Dalam tradisi semiotika, tanda dan makna ditempatkan sebagai objek analisis. Konsensus dalam kesepakatan akan simbol, menjadi bagian dari upaya membangun kesepahaman komunikasi.
Mencermati hasil Pilkada serentak, tentu akan menjadi menarik melihat relasinya guna memahami pentas politik nasional, menjelang Pileg dan Pilpres 2019 sebagai bagian dari agenda besar demokrasi.
Saling klaim kemenangan serta kesuksesan Parpol dalam agenda Pilkada serentak, adalah sebuah statemen semu. Secara umum, kemenangan Pilkada ditempuh melalui koalisi lintas Parpol, baik mengusung calon bersama ataupun mendorong kader internal.
Pernyataan sepihak akan kemenangan Pilkada, dalam aspek praktis membentuk batas wilayah, menandai teritori, sekaligus membangun persepsi atas realitas bagi publik secara perlahan. Meski dipahami bila Quick Count adalah metode statistik ilmiah yang dapat merepresentasikan hasil, tapi ada persoalan etika yang harusnya dijaga disana.
Koalisi sebagai sebuah simbol, merupakan tanda sekaligus pertanda. Pertemuan kepentingan dalam wujud koalisi, membangun kesepakatan bersama yang bersifat cair dan sesaat.
Lebih jauh lagi, koalisi adalah pertanda bila Parpol lebih mengutamakan potensi kalkulasi kemenangan Pilkada, dibandingkan memastikan mewakili aspirasi publik.
Probabilitas adalah bagian dari kerangka ilmu hitung atas peluang, dan dalam nilai besaran peluang yang terbesar, maka hal tersebut yang menjadi panduan dalam pemilihan kandidat yang didukung Parpol.
Kader Sosial Media
Merujuk hasil Pilkada di Jawa, baik Jabar, Jateng maupun Jatim sebagai lokus penelitian yang paling dominan, dipahami bahwa kontestan dengan basis follower didunia maya merupakan indikator kesuksesan.
Meski sosial media menghadirkan permainan kepalsuan baik bot maupun fake account, tetapi sosial media sekaligus memberikan ruang bagi pembentukan citra yang lebih fleksibel.
Basis dukungan berdasarkan jumlah follower, memindahkan realitas virtual menjadi realitas sosial. Para kandidat yang melakukan pengelolaan sosial media secara organik, membangun relasi emosional.
Maka popularitas (keterkenalan) meningkat menjadi akseptabilitas (penerimaan) publik, karena kemudahan aksesibilitas (keterjangkauan) tokoh secara dialogis atas para pengikutnya.
Konsistensi yang tidak instant dalam pengelolaan sosial media, akan mampu mendorong akseptabilitas terkonversi menjadi elektabilitas (keterpilihan). Tidak ada shortcut dalam pemenangan calon, hal ini yang harus dipahami Parpol.
Sosial media menjadi tanda bagi arah baru dan berbeda atas proses politik, sekaligus merupakan pertanda bahwa perlu terdapat refreshment dalam pengelolaan kepartaian secara modern.
Politik dinasti yang menempatkan lingkar tertutup dari elit politik pada sebuah Parpol, hanya memberikan celah sempit bagi mobilisasi vertikal kader internal, sementara itu dalam kerangka Pilkada rekrutmen terbuka kandidat memberi ruang tokoh eksternal masuk dengan melewatkan proses kaderisasi.
Jika orientasi Parpol hanya tertuju pada kursi kekuasaan secara pragmatis, maka bisa dipastikan proses demokratisasi internal ditubuh partai pun tidak berlasung. Dengan demikian, situasi ini menjadi tanda dan pertanda dari kematian demokrasi kita.
