Komunikasi Krisis di Panggung Drama Politik

Lantas, jika keputusan pengesahan peraturan diibaratkan sebagai panggung drama, maka di sisa babak pertunjukan apakah akan berakhir happy ending atau sebaliknya?

Pertarungan wacana dan krisis yang memuncak, mengharuskan para pihak yang terlibat di dalam konflik, memulai kembali mengurai proses komunikasi terbuka untuk mencapai resolusi akhir. Tentu semua pihak berharap, sebagaimana judulnya UU Cipta Kerja, akan mampu membuka pintu gerbang kesejahteraan bangsa, dengan menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja.

Dalam tahap akhir komunikasi krisis, kesepahaman dan persetujuan akan menjadi langkah terbaik, agar kondisi yang tercipta tidak memperparah fase krisis serta menimbulkan kerusakan yang lebih luas. Lagi-lagi proses komunikasi dibutuhkan, tidak hanya untuk menjelaskan, tetapi sekaligus menenangkan.

Jalinan komunikasi di periode krisis, diartikan sebagai upaya untuk membangun kepercayaan, dan untuk menciptakan rasa percaya diperlukan pembuktian. 

Publik yang kerap kali kecewa dan dikecewakan oleh perilaku elite, secara psikologis kehilangan kemampuan menaruh rasa percaya. Situasi ini membutuhkan upaya pemulihan atas trauma publik. Para elite harus memahami itu.

Bila kemudian puluhan menteri dari kabinet pemerintah, beramai-ramai melakukan upaya penjelasan melalui konferensi pers, sebagaimana yang telah dilakukan, agaknya hal itu menjadi langkah yang terlambat dalam menjawab berbagai pertanyaan publik selama ini. 

Pada situasi pandemi, seiring dengan menyusutnya pertumbuhan industri serta ekonomi, polemik UU Cipta Kerja harus diakhiri. 

Berkonsentrasi pada penuntasan pandemi (fight to flatten) dan bersiap untuk menghadapi pasca pandemi (future), bila kebijakan yang diambil keliru dalam mempersiapkan kondisi-kondisi tersebut, bukan tidak mungkin kondisi pemulihan (recovery) akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Segera perbaiki!