Marahnya Jokowi, Konglomerat pemilik sawit, mafia dan kartel diam. Mungkin melalui tangan lain mereka mengeluh akan larangan ekspor minyak 28 April mendatang. Suara suara dari politisi dan tokoh partai. Kebayang "tidak" ruginya negara dan beberapa lagi yang menyesalkan.
Masyarakat  percaya bahwa ada dalang di balik layar terhadap kelangkaan minyak goreng.
Beberapa hari yang lalu, kasus penipuan terungkap, dan Kejaksaan Agung  "menunjuk"  Dirjen Kementerian Perdagangan luar negeri  (IMW) sebagai tersangka kasus korupsi ekspor bahan baku minyak goreng.
IMW diduga menerbitkan izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya kepada perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga memungkinkan oknum konglomerat  memanfaatkan kenaikan harga minyak nabati internasional  meraup untung lebih banyak. Tiga eksekutif pemilik minyak goreng jadi tersangka.
 Kemarahan Presiden  menyerukan "penyelidikan yang menyeluruh dan penanganan yang ketat"
Di Indonesia sebenarnya ibu Megawati telah menghimbau agar para ibu ibu tidak lagi tergantung 'minyak goreng'
Ibu Mega  memberi contoh bagaimana  beralih ke "rebus rebus" saja agar sehat. Namun tidak ditanggapi dengan baik.  Apa boleh buat.  Orang Indonesia sudah terlanjur suka "goreng gorengan. "
Pemerintah terpaksa pada awal April memutuskan untuk menyalurkan bantuan langsung tunai minyak goreng.
Itu diberikan  kepada 20,5 juta rumah tangga dan 2,5 juta pedagang kaki lima yang menjual gorengan di seluruh negeri.
Larangan Migor, juga meningkatkan Harga Minyak Nabati Dunia.
India sangat mengeluh ketika Indonesia akan menghentikan ekspor minyak 28 April mendatang .
Perang yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina saja harga minyak bunga matahari, minyak kedelai, dan minyak nabati lainnya di India  naik. Indonesia menambah lagi. India adalah importir minyak nabati terbesar di dunia.
Â
Setelah Indonesia mengumumkan larangan tersebut. Atul Chaturvedi, presiden badan perdagangan Asosiasi Perdagangan dan Pelarut India (SEA), Â mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa langkah itu benar-benar tidak terduga dan disayangkan.Â
India mengakui, Indonesia sebagai produsen  telah mengalami anomali kelangkaan minyak domestik .
Indonesia melarang ekspor minyak sawit, sekarang bersiaplah untuk membeli minyak nabati yang lebih mahal, kata pemerintah India kepada rakyatnya.
Shankar Thakkar, presiden Federation of All India Edible Oil Traders, mengatakan sekitar pukul 3 sore, Indonesia mengumumkan larangan ekspor.
Beberapa jam  setelah itu, minyak mulai menjadi mahal di pasar India. Sebelum pengumuman, harga grosir palmolein per 10 kg adalah Rs 1470, meningkat menjadi Rs 1525 pada malam hari.
Thakkar, yang mencermati bisnis minyak goreng, mengatakan India mengimpor palmolein mentah dari Indonesia sedangkan palmolein siap pakai yaitu olahan dari Malaysia.
Sekitar 65 persen dari total impor minyak nabati kita berasal dari Indonesia. Sekarang Malaysia akan sewenang-wenang mematok soal harga kepada kita, kata pejabat India.
Belum ada tanggapan yang berarti dari Cina. Financial Associated Press, 23 April (Editor Xiaoxiang) hanya mengatakan ,
kebijakan baru Indonesia menyebabkan kejutan besar di pasar minyak pangan global.
Minyak kedelai berjangka AS dengan cepat melesat ke rekor tertinggi.
Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani di IMF yang saat itu di New York mengatakan, "salah satu langkah terberat Indonesia, karena gagal menstabilkan harga domestik di tengah kekurangan pasokan," katanya dalam wawancara Menkeu  dimedia di sela-sela pertemuan .
Sri Mulyani  mengatakan pemerintah Indonesia akan menganalisis dampak tindakan ini terhadap dinamika pasar global dan regional.
Dia percaya Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya perlu fokus pada "langkah-langkah sisi penawaran" untuk meningkatkan produksi.
Indonesia tidak meningkatkan sawit sejak tahun 2018, pemerintah telah berhenti mengeluarkan izin baru untuk perkebunan kelapa sawit.
Ini akibat  sering disalah artikan sebagai deforestasi dan perusakan habitat hewan langka oleh negara maju.
Fokus Indonesia saat ini, kata Sri , adalah memperbaiki infrastruktur dan  efisiensi produksi tanaman lain yang banyak diminati, seperti jagung dan kedelai.
Presiden Bank Dunia David Malpass telah berulang kali mengatakan bahwa negara-negara harus menghindari penimbunan makanan, memaksakan kontrol ekspor dan hambatan lain untuk perdagangan makanan.
Sri Mulyani  Indrawati, mantan Managing Director Bank Dunia, mengatakan, isu ketahanan pangan perlu didefinisikan terlebih dahulu di tingkat nasional, kemudian di tingkat regional dan global.
"....ketika Anda memiliki barang yang sangat dibutuhkan orang-orang , apakah  bahan-bahan ini mengalir ke luar negeri begitu saja?" kata Sri Mulyani Indrawati.
Langkah Indonesia semakin memicu meningkatnya proteksionisme perdagangan pangan di seluruh dunia. Moldova, Hongaria dan Serbia baru-baru ini juga melarang beberapa ekspor bahan makanan.
Pada tahun 2008, Vietnam yang biasanya peng-ekspor beras terbesar kedua di dunia, tiba-tiba mengumumkan akan memberlakukan larangan ekspor ke negara-negara lain. Â India dan Kamboja segera mengikutinya.
Dunia prihatin dengan hal ini tapi tidak akan bisa berbuat banyak selain mengeluh.
Tapi kita yakin itu hanya sementara. Seperti batubara , Indonesia akan segera mencabutnya setelah harga stabil. Itu cuma pelajaran bagi Konglomerasi  pemilik minyak goreng, mafia dan kartel agar jangan lagi bermain.
