Ungkap ibu Nur Nadlifah salah satu tokoh masyarakat di Tegal. Beliau ini adalah anggota DPR RI Â Komisi IX dari fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), yang mewakili dapil IX jateng, yang meliputi Tegal, Slawi, dan Brebes.
Komisi IX sendiri tugasnya meliputi bidang kesehatan, kependudukan, dan ketenagakerjaan, jadi  tidak perlu meragukan pernyataan dari beliau ini, karena memang berasal dari bidang yang sesuai.
Selain penolakan oleh tokoh masyarakat yang berasal dari Tegal sendiri, penolakan muncul dari gubernur Jawa Tengah, bapak Ganjar Pranowo. Menurut bapak Ganjar, yang dilakukan Kota Tegal bukan lockdown, melainkan hanya isolasi terbatas.
Polemik ini kemudian berkahir saat bapak presiden Joko Widodo, menyampaikan jika daerah setingkat kota dan kabupaten tidak diperbolehkan melakukan lockdown.
Lockdown di Tegal yang sedianya akan dilakukan sampai (30/7) nanti, hanya berlangsung selama 3 hari saja, tanggal (2/4) lalu, beton yang menutup jalanan kota Tegal dibongkar.
Tapi kenapa Tegal masih dikatakan lockdown?
Lockdown yang dimaksud mas tukang parkir ini adalah lockdown versi Tegal, bisa mungkin kita menyebutnya sebagai TeLo (Tegal Lockdown).
Lockdown ini berbeda seperti halnya negara-negara Eropa, berbeda pula dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang berlaku di daerah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi.
Baca: Menyoal Pemahaman Warga +62 Mengenai Lockdown dan PSBB
Memang sudah tidak ada beton di akses jalan masuk menuju kota Tegal, yang ada hanya pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas bagi yang hendak masuk ke Kota Tegal.
