Revolusi Subsidi BBM

Jurus jitu subsidi (Bahan Bakar Minyak) BBM yang lahir dari rakyat…. mohon dipertimbangkan dan disempurnakan kebijakan ini bersama tim ahli Bapak Jokowi.

Pengendalian subsidi BBM dengan tepat sasaran tanpamenaikkan harga dan tanpa menyebabkan inflasi adalah hal yang puluhan tahun dicari solusinya oleh Pemerintah selama berkuasa. Langkah ini sangat tepat dan bijaksana dalam penerapan serta tidak menyebabkan inflasi, yaitu:

Dengan pendekatan manajemen lapangan, pengaturan dilapangan sangat berpengaruh dalam keberhasilan, bagaimana harus ditaati serta selalu ada pengecekan secara terus menerus.

Pengendalian subsidi BBM bisa dilakukan di setiap SPBU (sebagai penyalur langsung BBM kepada masyarakat) diseluruh Indonesia, dengan cara:

1. Pembelian BBM bersubsidi harus menunjukkan STNK KENDARAAN BERMOTOR baik roda 2 atau 4, yang ditujukan agar bisa mengetahui tahun pembuatan maupun spesifikasi mesin (CC) kendaraan tersebut sebagai objek dari sasaran program. Hal tersebut dimaksudkan agar bisa disaring dan diklasifikasikan jenis dan tipe kendaraan yang mau mengisi BBM yakni bila tahun kendaraan diatas tahun 1995 (semisal) maupun kendaraan roda dua dengan spesifikasi mesin diatas 125CC agar mengisi BBM non subsidi.

Hal ini secara teknis, bisa dilaksanakan dengan melakukan pengkoordinasian pada petugas SPBU yang akan mengarahkan konsumen untuk membeli PERTAMAX apabila tergolong kendaraan mewah, KepalaSPBU yang akan bertugas melihat STNK, untuk membantu pengawasan agar menaati aturan yang ada sehingga subsidi akan tepat sasaran. Kebijakan dengan menunjukkan STNK ini harus sudah diterapkan secara masif dan bisa menjadi budaya masyarakat, tinggal pelaksanaannya saja yang harus diawali oleh kehadiran pemerintah dan diawasi secara ketat.

Kenapa STNK???? STNK merupakan alat bukti asli dan susah dipalsukan apalagi kalau cuma untuk membeli BBM bersubsidi. STNK juga selalu dibawa para pengemudi dalam mengendara jadi dapat mempermudah dalam penerapannya.STNK telah suksesdipakai oleh system parkir dalam gedung2 serta kampus sebagai keTEPATan data agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pencurian kendaraan bermotor.Penggunaan STNK memudahkan petugas melihat sasaran yang tepat dengan data yang benar tanpa perlu pendataan kepada setiap kendaraan.Tinggal SASARANnya pada kendaraan mana yang perlu disubsidi atau tidak.Agar tepat sasaran, disarankan pada Kepala SPBU untuk mengantisipasi penyelewengan di SPBU. Hal ini sudah didukung oleh adanya CCTV disetiap SPBU yang memudahkan kepala SPBU serta pihak Pertamina dalam mengontrol kinerja para petugas dilapangan. Apabila kebijakan ini disosialisasikan dulu kpd masyarakat yang mungkin Pak Jokowi dapat lakukan dgn blusukan ke terminal dan bertanya kepada para sopir angkot bus dll, blusukan ke tukang ojek, blusukan ke para buruh dan pengusaha, blusukan ke mahasiswa dikampus-kampus sehingga terdapat persatuan untuk mensukseskan kebijakan ini. Karena meskipun tidak didukung parlemen apabila opini public mendukung kebijakan Bapak ini, saya berkeyakinan akan berjalan mulus dan mungkin akan dibantu oleh para relawan untuk mengawali dan mengawasinya.

Penyelewengan diluar dan didalam SPBU akan ditindak tegas oleh pihak keamanan. Langkah ini bertujuan menggugah kesadaran masyarakat dengan mengetuk hatinya untuk sadar bersama membangun bangsa. Kebijakan ini ditujukan dalam rangka mengembalikan arah yang tepat pada kebijakan subsidi sehingga menempatkan subsidi sesuai pada jalurnya. Hal iniberujung pada penghematan kuota subsidi, sehingga dana penghematannya dapat dialihkan untuk kebijakan yg lebih produktif tanpa mengakibatkan inflasi. Hal Ini juga merupakan awal pelaksanaan program REVOLUSI MENTAL BANGSA.

Untuk menggugah kesadaran dengan adanya spanduk revolusi mental di SPBU semisal: ’’Jika Anda mampu, mari membantu kesehatan saudara kita(cuci darah) dengan menggunakan non subsidi”.

Syarat-Syarat sebelum dilakukan kebijakan :

1.Pemerintah melakukan sosialisasi mobil atau sepeda motor mana saja yang masuk klasifikasi kendaraan yang perlu disubsidi, semisal:

-Untuk kendaraan roda empat : Dapat dilihat dari tahun di plat nomor semisal; pemerintah menetapkan kendaraan usia tahun “95 kebawah saja yang dapat menggunakan BBM bersubsidi. Untuk mengantisipasinya pengendara harus menujukkan STNK nya, apabila dalam penerapannya kuota subsidi BBM masih jebol tidak sesuai perkiraan atau target, kebijakan dapat diubah dg menurunkan tahun usia kendaraan semisal tahun 95 diganti th ’90 dan setrusnya untuk mencapai penyempurnaan, dpt dilakukan uji coba dulu di kota Jakarta yang memilki banyak kendaraan mewah, kalau kebijakan ini berhasil dapat ditingkatkan lagi untuk skala nasional. Untuk kendaraan yang langsung membeli PERTAMAX tidak usah menunjukkan STNKagar tidak terjadi antrian. Dan untuk meminimalisasi modifikasi tangki kendaraan dibutuhkan juga batas maksimum. Untuk itu batasanya dapat diatur, Saya menyarankan batasnya adalah 12 liter sekali isi.

-Untuk sepeda motor : Pengaturannya dilihat dari cc kendaraan dg menunjukkan STNK, semisal untuk sepeda motor diatas 125 cc wajib menggunakan pertamax seperti moge, motor racing dll. Untuk 125 cc serta dibawahnya dapat langsung menggunakan subsidi karena rata2 para tukang ojek, para buruh pabrik dan para kelas menengah kebawah menggunakan sepeda motor ini sebagai alat transportasi (sebagai kaki ). Apabila tidak mendapat subsidi akan terjadi inflasi dan keresahan masyarakat serta bertambahnya kemiskinan karena biaya keseharian atau pengeluaran yang bertambah secara signifikan setiap harinya. Mungkin para tukang ojek akan langsung menaikkan 2 kali lipat untuk setiap pengantaran dan mengakibatkan barang dipedesaan mengalami kenaikan yang tak terkendali, para buruh menuntut gaji naik 2 kali lipat karena ongkos perjalanannya bekerja naik, dan lain-lain. Apabila tidak diberi subsidi akan terjadi kenaikan harga serta inflasi besar2an bahkan tak terkendali untuk semua barang. Yang dikuatirkan adanya demo yang tak terkendali (brutal) apabila keinginannya dalam kenaikan gaji tidak diterima atau juga PHKsecara besar2an dan ini juga pernah kita alami di tahun awal reformasi ’98, apabila kebijakan ekonominya salah apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak maka akan menyebabkan kekacauan politik yang diikuti kekacauan semua bidang ,sehingga negara mengalami gangguan Ketahanan Nasional. Ini juga sekarang bahkan sering dialami oleh Negara Thailand sebagai contoh yang kongkrit, untuk penyelesaian masalah ini dibutuhkan waktu lama untuk mengembalikan kearah semula. Sehingga upaya menghapus subsidi sama saja menghancurkan pemerintahan dan sangat tidak bijaksana untuk bangsa. Sedangkan batas pembelian maksimumnya sekitar 4 liter.

-Untuk sopir angkot atau alat transportasi (Wajib Subsidi) pengguna bensin dapat diperketat dengan koordinasi dengan Dishub dan harus tetap mendapatkan subsidi BBM agar tidak terjadi kenaikan tarif angkutan yg pada akhirnya akan juga menyebabkan inflasi. Dalam pengawasannya biasanya dilakukan secara ketat oleh Dishub dalam penggunaan BBM bersubsidi agar tidak terjadi penyelewengan subsidi tersebut, semisal BBM subsidi tersebut dijual lagi kepada pengendara lain non subsidi. Tetapi penyelewengannya akan sangat kecil apabila didukung oleh kesadaran masyrakat serta pengawasan yang ketat dari rakyat sendiri yang didukung oleh aparat keamanan. Upaya lain yang juga bisa diterapkan adalah SPBU didekat terminal lah yang hanya menyediakan subsidi BBM untuk angkot dan langsung dijaga oleh personil dishub serta polisi didalamnya sebagai pengawasan. Batas maksimum sekali isi 10 liter.

-Untuk penjual eceran BBM, karena sudah ada aturan mengenai jatah subsidi sebanyak60-70 liter perhari maka penjual akan tetap disubsidi. jatah itu sudah masuk dalam kuota dan sudah diprediksi, hal ini juga akan tetap mensejahterakan rakyat bawah dan tidak akan mempengaruhi inflasi, karena pengonsumsi eceran rata2 tukang ojek, kaum buruh, masyarakat terpencil dan pegunungan. Didaerah terpencil juga harus diawasi maksimal untuk menekan harga agar tidak terjadi lonjakan karena kelangkaan BBM semisal : tiap Kepala Desa mendapat jatah 60-70 liter perhari dari pertamina. Pokoknya kepala daerah harus interaktif apabila ada rakyat kurang mampu membutuhkan BBM untuk segera membantu pendistribusiannya, sehingga tidak terjadi keresahan dan tak ada BBM mahal untuk rakyat yang kurang mampu.

-Untuk pengguna SOLAR yang rata2 adalah angkutan public(bus), truk(pengantar barang kebutuhan), pick up dan lain2 yang mana rata2 adalah pelaku langsung kegiatan ekonomi. Atas alasan ini kebijakan subsidi harus tetap dijalankan untuk menjaga inflasi agar terkendali. Tetapi apabila memang dalam keadaan genting solusinya dengan menaikkan harga BBM solar karena solusi dgn STNK tidak dapat diterapkan karena infrastruktur untuk pertamax dex masih belum terdapat disemua SPBU. Hal ini menyebabkan kesulitan jangka pendek untuk penerapannya sampai tersedianya menyeluruh untuk pertamax dex di setiap SPBU. Tapi kami menyarankan melakukan kenaikannya secara bertahap, semisal: Apabila Pemerintah akan menaikkan solar 1000 per liter sebaiknya dilakukan secara bertahap misalnya per1 bln sekali akan ada kenaikan 200 secara otomatis pada awal bulan sampai tujuan kenaikan harga tercapai. Sebaiknya juga dilakukan blusukan dulu kpd sopir truk, sopir bus kota dan langkah ini ditujukan untuk menanggulangi penimbunan besar, serta inflasi akan menjadi tidak terasa dan mungkin tidak akan terjadi inflasi. Pengalihan solar pada PLN dengan energy alternative lain seperti gas, batubara, biodesel, surya dan lain-lain, sehingga BBM optimal untuk kegitan ekonomi rakyat sehari-hari.

Opsi lain adalah mengubah komposisi bio solar yang ada sekarang. Karena saat ini komposisi yang ada cuma 1,91% biodesel kelapa sawit kenapa pemerintah tidak menaikkan komposisi biodesel menuju 10-20% paling tidak untuk menghemat subsidi solardengan penelitian terlebih dahulu bersama GAIKINDO, lembaga2 riset nasional sehingga dapat langsung diterapkan. Yang mana biodesel mengalami kelebihan produksi dengan kapasitas 5,6 juta kilo liter sedang apabila kebutuhan biodesel menjadi 10% dapat dipenuhi perusahaan lokal 3,5 juta kilo liter pertahun. (KompasOtomotif.com:jumat,6 september 2014)

Jenis Kendaraan

Klasifikasi

Subsidi

Nonsubsidi

Max. Pembelian

Mobil (STNK)

Produksi thn ’95 ke atas

Ö

Bebas

Produksi thn ’95 ke bawah

Ö

12 lt (subsidi)

SepedaMotor (STNK)

Mesin 125cc ke atas

Ö

Bebas

Mesin 125cc ke bawah

Ö

4 lt (subsidi)

Angkot/ Transportasi

Bebas

Ö

10 ltr (subsidi)

Penjual Eceran

Bebas

Ö

± 60-70lt sesuai yg telah di atur Pertamina

Keterangan:

-Batasan maksimal untuk sekali isi untuk menghindari penyelewengan, penimbunan,serta modifikasi tangki bensin.

-Untuk mobil dapat mengambilmulai dari tahun ’95 atau 2000,karena diatas tahun ‘2000 merupakan kelas orang mampu.Pemerintah dapat langsung mengetahui berapa kira2 kuota yang akan dikeluarkan karena data kendaraan yang ada sudah diketahui pada Data Base pihak Kepolisian.

-Untuk sepeda motor menggunakan cc adalah karena rata2 tangki bensin pada kendaraan ini maksimal 5 liter serta penggunanya rata2 menengah kebawah(tukang ojek,kaum buruh dan keperluan2 distribusi barang,dll..)agar tidak terjadi inflasi dan pertambahan kemiskinan.

Langkah Yang Juga Mendukung Kesadaran Rakyat Dalam Kebijakan Ini:

Akan baik sekali apabila pemerintah dapat menemukan dahulu harga wajar atau keekonomian pada pertamax yang mungkin akan diketemukan lebih murah dari harga yang sekarang. Dengan mengambil langkah2 antara lain: Penghapusan mafia BBM, pembelian langsung ke produsen semisal Arab Saudi jangan melalui tangan kedua atau ketiga untuk memotong cost harga,

Langkah yang rada ekstrem yang hanya dapat dilakukan oleh presiden adalah dengan melobi Pangeran Arabsaudi untuk mau melakukan tukar guling antara BBM dengan CPO, tekstill atau apa saja yang merupakan berlebih di Indonesia sehingga dapat terjadi penghematan APBN serta peningkatan ekspor secara bersamaan.

Cara2 sebelumnya semisal memakai stiker kendaraan, menggunakan kartu, memakai chip dan lain2 sudah tidak efektif lagi untuk langkah cepat menangani subsidi supaya tepat sasaran karena memerlukan pendataan, teknologi, waktu panjang bahkan sangat mudah diselewengkan. Kebijakan dgn menunjukkan STNK merupakan cara sederhana yang pasti dibawa oleh pengendara, datanya valid dan dapat cepat dilaksanakan tanpa perlu pendataan rumit karena tergantung pelaksanaan di lapangan. Dalam hal ini Kami berkeyakinan bahwa Pak Jokowi dapat melaksanakan kebijakan ini dengan tepat dan cepat, apabila dibandingkan dengan kebijakan merelokasi rumah bantaran sungai, penertiban pasar tanah abang,kebijakan STNK ini lebih sederhana dan tidak memaksa (tetapi mengarahkan). Kebijakan ini juga sudah sukses diterapkan pada kebijakan pada system parkir yang diterapkan digedung2 kota. Hal ini dilakukan dengan kesadaran diri untuk menghindari penyalahgunaan karcis. Kami berkeyakinan setelah penerapan STNK sukses akan dengan sendirinya masyarakat tergugah hatinya dg memilih pertamax apabila memang selisih harga semakin kecil.langkah ini merupakan langkah awal yang ditujukan untuk menggugah hati masyarakat tanpa memaksa dan memberatkan konsumen BBM karena mereka sendiri yang akan menyesuaikannya dengan pendapatan mereka. Hal ini tidak akan menyebabkan Inflasi dan keresahan pada masyarakat.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan di SPBU,antara lain:

1.Pemisahan jalur kendaraan untuk BBM bersubsidi dan non subsidi.

2.Meningkatkan gaji para petugas SPBU.

3.Pengawasan serta CCTV harus berfungsi pada jalur subsidi.

4.Pengecekan berkala setiap minggu untuk melihat kinerja melalui laporan serta cctv yang ada oleh pemerintah yang berwenang (pihak pertamina disetiap daerah serta kementrian ESDM daerah).

5.Menerima semua keluhan serta perbaikan dari masyarakat.

6.Penindakan tegas apabila ada oknum yang melakukan penyelewengan serta penimbunan.

Perbedaan apabila diambil langkah lain, selain REVOLUSI MENTAL:

-Apabila langkah yang diambil adalah MENAIKKAN HARGA SUBSIDI BBM, keputusan ini sangat berisiko pada inflasi yang berujung pada bertambahnya kemiskinan, tuntutan kenaikan gaji dan lain-lain. Resiko lainnya adalah tetap mengalami pembengkakan kuota subsidi karena kendaraan bermotor masih akan bertambah terus yang tetap akan menggerus kuota yang ada, dan juga resiko apabila terjadi kenaikan harga minyak mentah dunia maka akan juga menaikkan lagi harga subsidinya dan akan menyebabkan inflasi yang terus menerus.belum lagi masalah penimbunan besar2an.Kesimpulannya adalah hal ini tidak akan menyelesaikan masalah,tetapi cuma untuk kebutuhan sementara saja yang mana hal ini akan terjadi berkelanjutan apabila harga minyak mentah yang secara nyata akan mengalami kenaikan terus menerus.

-Apabila dengan MENGHAPUS SUBSIDI, maka rakyat akan mengalami inflasi yang sangat besar dan akan terasa berat beban untuk rakyat yang kurang mampu baik dalam kebutuhan pokok, transportasi, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain sehingga kemiskinan pun tak terkendali. Belum lagi apabila harga minyak mentah yang terus menerus naik yang tidak mungkin dapat diprediksi, maka rakyat akan langsung terimbas krisis minyak dunia yang mana pemerintahpun tidak akan bisa berbuat banyak menyelamatkan rakyat yang kurang mampu dan inflasi akan terjadi terus-menerus.Kesimpulannya adalah hal ini juga tidak akan menyelesaikan masalah.Masyarakat yang kurang mampu akan terus menderita seiring kenaikan minyak mentah dunia karena akan terjadi inflasi yang terus menerus,meskipun ada bantuan lainpun tidak akan mengurangi beban mereka.Kebutuhan pokok sehari2 mereka sangat besar berapapun yang dikasih Pemerintah dalam satu bulan tidak akan dapat mengganti kebutuhan mereka setiap hari.

-Apabila melakukan PENGGANTIAN BBM ke GAS juga masih perlu waktu serta masih akan mengeluarkan dana APBN lagi,semisal untuk Infrastruktur SPBU,pembelian tangki gas(converter kit) besar2an untuk mobil gas,dana untuk sosialisasi dalam penggunaan serta perawatan mobil (dikuatirkan mudah meledak/terbakar) sehingga untuk jangka pendek juga akan susah dilaksanakan.Kesimpulannya adalah kebijakan ini kurang sesuai budaya Indonesia karena kurang sederhana sehingga masyarakat memerlukan waktu untuk beradaptasi.Disamping itu dalam beradaptasi pasti akan menemukan masalah2 yang akan butuh penyelesaian untuk alih teknologi,sehingga kurang pas untuk kebutuhan mendadak untuk diterapkan dalam jangka pendek serta hasilnya juga jangka panjang.

-Dan apabila langkah REVOLUSI MENTAL SUBSIDI BBM dilakukan saja meskipun belum tepat sasaran ,paling tidak masalah mengenai tepat sasaran sudah akan terurai secara langsung dan akan disempurnakan setelah pelaksanaan,setelah terdeteksi kelemahan2nya.Hal inilah yang akan menyelesaikan masalah untuk tahun2 berikutnya,Karena langkah ini tidak akan berpengaruh meskipun akan bertambahnya jutaan kendaraan bermotor selanjutnya karena hal ini juga telah dibatasi.Untuk kenaikan minyak mentah juga tidak akan mempengaruhi inflasi karena factor2 inflasi sudah teratasi maka harga pangan dan kebutuhan lainnya tidak akan mengalami kenaikan signifikan(Murah Pangan).Apabila untuk SOLAR penghematannya tanpa menaikkan harga adalah mengubah komposisi dalam kandungan biosolar semisal: Biosolar yang ada sekarang memiliki 10% biodesel(kelapa sawit)dengan penelitian dan rekayasa kimia cepat ditingkatkan menjadi 40%-50% sehingga secara cepat langsung bisa digunakan,sehingga akan terjadi penghematan sekitar 20%-30% APBN dari subsidi solar tanpa menaikkan harganya sehingga tidak menyebabkan inflasi.

KATA KUNCI dalam konsep ini adalah:

1.Pengurangan subsidi BBM,yaitu dengan tepat sasaran dengan STNK.

2.Penghematan APBN,sehingga dapat digunakan untuk kebijakan lain yang lebih produktif.

3.Tanpa Inflasi,agar masyarakat yang tidak mampu tidak ikut resah karena tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari2.

4.REVOLUSI MENTAL,dengan mengubah mental menuju kearah yang benar menjadikan manusia Indonesia sadar akan tindakan2nya.

KESIMPULAN

Kebijakan ini sudah sesuai oleh Perpu Kementrian ESDM No.1 tahun 2013 agar melakukan penghematan secara tepat sasaran dan tidak boleh terjadi kekacauan.Apabila Pemerintahan Pak Jokowi dapat melaksanakan langkah ini tepat sasaran, Kami berkeyakinan Anggaran APBN untuk subsidi BBM dapat ditekan minimal 30 % dari alokasi Anggaran atau sekitar Rp 90 T. Dana besar ini dpt digunakan untuk Indonesia sehat atau program2 lain jokowi- jk. Kebijakan ini masih perlu penyempurnaan dan kalau perlu dilakukan uji coba dulu untuk dapat menganalisa kelemahan, kelebihan, serta hambatan dalam pelaksanaan kerjadilapangan. Kami sangat yakin kebijakan ini dapat mudah sukses dilaksanakan oleh Pak Jokowi bersama pemerintahan ahlinya dan koordinasi pemerintah dengan pertamina serta aparat keamanan, serta didukung langsung oleh kesadaran masyarakat.Saya juga berkeyakinan bahwa Negara2 lain juga akan mencontoh kebijakan Revolusi Mental(Menggugah Kesadaran) ini karena tidak menimbulkan inflasi sehingga masyarakat kurang mampu masih akan terlindungi hak-hak mereka.Untuk menambah keyakinan Beliau,Saya juga telah mencoba dan bekerjasama dengan petugas SPBU dan Mereka setuju untuk penerapan ini tinggal menunggu perintah atasan saja.Cara ini juga sukses pada tempat parkir jadi juga akan sukses pada SPBU(Petugas SPBU berkata). Apabila kebijakan ini tidak didukung oleh parlemen, Pak Jokowi tidak perlu takut. Dengan melakukan blusukan ke para tukang ojek, sopir2 diterminal2, ke kaum buruh2 pabrik,ke kampus2, pasar2 tradisional dll.,Hal ini dapat mudah didukung oleh rakyat.Apabila kebijakan ini baik, serta dapat diterapkan di masyarakat, maka masyarakat akan berbondong2 melakukan demo untuk mengajak para anggota2 DPR menyetujui kebijakan ini. Bapak tidak perlu takut dengan koalisi seberang. Yang penting Bapak harus tetap menjalankan amanat dan tetap bersama rakyat.

Hasil dana dalamkenaikan solar dapat digunakan sbb:

-Dana dapat digunakan untuk meningkatkan penelitian tentang BBN (Bahan Bakar Nabati) yang sudah nampak didepan mata dalam penggunaan bio solar.misalnya : bio solar yang berisi BBN cuma 10% dapat ditingkatkan lagi menjadi 50% atau lebih.

-Dana nya juga dapat digunakan untuk padat karya energy semisal: disetiap desa2 yang memiliki lahan kosong atau milik Negara dapat digunakan untuk ditanami pohon jarak pagar untuk bio solar. yaitu dengan menggerakkan para pengangguran serta petani didesa2 untuk menanam serta memelihara nya sampai panen sehingga produksi akan semakin besar dapat digunakan untuk skala nasional. Langkah ini memiliki kelebihan mengurangi pengangguran dengan menambah lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat sehingga mendukung program pemerintah untuk swasembada energy nabati.

Patut digaris bawahi bahwa kebijakan menghilangkan subsidi ini sangat berbeda dengan kebijakan Pak Jusuf Kalla dalam pengalihan minyak tanah ke elpiji. Yang mana subtitusinya sama antara elpiji dan minyak tanah (kebutuhan sekunder dg sekunder), sedangkan apabila penghapusan subsisdi BBM ini (kebt.primer) kemudian dialihkan kepada subsidi lainnya Indonesia sehat dan pintar, subsidi pupuk, pembangunan jalan, 1 juta utk prasejahtera dll. Yang mana kebijakan2 itu merupakan kebutuhan sekunder masyarakat karena bersifat jangka panjang serta sudah discover oleh pemerintahan sebelumnya maka tidak dapat disatukan sehingga akan terjadi kekacauan kebutuhan dimana kebutuhan primer yang sudah dihapus dan tidak mempunyai pengganti. Penghapusan subsidi BBM akan berdampak langsung dan dirasakan setiap hari yang menimbulkan keresahan terus menerus bagi rakyat yang kurang mampu. Atas alasan ini sebaiknya Pak Jokowi jangan gegabah melakukan penghapusan subsidi BBM, Karena dapat meresahkan masyarakat serta kekacauan politik yang dapat menggangu Ketahanan Nasional.Apabila cara sederhana dan Indonesia banget seperti karakter Pak Jokowi ini sukses dilaksanakan, maka langkah selanjutnya dalam menjalankan program akan terakomodasi dengan baik. Kebijakan pengaturan subsidi BBM ini merupakan pondasi awal pemerintahan yang harus sukses dilakukan.

SALAM SUKSES PAK JOKOWI-JK UNTUK INDONESIA HEBAT, SEMOGA SELALU DALAM LINDUNGAN ALLAH.S.W.T. Amien

UNTUK KONFIRMASI KEJELASAN KONSEP DAN RESPON BAPAK SANGAT SAYA HARAPKAN UNTUK DAPAT MENGHUBUNGI.

Email : yudibond.88@gmail.com