Kurangnya penerapan etika publik yang disandarkan pada integritas yang disertai dengan transparansi serta akuntabilitas, mengakibatkan berkurangnya kepercayaan, dan pertentangan diantara parapihak yang saling terhubung dalam program BPJS Kesehatan, mengakibatkan terciptanya perbedaan tajam yang bersifat antagonistik.
Bila hal ini tidak dikelola, serta semakin meruncing, maka potensi konflik yang terjadi justru akan semakin banyak menyerap sumberdaya yang dimiliki, baik tenaga, waktu, pikiran dan biaya, dimana hal ini justru tidak berkenaan dengan solusi yang dibutuhkan dalam memastikan pemberian layanan paripurna bagi pasien, menjamin kepastian pembayaran secara layak kepada pemberi layanan yakni dokter beserta rumah sakit, sekaligus mengatasi masalah defisit keuangan BPJS Kesehatan itu sendiri.
Lagi-lagi hanya butuh political will yang kuat dan pengelolaan profesional dalam memastikan layanan kesehatan publik melalui BPJS Kesehatan, serta membangun interkoneksi kerangka kerja yang sinergis secara saling supportif bersama dengan provider --dokter dan rumah sakit, guna memastikan masyarakat yang sehat dan berdayasaing bagi kemajuan bangsa ini!.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
