Survei Politik dan Pengaruh Opini Publik

Pernyataan atas pertanyaan kepada publik, menjadi pendapat umum, yang dikenal sebagai opini publik. Pengukuran opini publik yang dilakukan dengan metode ilmiah -survei, jajak pendapat, akan mendapatkan penilaian atas akurasi pandangan khalayak.

Opini dapat dipahami pula sebagai derajat persetujuan atau kesepakatan dari masyarakat untuk hal tertentu. Dampak psikologis atas potensi perbedaan pendapat ini, adalah terjadinya ancaman isolasi bila anti mainstream.

Dengan demikian, individu akan berkecenderungan sebagai penilai iklim politik. Dimana, posisi tersebut akan selalu memperkirakan kekuatan argumentasi pihak lain. Morissan mengatakan dalam teori "spiral of silence" bahwa individu memiliki karakteristik untuk menahan diri dalam menyampaikan pendapat akan isu publik. Terlebih, bila arah pendapat individu, berbalik dari pernyataan mayoritas publik.

Proyeksi dukungan atas suatu posisi opini publik, diukur melalui besar-kecilnya dukungan, dikenal sebagai kuasi statistik (quasi statistical sense). Secara psikologis politik, individu cenderung menerima atas pendapat dengan dukungan mayoritas, meski belum terbukti secara empirik maupun melalui pendekatan ilmiah.

Berdasarkan hal itu, maka survei politik menjadi alat ukur ilmiah yang dapat memberikan pengetahuan baru. Berdasarkan Mc Quail, disebutkan bila opini publik dapat menjadi sebuah fakta sosial yang objektif, dan sekaligus mendorong perubahan sikap publik.

Dan Nimmo menyatakan kerangka komunikasi politik dan pembentukan opini publik, dapat dilaksanakan dengan menggunakan berbagai teknik studi dengan pendekatan metode yang berbeda, namun demikian kebenaran yang sejatinya dari kalkulasi politik melalui varian metode statistik, adalah bahwa peneliti melakukan studi yang sempurna dan berguna.

Kecenderungan bertindak, lebih lauh lagi distimulasi oleh kepercayaan, nilai dan pengharapan. Komunikasi politik, disisi lain dimaknai sebagai komunikasi persuasif dalam memenangkan kampanye pemilihan. Dalam teritori politik, maka karakter sifat komunikasi yang terkandung (1) dinamis (2) berkelanjutan dan (3) sirkuler.

Politik sebagai sebuah proses, dapat dipahami dan dipelajari sebagai pola interaksi yang berganda, setara, bekerjasama dan bersaingan yang menghubungkan warga negara partisipan aktif dalam posisi pembuat keputusan.

Menurut Hafied, riset termasuk survei adalah proses pengumpulan dan interpretasi informasi secara sisteatis dalam pemahaman terhadap suatu masalah, sekaligus menjadi peralatan yang esensial untuk memahami kejadian atau peristiwa.

Wilayah kerja politik adalah kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijaksanaan (policy) dan sumberdaya (resource). Komunikasi politik adalah proses komunikasi yang berkonsekuensi pada aktifitas politik, dengan pesan bermuatan politik.

Dengan demikian, opini publik -pendapat umum, secara sederhana didefinisikan sebagai pendapat yang beredar dikalangan masyarakat terhadap suatu isu yang dipersoalkan oleh banyak orang. Terkait hal itu, opini publik memiliki beberapa prinsip; (1) dinyatakan verbal atau sikap yang dapat diinterpretasikan (2) membuat orang mudah terpengaruh (3) terdapat kemungkinan kepentingan pribadi (4) memiliki kecenderungan arah tertentu (5) berupaya mencari keseimbangan -stability (6) terdapat isi pesan yang dipahami dan (7) terdapat keterlibatan dalam suatu isu.

Terdapat dua dimensi pendapat umum, (1) dimensi preferensi -mengukur pilihan terhadap alternatif yang ada dan (2) dimensi intensitas -mengukur kuatnya pilihan atas alternatif yang ada.

Kesalahan dalam jejak pendapat yang mungkin dihasilkan , disebabkan antara lain; (1) pendapat mudah berubah (2) melaporkan hal yang belum menjadi keputusan (3) berbeda pernyataan di polling dengan bilik suara (4) tidak konsisten karenan merupakan isu-isu spontan dan (5) pendapat umum sulit diidentifikasi secara faktual.

Publik sendiri menurut Grunig dalam Zaenal Mukarom,terklasifikasi menjadi; (1) public latent -publik tersembunyi dan tidak mengetahui (2) aware public -publik yang sadar yang mengenali masalah dan (3) active public -mengambil tindakan atas suatu masalah.

Dalam upaya untuk melakukan pengukuran opini publik, maka setidaknya terdapat berbagai cara yang dapat dipergunakan, diantaranya; (1) polling --pengumpulan suara (2) attitudes scales --representasi parapihak yang berseberangan (3) interview --wawancara umum dan (4) tulisan --mengemukakan pandangan atas masalah untuk mendapatkan reaksi.

Tahapan dalam pembentukan opini publik itu sendiri terdiri dari; (1) luftartige -berupa uap tanpa bentuk nyata (2) flussige -seperti air yang memiliki bentuk nyata dan (3) festig -opini yang sudah kuat dan tidak mudah berubah.

Anwar Arifin mengatakan penentuan pendapat umum diranah politik, akan bergantung pada citra yang ditampilkan oleh aktor dan partai politik. Seruan tentang Vox Populi, Vox Dei kemudian menempatkan posisi persetujuan masyarakat sebagai yang utama, hal ini menjadi dasar bagi opini publik. Sehingga opini publik dapat dimaknai sebagai pendapat, sikap, perasaan ataupun hasil interaksi sosial didalam masyarakat.

Fungsi dari pendapat umum adalah (1) memperkuat undang-undang dan peraturan (2) menjadi pendukung moral dalam masyarakat (3) pendukung eksistensi lembaga sosial dan politik. Relasi opini publik sebagai efek dari komunikasi politik, pun dapat dipahami sebagai (1) kehendak rakyat -kognisi (2) kontrol rakyat -afeksi (3) dukungan rakyat -konasi.

Hal ini yang kemudian menurut Hardiman, menyebabkan demokrasi dalam pandangan Jurgen Habermas dimaknai sebagai rasionalisasi kekuasaan, dengan upaya mendapatkan legitimasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempengaruhi kesadaran praktis individu didalam masyarakat.

Selaras dengan hal tersebut, Habermas menyatakan demokrasi sebagai rasionalisasi kekuasaan berkaitan pada pengilmiahan politik. Hal ini dikarenakan kecenderungan perkembangan riset yang dibiayai pemerintah dan pertimbangan ilmiah mendasari kebijakan publik.

Dalam upaya membangun keseimbangan tersebut, harus diciptakan ruang dan gelanggang bagi diskusi dan opini publik, yang dinyatakan sebagai public sphere, sebagai tandingan rasionalisasi politik alias demokrasi yang dikelola oleh negara.