Mohon tunggu...
Yudhi Hertanto
Yudhi Hertanto Mohon Tunggu... Penulis - Simple, Cool and Calm just an Ordinary Man

Peminat Komunikasi, Politik dan Manajemen

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Pilihan

Komunikasi Krisis pada Blunder Partai Politik

17 Maret 2019   05:50 Diperbarui: 17 Maret 2019   06:04 44
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosbud. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/Pesona Indonesia

Daya tahan partai masih terbilang bagus, bahkan dapat bertahan. Pada kontestasi 2014, partai ini ada dalam koalisi yang berbeda dengan hari-hari ini. Setelah kalah dalam.mengusung kandidat, angin berhembus kencang, kehilangan figur ketua partai dan faksionalisasi internal menguat.

Lantas partai terombang-ambing, dalam kepemimpinan dua nahkoda yang saling berseteru. Lalu mendekat pada kekuasaan, menjadi kelompok pendukung, serta mendapat kompensasi di kabinet pemerintahan. Hingga pada akhirnya merupakan partai pengusung petahana untuk kembali berkompetisi pada Pilpres kali ini.

Tidak hanya sebagai pelengkap pasif, tetapi sang ketua partai menjadi pemain kunci yang aktif. Pada waktu yang tidak lama menjelang pencoblosan, OTT KPK adalah isu yang berpotensi menggerus dukungan bagi paslon Pilpres, sekaligus bagi partai itu sendiri. Jelas bahwa konsolidasi koalisi akan terganggu.

Kegoncangan partai harus ditangani dengan seksama, cermat dan terukur, termasuk memastikan mata rantai basis terbawah tidak tercerai-berai, serta berkoordinasi dengan pihak koalisi untuk kembali menyelaraskan fungsi kerja kampanye yang memasuki tahap final. Turbulensi ini adalah bentuk ujian ketangguhan partai. Pada saat bersamaan menjadi sarana dalam menguji performa elektabilitas partai, koalisi dan paslon.

Membenahi Partai Politik

Mekanisme multipartai dalam sistem demokrasi kita adalah sebuah realitas. Pengalaman penerapan fusi partai merupakan pengalaman buruk dimasa lalu. Tetapi era multipartai tidak juga membawa kualitas demokrasi kita menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Perlu ada konsensus, melalui format multipartai terbatas, sehingga partai politik tidak seperti cendawan yang patah tumbuh hilang berganti sesuai musim. Selain itu pembiayaan politik dengan mengandalkan internal funding sebagai komitmen dalam berpolitik, perlu di audit publik secara terbuka pada aspek keuangan partai politik.

Tambahan subsidi negara atas partai politik masih mungkin dilakukan, dengan bentuk non tunai, berupa infrastruktur fasilitas kepartaian pusat dan daerah. Mungkinkah efektif mengeliminasi korupsi? Sangat tergantung dinamikanya. Terlebih politik saat ini bukan semata idealisme, tetapi sekaligus menjadi profesi yang berorientasi materi. 

Politik sebagai mata pencaharian, adalah bentuk degradasi fungsi politik yang seharusnya mengelola kepentingan publik. Hal ini yang membuat jalur politik, dipergunakan dalam memperbesar akses bagi sumberdaya langka kehidupan bernegara, yaitu power and authority. 

Ditingkat tataran praktis, kekayaan didapat melalui transaksi pengaruh atas kekuasaan yang dimiliki, dengan kepentingan bernilai ekonomis, baik bagi individu maupun partai politik, sekaligus menjadi modalitas bagi upaya memastikan keberlangsungan kekuasaan. Padahal, politik yang ditopang semata oleh kekuatan finansial, tidak akan bersifat permanen.

Atasi Kendala melalui Kendali

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun