Media dan Oligarki di Hari Jadi

Menariknya, rilis Democracy Index 2019 yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit, menyebut bahwa dalam kerangka global, tahun lalu sebagai tahun kemunduran demokrasi.

Khususnya, dicermati melalui peningkatan isu elit politik dan partai, sebagai bagian dari oligarki kekuasaan, dibandingkan kepentingan publik. Termasuk, penurunan kebebasan sipil, yang memuat kebebasan media dan kebebasan berbicara.

Indeks ini, memperhitungkan soal proses elektoral dan pluralisme, keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, kultur politik dan kebebasan sipil. Peringkat Indonesia, berada di posisi ke-64 dari 167 negara, bahkan di bawah Dominika, Lesotho, Mongolia dan Rumania. Nilai keseluruhan indeks untuk Indonesia adalah 6.48, menempatkannya sebagai Flawed Democracy. Sebuah demokrasi yang cacat.

Meski nilai Indonesia lebih baik dari 2018 (6.39), toh hal itu masih jauh dari menggembirakan. Salah satu hal yang terbaca dari temuan penelitian itu, untuk Indonesia adalah wacana politik, terkait dengan upaya untuk menggantikan posisi pemilihan langsung, menjadi tidak langsung. Hal ini diindikasikan, sebagai kemunduran demokrasi.

Apa relasinya dengan kerja media? Realitas politik dalam negeri kita yang sedemikian dinamis, telah berubah pasca pembentukan kabinet. Oposisi menjadi koalisi. Ketiadaan posisi penyeimbang, dari ranah politik formal, mengharuskan adanya pemeran pengganti.

Disitulah letak vital, dari keberadaan media dan elemen kelompok masyarakat sipil. Dapat dibayangkan apa yang terjadi, bila kemudian media justru membalik posisi, untuk bersekutu dengan kekuasaan. Hanya menjadi corong pengeras suara. Bisa dipastikan indeks demokrasi kita, akan semakin melorot. Situasi ini menjadi sangat serius.

Di titik inilah tantangan media sesungguhnya. Keluar dari persoalan dirinya sendiri, dan bahkan mampu melepaskan diri dari cengkraman kepentingan oligarki. Kita tentu menantikan fungsi pers merdeka, yang menjadi saluran kepentingan publik. Dirgahayu Pers Indonesia!