Ruang Demokrasi dan Sistem Kesehatan Nasional

Penguatan sarana dan prasarana pendukung dari sektor kesehatan, termasuk mencetak para pengabdi bagi pelayanan kesehatan, dirumuskan sebagai bagian yang tidak terpisahkan atas semangat kemandirian dalam mengurus persoalan domestik yang bebas dari intervensi kepentingan antar blok dunia saat itu.

Peralihan politik dari Orde Lama ke Orde Baru, yang kemudian pada akhirnya mampu mewujudkan konsep Pusat Kesehatan Masyarakat -Puskesmas yang telah digagas sebelumnya. Termasuk berbagai program baru, semisal pelaksanaan konsep keluarga ideal, melalui Keluarga Berencana. Pengendalian populasi, merupakan sarana dalam melakukan kontrol publik.

Ketika transisi kritis Orde Baru, mewujud menjadi Orde Reformasi, maka gagasan kepentingan publik untuk perluasan akses kesehatan publik menjadi titik tekan yang penting. 

Realitas sosial akan sulitnya publik untuk memperoleh layanan dari fasilitas kesehatan, semakin disadari terjadi. Selain itu, kebutuhan akan peningkatan kualitas kesehatan publik, menjadi suatu standar kehidupan yang baru.

Melalui fase demokratisasi, mimpi tentang negara kesejahteraan dihembuskan. Pembentukan peraturan mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional -SJSN pada akhirnya terjadi tahun 2004. Gagasan tentang kesamaan hak untuk mendapatkan perlindungan publik, melalui bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, semakin dimatangkan dengan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial -BPJS di 2011.

Menanti Arah Baru Pro Poor
Ternyata tidak mudah, upaya materialisasi kebijakan yang mengatur hajat publik, masih harus dimenangkan dalam gelanggang pertarungan politik.Termasuk memastikan dukungan bagi pelaksanaan program jaminan sosial kesehatan nasional secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Proses demokrasi langsung, yang memungkinkan pemilihan kandidat secara terbuka, menghadirkan figur yang mencoba mendekati publik dengan berbagai tema kampanye populis. Isu di sektor pendidikan dan kesehatan, menjadi daya tarik bagi keterpilihan. Premis utamanya, popularitas tokoh dengan bungkus kampanye program kerja populis, akan meningkatkan elektabilitas kandidat, yang berguna dalam memenangi pemilihan.

Selaras dengan itu, agenda kesehatan melalui penjabaran teknis BPJS Kesehatan di 2014, yang memiliki target cakupan seluruh warga tidak berjalan dengan mulus. 

Salah satu yang dipertanyakan adalah komitmen dan konsistensi para aktor politik, untuk memenuhi janji kampanye yang berpihak pada kepentingan publik. Hal ini terlihat dari belum terpenuhinya cakupan BPJS Kesehatan secara universal health coverage, yang seharusnya terjadi pada 2019.

Lebih dari itu, problem defisit dari pembiayaan BPJS Kesehatan, juga tidak kunjung terselesaikan. Konstruksi yang terbangun adalah persoalan manajemen pengelolaan program BPJS Kesehatan dan tindakan kecurangan -fraud dari pemberi layanan. 

Padahal, sesuai kajian ekonomi kesehatan, problem BPJS Kesehatan mencerminkan wajah di ruang politik. Hal tersebut disebabkan karena penetapan nilai aktuaria atas premi program berada di wilayah politik, bukan lagi sekedar aspek teknis manajerial semata.