Mohon tunggu...
YUDI M RAMID
YUDI M RAMID Mohon Tunggu... Wiraswasta - Penulis

Dari pekerja medis ke Asuransi dan BUMN....

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Setuju Presiden Tiga Periode, Mungkinkah?

23 April 2022   18:29 Diperbarui: 23 April 2022   18:41 146
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Reformasi 1998 hanya  sebagai "simbol"  melawan pemerintahan otoriter. Sukarno, telah memimpin Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1966. Soeharto juga berbuat serupa. Tiga puluh dua tahun berkuasa. Tidak ada kemajuan yang berarti.

Menteri Investasi Jokowi, Bahlil Lahadalia, termasuk di antara mereka yang setuju. Pihak lain yang mendukung termasuk Muhaimin Iskandar, ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Partai Jokowi, PDIP dengan tegas menentang penundaan. Apakah itu politis, ketika Sekjen PDIP HastoKristiyanto mengatakan penundaan akan menimbulkan krisis

Ibu kota baru dengan luas 560 kilometer persegi dan 2.000 kilometer  disisihkan untuk ekspansi lebih lanjut.

 Area  2.560 kilometer persegi –  yang benar-benar menunjukkan kebesaran Indonesia dan mencerminkan jati diri bangsa,” kata Jokowi pada Januari setelah disahkannya RUU IKN yang mengatur masterplan.

Meski Jokowi menegaskan bahwa anggaran negara hanya akan dialokasikan untuk 20 persen dari total perkiraan biaya tetapi pengeluaran pemerintah sangat besar. Uang yang dipertaruhkan sebesar 46 triliun rupiah.

Dipastikan  tidak ada investasi sektor swasta yang diharapkan sampai tahun kedua proyek tersebut. Investor dari sebuah Bank terbesar di Jepang menarik diri. Mantan PM Inggris cuma simbolis,  untuk menarik Investasi. Begitu juga UEA saya kira  hanya  dukungan persahabatan  

Profesor Azyumardi Azra, mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta, dan Profesor Din Syamsuddin, mantan ketua Muhammadiyah,  berharap MK  mengkaji ulang UU IKN yang disahkan bulan lalu.

Penentang yang lain  Hidayat Nur Wahid mengatakan, “Ini bukan waktu yang tepat untuk membangun ibu kota baru,” katanya 

Mereka yang berada di Kalimantan Timur  terkena dampak langsung khawatir tentang proses kompensasi yang bisa berlarut larut.

Tokoh masyarakat bahkan langsung mengangkat isu tersebut ke Jokowi saat berkunjung ke daerah tersebut untuk meluncurkan proyek ibu kota baru pada tahun  2019. Belum ada perbaikan dan pembangunan jalan terus. Jokowi yang Memulai, "Jokowi Yang Menyelesaikan."

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun