Mohon tunggu...
Yudhi Hertanto
Yudhi Hertanto Mohon Tunggu... Penulis - Simple, Cool and Calm just an Ordinary Man

Peminat Komunikasi, Politik dan Manajemen

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Internet dan Relasi Kuasa Negara, Studi Kasus Tiongkok

29 Desember 2017   04:49 Diperbarui: 29 Desember 2017   04:58 1016
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Perubahan yang tidak dapat dilawan adalah kemajuan jaman. Dialektika adalah rumusan dari pergerakan yang dinamis. Prinsip ekonomi baru, berhadapan dengan pandangan konvensional.

Teknologi informasi dan terbentuknya jejaring interaksi dunia melalui internet adalah hal yang tidak dapat dibendung lagi, termasuk bagi Tiongkok.

Bahwa melalui transfer teknologi dan ilmu pengetahuan melalui internetlah, yang dapat mendorong pola ekonomi baru, namun tetap dikontrol ketat sebagai syarat stabilisasi politik.

Melalui pengembangan akses internet terkendali, cara berpikir dan bersikap serta bertindak masyarakat Tiongkok dalam arah ekonomi globalisasi dunia mengalami perubahan secara inkremental dan perlahan.

Berbagai perusahaan teknologi dunia, tidak melewatkan potensi pasar Tiongkok. Data pengguna internet menunjukan, sekitar 750 juta penduduk telah terkoneksi melalui internet pada 2015.

Negara memberikan ruang bagi inisiatif swasta domestik, untuk mengisi kekosongan dalam hal teknologi dan internet, sebelum memberikan kesempatan bagi pemain global. Local first.

Maka bermunculan Alibaba, Weibo hingga Xiaomi, yang menjadi kumpulan pemain kuat. Syarat perkembangan perusahaan teknologi dan internet lokal, adalah tunduk tanpa terkecuali kepada peraturan pemerintah.

Prasyarat yang sama kemudian baru ditawarkan kepada pelaku teknologi internasional yang hendak masuk. Tiongkok is the next best thing, tentu dengan potensi pasarnya, dan adaptasi bisnis diperlukan mengatasi rigiditas peraturan.

Pemerintah Tiongkok membentuk berbagai aturan terkait (1)porsi kepemilikan perusahaan teknologi dan internet asing dibatasi tidak lebih dari 50% (2)pemerintah melakukan sistem proteksi dengan firewall terintegrasi nasional (3)seluruh perusahaan asing bersedia dan harus tunduk, atas seluruh kebijakan yang diambil pemerintah tanpa terkecuali (4)populasi PC dan gadget teregister secara nasional.

Negara mengambil peran sebagai polisi sekaligus intelejen. Hal tersebut dikarenakan potensi banjir informasi, yang sangat mungkin dapat disusupi banyak kepentingan.

Produksi kebenaran hanya datang dari pemerintah, bermakna tafsir tunggal. Segala sesuatu yang berbeda dari informasi serta keterangan pemerintah berarti sebagai hal yang salah, sekaligus dapat berujung pada hukum positif.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun