Keenam: pada titik dimana harga minyak ditetapkan floating price, maka integrasi kebijakan lain harus ditempuh secara sinergis, seperti pembangunan dan penguatan transportasi massal bagi publik, lantas apa makna jalan bebas hambatan tol selain mendorong konsumsi transportasi pribadi.
Ketujuh: dalam konsep kebijakan publik, terdapat arah target sasaran kebijakan serta upaya mitigasi dampak risiko, kelompok publik mana yang diidentifikasi terdampak kebijakan? Apa langkah alternatif penanganan? Bagaimana proses serta mekanisme pengalihan alokasi subsidi bagi kepentingan publik terdampak? Jelas diperlukan langkah-langkah susulan terkait kenaikan harga BBM.
Kedelapan: soal keterbukaan dalam pengambilan keputusan publik, tentu pola transparansi kebijakan harus dinyatakan dalam alasan-alasan yang logis, dan diumumkan kemuka, tidak bisa secara seketika kebijakan berlangsung saat diumumkan, justru hal tersebut memperlihatkan seolah pemerintah tidak mempersiapkan diri secara serius.
Dengan demikian, apakah kebijakan kenaikan harga BBM kali ini tepat? Tergantung pada sisi mana Anda melihatnya, tetapi yang pasti perlu ada pembenahan dalam model pengambilan kebijakan publik yang berkeadilan.
Lalu apakah kebijakan atas harga BBM berkonsekuensi atas perubahan politik merujuk pergantian presiden? Maka Anda jelas perlu menunggu waktu konstitusional yang telah ditetapkan pada 2019.
Sekali lagi, isu kenaikan harga BBM bisa jadi dan sangat mungkin menjadi bahan kampanye bagi kelompok oposisi dalam membangun sentimen publik, dan bagi kelompok pro pemerintah harus mampu mempersiapkan basis argumentasi yang mendalam untuk melakukan counter opinion.
Pemerintah yang berkuasa tentu tidak perlu antipati terhadap kritik kritis, justru dengan penguatan basis kebijakan melalui kritik kritis dapat menjadi kekuatan dan modal bagi periode pemilihan selanjutnya. Harus dipastikan orientasi kekuasaan bagi siapapun, ditujukan untuk kemaslahatan publik, bukan sekedar kepentingan bagi golongan atau bahkan sekedar mempertahankan jabatan.
