Jangan sampai, sebuah aturan ditetapkan dengan menggunakan pendekatan kekuasaan. Upaya menghentikan perdebatan, dilakukan dengan surat edaran, sangat disayangkan.
Dilain pihak, barisan pendukung keberadaan RUU Kesehatan seolah diperhadapkan, berpotensi menimbulkan friksi horisontal.
Semua pihak sepakat bahwa persoalan kesehatan penting untuk dibenahi, khususnya pada aspek fundamental, yakni perbaikan sistem kesehatan nasional, dibutuhkan komitmen riil dalam politik dan anggaran.
Menariknya, sebagaimana tulisan Pekka Kaihilahti, Duta Besar Finlandia untuk Indonesia, (Kompas, 27/4) berjudul "Semua Bisa Bahagia", salah satu cermatan sang dubes menyebut ada secercah harapan bagi Indonesia untuk menjadi negara sejahtera dan bahagia.
Ketika pemerintah telah memiliki program penjaminan kesehatan secara universal, hal itu mampu memberi dukungan bagi publik secara menyeluruh.
Kita memiliki potensi tersebut, dan untuk itu upaya merumuskan bentuk terbaik dari omnibus law RUU Kesehatan kali ini, dengan duduk bersama, membuka kembali ruang diskusi sepenuh hati, demi kebaikan bersama di masa depan untuk semua pihak, tanpa terkecuali.
