasa adil bagi semua.

Jokowi punya rencana,  tuntaskan rencana itu dengan baik.

Saya rasa Jokowi sangat ingin membuat sejarah pindahnya ibu kota karena sudah diatur oleh Undang Undang dan sulit dibatalkan.

Tidak mudah bagi aparatur negara, dari Menteri,  Dirjen,  Tokoh masyarakat, Militer dan Pegawai pemerintahan dan Swasta tiba tiba pindah secara serentak di tahun 2024.

Jokowi pasti juga merasakan itu. Jadi Jokowi bisa jadi berpikir, pekerjaannya belum selesai.

Lima tahun atau 3 tahun cukup waktu bagi Jokowi menyelesaikan masalah ditempat yang baru.

Saya kira dalam sebuah kesempatan,  presiden  membuka kesempatan itu.

Dalam demokrasi, setiap orang bebas memberikan usulan, kata Presiden.

 Jokowi menurut saya tidak 'gila' kekuasaan. Cuma ingin memastikan rencana berjalan dengan mulus. Pindahnya ibukota baru Ibu Kota Nusantara.

Jadi Presiden seperti Jokowi itu tidak mudah. Banyak pekerjaan berat yang sudah dan harus diselesaikan.

Tanpa bermaksud memuji, Jokowi rajin turun ke lapangan dan bekerja 24 jam. Membenahi infrastruktur dan berhadapan dengan lawan politik yang ingin "menggeragoti' kekuasaan.

Terlepas dari hutang, kini Indonesia menikmati banyak keteraturan dan infrastruktur yang modern. Jalan tol dan kereta cepat akan segera terujut, MRT, LRT dan sebagainya. Jembatan Batam-Bintan menunggu. Pemerataan pembangunan dari Sabang sampai Merauke.

Pemerintahan sebelumnya dan juga  SBY lemah dalam hal itu. Pada Pemerintahan SBY-JK tidak banyak pembangunan yang terjadi. Rasanya (maaf) hanya begitu begitu saja.

Turun ke lapangan lebih didominir Jusuf Kalla. Sampai sampai ia disebut "real President" oleh buya Syafeii Mariif.

Langkah JK terhenti di masa Jokowi- JK. Jokowi lebih sering turun ke lapangan.  Jusuf Kalla mati langkah dan tidak lagi populer. Kritiknya tidak  lagi didengar orang.

Pekerjaan besar Jokowi,   memindahkan ibu kota yang akan menelan biaya miliaran dolar dari awalnya sudah kontroversial.

Banyak yang skeptis karena begitu banyak biaya dan orang-orang yang akan dipindahkan. Gangguan yang akan ditimbulkan oleh penentangnya dan keengganan sebagian tokoh.

Jokowi menggambarkan kota baru, Nusantara, sebagai langkah transformatif menuju “Indonesia maju”.

Meski menekankan  bertindak sesuai dengan konstitusi tetapi pengamat telah mencatat bahwa dia juga tidak mengesampingkan mengikuti konstitusi yang diamandemen.

Reformasi 1998 hanya  sebagai "simbol"  melawan pemerintahan otoriter. Sukarno, telah memimpin Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1966. Soeharto juga berbuat serupa. Tiga puluh dua tahun berkuasa. Tidak ada kemajuan yang berarti.

Menteri Investasi Jokowi, Bahlil Lahadalia, termasuk di antara mereka yang setuju. Pihak lain yang mendukung termasuk Muhaimin Iskandar, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Partai Jokowi, PDIP dengan tegas menentang penundaan. Apakah itu politis, ketika Sekjen PDIP HastoKristiyanto mengatakan penundaan akan menimbulkan krisis

Ibu kota baru dengan luas 560 kilometer persegi dan 2.000 kilometer  disisihkan untuk ekspansi lebih lanjut.

 Area  2.560 kilometer persegi –  yang benar-benar menunjukkan kebesaran Indonesia dan mencerminkan jati diri bangsa,” kata Jokowi pada Januari setelah disahkannya RUU IKN yang mengatur masterplan.

Meski Jokowi menegaskan bahwa anggaran negara hanya akan dialokasikan untuk 20 persen dari total perkiraan biaya tetapi pengeluaran pemerintah sangat besar. Uang yang dipertaruhkan sebesar 46 triliun rupiah.

Dipastikan  tidak ada investasi sektor swasta yang diharapkan sampai tahun kedua proyek tersebut. Investor dari sebuah Bank terbesar di Jepang menarik diri. Mantan PM Inggris cuma simbolis,  untuk menarik Investasi. Begitu juga UEA saya kira  hanya  dukungan persahabatan  

Profesor Azyumardi Azra, mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta, dan Profesor Din Syamsuddin, mantan ketua Muhammadiyah,  berharap MK  mengkaji ulang UU IKN yang disahkan bulan lalu.

Penentang yang lain  Hidayat Nur Wahid mengatakan, “Ini bukan waktu yang tepat untuk membangun ibu kota baru,” katanya 

Mereka yang berada di Kalimantan Timur  terkena dampak langsung khawatir tentang proses kompensasi yang bisa berlarut larut.

Tokoh masyarakat bahkan langsung mengangkat isu tersebut ke Jokowi saat berkunjung ke daerah tersebut untuk meluncurkan proyek ibu kota baru pada tahun  2019. Belum ada perbaikan dan pembangunan jalan terus. Jokowi yang Memulai, "Jokowi Yang Menyelesaikan."

Pendapat saya ini mungkin berubah ketika ada figur yang betul betul mau dan yakin bisa menyelesaikan pindahnya ibu kota.